ASN Bidang Lingkungan Hidup Harus Memiliki Integritas Ekologis dan Bertranformasi Menjadi Bio-kratis
APARATUR sipil negara (ASN) pengelola
lingkungan hidup dan kehutanan dituntut tidak sekadar patuh pada kelengkapan
prosedur administratif, melainkan harus memiliki integritas ekologis dengan
bertransformasi menjadi birokrat yang bio-kratis.
Pesan kunci tersebut disampaikan akademisi Fakultas Hukum
Universitas Widyagama Malang sekaligus Pengurus Pembina Hukum Lingkungan
Indonesia, Dr Purnawan Dwikora Negara SH MH saat tampil sebagai narasumber
dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Sistem Informasi Geospasial untuk
Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Hotel Aria Gajayana, Kota Malang,
Jumat (20/11/2026).
Kegiatan peningkatan kapasitas teknis ini diselenggarakan
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Barat
Daya. Bimtek diikuti oleh jajaran pejabat, staf, serta tim teknis DLHKP
Provinsi Papua Barat Daya yang membidangi perencanaan lingkungan hidup,
kehutanan, pertanahan, penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
(D3TLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Baca Juga
Membawakan materi bertajuk "Pengelolaan dan Pemanfaatan
Lahan Adat untuk Mendukung Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penataan
Ruang", Dr. Purnawan membedah urgensi pemanfaatan Geographic Information
System (GIS) agar kebijakan tata ruang di Papua Barat Daya tidak tercerabut
dari akar sosial-ekologis masyarakat adat.
Dalam pemaparannya, Purnawan menyoroti bahwa pemetaan
spasial harus memadukan tiga pilar keadilan yang tidak boleh berjalan
sendiri-sendiri, yakni keadilan agraria (siapa yang memiliki hak dan menguasai
wilayah), keadilan ekologis (bagaimana wilayah melindungi ekosistem), serta keadilan
spasial (bagaimana hak dan fungsi ekologis diterjemahkan dalam kebijakan tata
ruang).
“Untuk membumikan ketiga pilar tersebut dalam kerja teknis
aparatur daerah, ada enam pokok pemikiran strategis. Pertama, memandang
wilayah adat secara utuh sebagai ruang hidup (living space) yang mencakup
dimensi sosial, budaya, spiritual, hingga sumber pangan dan obat-obatan, bukan
sekadar komoditas petak tanah ekonomi,” papar Purnawan.
Kedua, menjembatani pengakuan
konstitusional masyarakat hukum adat menuju pengakuan administratif melalui
pendokumentasian data spasial terstandar guna menghapus anggapan "tanah
negara bebas" (terra nullius).
Ketiga, mengingatkan aparatur agar
cermat membedakan konsekuensi hukum antara wilayah adat, tanah ulayat, hutan
adat—yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bukan
merupakan hutan negara—dengan skema akses legal perhutanan sosial.
Keempat, menerapkan prinsip pemetaan
partisipatif dan kedaulatan data masyarakat adat (Indigenous Data Sovereignty)
berbasis persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC/PADIATAPA).
Ia menegaskan bahwa peta indikatif hasil digitasi di belakang meja tidak boleh
langsung diklaim sebagai penetapan batas final sebelum diverifikasi bersama
tetua adat di lapangan.
Kelima, menggunakan metode pembacaan
tiga peta secara bersamaan—yakni Peta Wilayah Adat, Peta Ekologis, dan Peta
Kebijakan Ruang—sebagai instrumen overlay dalam menyusun maupun mengevaluasi
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), KLHS, dan RPPLH.
Keenam, mengarahkan hasil pemetaan
menuju model pengelolaan lahan adat berkelanjutan dan interoperabilitas basis
data geospasial lintas perangkat daerah.
Guna memperkaya analisis peserta, Purnawan membedah sejumlah
studi kasus aktual di wilayah Papua Barat Daya. Di antaranya dinamika tumpang
tindih perizinan perkebunan kelapa sawit di Tanah Malamoi dan Distrik Moi
Segen, Kabupaten Sorong, yang bersinggungan dengan dusun sagu Marga Klagilit.
Juga persoalan pembebasan lahan adat pada pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong; kebijakan korektif pencabutan izin
perkebunan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong pada 2021; hingga irisan antara
wilayah adat Suku Betew dan Maya, kawasan konservasi strategis nasional, serta
perizinan pertambangan nikel di Raja Ampat.
“Melalui rangkaian bedah kasus dan simulasi spasial
tersebut, aparatur DLHKP Papua Barat Daya diharapkan mampu menjadikan GIS
sebagai instrumen deteksi dini pencegahan konflik agraria sekaligus benteng
perlindungan ekosistem,” ujarnya.
Menutup sesinya, Purnawan mengajak jajaran birokrasi untuk
melampaui ukuran integritas yang hanya terpaku pada bebas korupsi atau
kepatuhan administrasi semata. Ia menekankan pentingnya menjadi birokrat yang
bio-kratis, yakni pejabat publik yang setiap keputusan tata ruang dan
perizinannya selalu memperhitungkan kelestarian alam, keberlangsungan ruang
hidup masyarakat adat, serta hak generasi mendatang. (fadlik al iman)
