PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan di tengah ketidakpastian global dan krisis yang mendera masyarakat dunia, Indonesia masih mampu menjaga ketersediaan pangan melalui penguatan produksi dalam negeri.

Pernyataan itu disampaikan Presiden saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10).

“Prestasi kita yang paling utama antara lain kita swasembada pangan dalam waktu cepat,” ujar Presiden Prabowo seraya mengatakan swasembada pangan menjadi salah satu prestasi utama pemerintahan dalam dua tahun terakhir.

Presiden mengingatkan bahwa pangan kini menjadi salah satu instrumen strategis dalam dinamika global. Ketika terjadi krisis, ketersediaan barang dari negara lain tidak selalu dapat dijamin, sekalipun suatu negara memiliki kemampuan finansial untuk membelinya.

"Karena itu, kemandirian pangan menjadi fondasi penting bagi ketahanan nasional. Dalam keadaan krisis, kita punya uang pun, mungkin kita tidak bisa beli beras dari negara lain. Kita bersyukur kita sudah swasembada pangan,” tegasnya.

Presiden juga menyoroti kemampuan Indonesia menghadapi tantangan iklim, termasuk periode kekeringan panjang pada 2025–2026.

Pemerintah telah menyiapkan langkah kontingensi untuk mengantisipasi dampak El Nino maupun La Nina agar produksi dan ketersediaan pangan tetap terjaga.

Capaian tersebut sejalan dengan upaya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memperkuat produksi dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan sarana produksi, pengairan, mekanisasi, peningkatan produktivitas, hingga penyerapan hasil panen petani.

Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026, Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas, yaitu beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Capaian ini memperkuat fondasi kemandirian pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Penguatan sektor pertanian juga tercermin dari meningkatnya kesejahteraan petani.

Badan Pusat Statistik mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada September 2026 mencapai 131,11, naik 1,49 persen dibandingkan Agustus 2026. Angka tersebut merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah pencatatan NTP nasional.

Kenaikan NTP menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan indeks harga yang dibayar petani.

Kondisi ini menjadi salah satu indikator penguatan posisi ekonomi petani, yang merupakan pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Selain memperkuat produksi dan kesejahteraan petani, pemerintah juga menjaga cadangan beras sebagai instrumen strategis untuk menghadapi gejolak pasokan dan harga.

Badan Pangan Nasional mencatat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai sekitar 4,56 juta ton per 20 Oktober 2026, yang bersumber dari penguatan produksi dalam negeri.

Sebelumnya, Mentan Amran menegaskan bahwa cadangan beras yang kuat menjadi modal penting untuk menjaga pasokan bagi masyarakat, terutama di tengah tantangan iklim dan ketidakpastian global. “Stok kita banyak, masih melimpah. Stok (cadangan beras Pemerintah) kita 4,5 juta ton. Jadi aman,” kata Mentan.

Menurutnya, swasembada pangan tidak berhenti pada pencapaian produksi, tetapi harus dijaga secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, penguatan cadangan, stabilitas harga, dan peningkatan kesejahteraan petani.

Ke depan, tantangan perubahan iklim, kebutuhan konsumsi yang terus berkembang, serta dinamika perdagangan global membutuhkan kesiapan dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.

Karena itu, penguatan produksi domestik, perlindungan lahan pertanian, penyediaan air, pemanfaatan teknologi, dan kepastian pasar bagi petani tetap menjadi bagian penting dari agenda pembangunan pertanian.

Capaian swasembada pangan, rekor NTP, dan cadangan beras yang kuat menjadi modal bagi Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian global.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, Kementan terus memperkuat fondasi pertanian nasional agar ketersediaan pangan tetap terjaga dan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh petani maupun masyarakat luas.

Pakar Menilai Mentan Amran Satu-satunya Menteri Berkinerja Terbaik

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing, dalam evaluasinya terhadap kinerja kabinet, menegaskan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai satu-satunya kementerian yang menunjukkan kinerja baik dan menonjol.

“Menteri yang bagus kinerjanya belum tampak, kecuali Kementerian Pertanian. Karena itu, satu-satunya kementerian yang bagus kinerjanya hanya Kementerian/Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman,” kata Emrus, Rabu (14/10/2026).

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Emrus berpandangan bahwa evaluasi kinerja kementerian dan lembaga perlu terus dilakukan untuk memastikan program pemerintah memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, penilaian terhadap kinerja pemerintahan perlu bertumpu pada capaian konkret dan kemampuan setiap institusi dalam menjawab kebutuhan publik.

Selain sektor pertanian, Emrus turut menyoroti sejumlah aspek yang masih memerlukan perhatian pemerintah, termasuk kondisi ekonomi dan penegakan hukum.

Sebelumnya, pengakuan serupa juga datang dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Mentan Amran dinilai sebagai menteri berkinerja terbaik pada Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis pada 12 Oktober 2026 lalu.

Mentan Amran memperoleh skor 140 dari survei terhadap 994 responden. Penilaian tersebut mencerminkan perhatian terhadap kinerja sektor pertanian yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Di bawah kepemimpinan Mentan Amran, Kementerian Pertanian terus memperkuat upaya menjaga produksi pangan dalam negeri, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memastikan keberlanjutan swasembada pangan sebagai fondasi ketahanan pangan nasional.

Jika menilik lebih lanjut, sektor pertanian terus menorehkan capaian positif dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Capaian swasembada pangan tercepat dari target empat tahun menjadi satu tahun mendapatkan pengakuan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko juga mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mempercepat pencapaian swasembada beras nasional.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa percepatan pembangunan pertanian dapat dilakukan melalui kebijakan yang konsisten, peningkatan produksi dalam negeri, dan pelaksanaan arahan Presiden secara konkret.

“Kita tahu target Pak Presiden untuk swasembada adalah empat tahun. Namun, Kementerian Pertanian di bawah Pak Amran berhasil mencapainya dalam waktu satu tahun. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi,” ujar Budiman Selasa (20/10/2026).

Ia menilai, keberhasilan swasembada beras memiliki arti strategis di tengah ancaman perubahan iklim, fenomena El Niño, dan ketidakpastian geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok pangan global.

Penguatan produksi dalam negeri menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri.

Budiman menegaskan, keberhasilan mencapai swasembada harus diikuti dengan konsistensi kebijakan agar kemandirian pangan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Tantangan berikutnya adalah menjaga produktivitas, memastikan stabilitas harga, dan meningkatkan pendapatan petani secara berkelanjutan.

“Dengan begitu, sektor pertanian bukan hanya menjadi penopang ketahanan pangan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Menurut Budiman, pembangunan pertanian memiliki keterkaitan erat dengan agenda pengentasan kemiskinan karena sebagian masyarakat yang rentan secara ekonomi menggantungkan penghidupannya pada sektor tersebut.

Karena itu, peningkatan produktivitas harus berjalan beriringan dengan penguatan pendapatan petani dan perluasan kesempatan ekonomi di perdesaan.

Ia menambahkan, sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk menjaga momentum peningkatan produksi serta memastikan manfaat pembangunan pertanian dirasakan secara luas oleh masyarakat.

“Sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar keberhasilan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang,” pungkasnya.