JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidatonya pada Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa 2024, di Jakarta, Jumat (29/11/2024), menyampaikan keterbukaan informasi adalah fondasi untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi publik, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

AHY menyatakan bahwa keterbukaan informasi memastikan rakyat memegang peran sentral dalam kehidupan berbangsa. “Dalam era digital yang semakin maju, literasi keterbukaan informasi publik menjadi aspek yang sangat penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada masyarakat,” kata AHY.

AHY juga menggarisbawahi tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan keterbukaan informasi, di antaranya kesenjangan digital dan rendahnya literasi informasi di beberapa wilayah. Selain itu, AHY juga menyoroti pentingnya literasi digital sebagai upaya melindungi masyarakat dari hoaks, disinformasi, dan kampanye negatif yang dapat merusak harmoni bangsa.

Baca Lainnya :

• Pilkada Serentak 2024: Upaya Merajut Sinergi dan Harmonisasi0
• Simak Panduan Cara Mendirikan Koperasi0
• Hizbullah dan Israel Sepakat Gencatan Senjata Selama 60 Hari0
• SBY: Saya Punya Kewajiban Moral Menyukseskan Dua Agenda Besar Presiden Prabowo 0
• Politik Uang, OTT KPK, dan Netralitas ASN Jadi Sorotan0

“Ini penting karena dengan keterbukaan informasi yang dijalankan secara bertanggung jawab di era digital yang kita tahu juga banyak sekali informasi yang juga tidak jarang terjadi disinformasi atau misinformasi, bahkan bisa memecah belah sesama anak bangsa. Oleh karena itu, kita semua harus tergerak untuk menghadirkan keterbukaan ini kepada masyarakat,” tutur AHY.

Masih dalam pidatonya, dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan terbuka (open governance), AHY mengajak seluruh pihak untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung keterbukaan informasi.

“Semua pihak, mulai dari tingkat pusat hingga desa, memiliki peran penting dalam memastikan keterbukaan informasi publik berjalan optimal,” ujar AHY yang dalam kesempatan itu didampingi Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina, Merry Riana, dan Sigit Raditya,  

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro dalam laporannya kepada Menko AHY, menyebutkan data kondisi literasi digital di Indonesia yang mereka miliki menunjukkan bahwa ada sekitar 1% masyarakat yang belum terliterasi dari total penduduk Indonesia sebesar 227 juta, maka angka ini setara dengan 2,27 juta orang.

“Sementara untuk tingkat literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 4,3 dari skala 5. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar untuk meningkatkan literasi keterbukaan informasi publik secara menyeluruh,” tutur Donny. Dalam kesempatan itu, Donny juga menyampaikan penghargaan kepada para pemimpin daerah dan perangkat desa yang telah menunjukkan dedikasi dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di wilayah masing-masing. (end)