TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Kepala Desa (Kades) Pelimbing Kecamatan Kelam Permai, Yakobus Hariyanto berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyuarakan persoalan perimbangan Dana Desa antara wilayah Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa.

Yakobus memandang jika merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kategori yang menyatakan luas wilayah tidak menjadi pertimbangan besar-kecilnya Dana Desa menimbulkan kesan tidak adil.

"Dana Desa di luar Jawa dan Kalbar itu sangat jauh berbeda. Di Kalbar, khususnya Kabupaten Sintang perbandingannya satu desa sama seperti tiga kecamatan di daerah Jawa. Saya mohon bantuan dewan terkait hal ini," ungkapnya saat hadiri reses Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Erma Suryani Ranik di Kecamatan Kelam Permai, Selasa (28/2/2017).

Baca Lainnya :

• PGN Beri Permodalan dan Pelatihan Warga Desa di Batam0
• Daya Tampung Ternak di Kaltara Belum Dimanfaatkan Maksimal0
• Manfaatkan Limbah Ternak untuk Tingkatkan Keterampilan Siswa0
• Smart Village : Inovasi Pembangunan Desa0
• Mengajak Mencintai Desa0

Selain terkait perimbangan Dana Desa, Yakobus juga berharap solusi terkait kesejahteraan Kades. Pendapatan yang dihasilkan menurut Yakobus tidak sesuai tanggung jawab selalu Kades.

"Tunjangan yang kami dapat sekitar Rp 2 juta per bulan. Dan itu dibayarkan per triwulan. Sedangkan, dana desa yang harus saya pertanggungjawaban sekitar Rp 700 jutaan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara;red). Ketika kami bersuara ke Kabupaten terkait hal ini, bukan wewenangnya. Kami mohon DPR suarakan," jelasnya. 

Terkait aspirasi dari Kades Pelimping, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Erma Suryani Ranik tidak menampik luas Kalbar sangat luas. Bahkan jika, pulau Jawa digabung luasnya masih kurang dibandingkan wilayah Kalbar.

"Kalbar ini luasnya 6 kali dari pulau Jawa. Di Jawa, desa kita ini setingkat kecamatan. Ini yang juga disuarakan agar penentuan Dana Desa jangan pakai indikator Pulau Jawa," katanya.

Selain itu, kesejahteraan juga jadi keluhan semua Kades. Masih terdapat ketidaksesuaian antara tanggung jawab dan penghargaan yang diterima Kades dalam bentuk tunjangan.

"Tidak heran Kades pusing sendiri. Tapi, kalau urusan apapun pasti ke Kades. Saya akan sampaikan keluhan ini," janjinya.

Kendati Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) terbilang kecil, Erma mengingatkan para Kades berhati-hati mengelola anggaran.

"Ini pesan saja, jangan sampai memberi peluang sekecil apapun yang membuat bapak atau ibu Kades berurusan dengan aparat penegak hukum. Tapi ada prosedurnya," timpalnya.

Terlebih bagi Kades baru, Erma tidak ingin sampai meremehkan persoalan administrasi.

"Saya minta teman-teman jangan lalai. Kita mau Kades bisa jalankan amanat rakyat setelah terpilih dan kerja maksimal. Kita tidak ingin para Kades berurusan dengan pihak kepolisian," tukasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kalbar Fraksi Demokrat Simon Petrus menanggapi terkait persoalan kesejahteraan Kades. Simon mengatakan Dana Desa yang diberikan Pemerintah Pusat bersumber dari APBN pada prinsipnya bertujuan dorong partisipasi masyarakat.

"Yang utama itu bagaimana Pak Ke, Ibu Kades dan aparat desa dorong partisipasi masyarakat. Agar pendapatan desa dapat diperoleh melalui partisipasi masyarakat," ujarnya.

Simon menambahkan ke depan para Kades diharapkan mampu merancang strategi dan merubah pola pikir terkait pengelolaan Dana Desa.

"Dana desa itu seberapapun pasti tidak pernah cukup. Kades harus rancang strategi, jangan hanya berpikir bagaimana Dana Desa dihabiskan. Namun, bagaimana dana dipergunakan guna mendorong partisipasi masyarakat," tukasnya.

Dalam reses, Erma Suryani Ranik didampingi oleh Anggota Komisi A DPRD Kalbar Fraksi Demokrat Simon Petrus, Anggota Komisi B DPRD Sintang Fraksi Demokrat Markus Jembari dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Sintang Gregorius Igo.

sumber : pontianak.tribunnews.com