Greenpeace: Pernyataan Relokasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo Gegabah dan Berisiko Tinggi
GREENPEACE menilai pernyataan
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, terkait
dengan rencana relokasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke
Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur mencerminkan cara pandang gegabah dan berisiko
tinggi.
Pemerintah semestinya memastikan perlindungan ekosistem
penting secara menyeluruh, ketimbang melempar gagasan tentang rencana relokasi
satwa liar berstatus rentan punah dari habitat aslinya apalagi tanpa kajian
ilmiah yang dipertimbangkan dengan saat hati-hati.
“Tidak ada bukti habitat assessment atau kajian
kesesuaian habitat yang membuktikan bahwa kondisi yang diajukan, dalam hal ini
Alas Purwo, sebagai habitat yang sesuai untuk menjadi tujuan relokasi.”
Baca Juga
“Pembuktian ini juga harus terbuka kepada publik karena ini
terkait dengan spesies/jenis yang menjadi identitas atau kekhasan Indonesia,
khususnya di Ujung Kulon,” ujar Deputi Kampanye Hutan Global Achmad Saleh
Suhada.
Pernyataan Hashim tentang relokasi badak jawa juga
dilontarkan setelah berbicara mengenai skema pembiayaan inovasi kredit
biodiversitas di Konferensi Perubahan Iklim atau COP31 di Antalya, Turki pada
Senin, 9 November 2026.
Greenpeace mengkritik pendekatan ini karena berisiko
menjadikan alam sebatas komoditas ekonomi, bukan sebagai ekosistem yang
memiliki nilai ekologis dan harus dilindungi.
Rencana ini membutuhkan kajian ilmiah yang kuat dengan
kombinasi pelindungan habitat dan penghentian seluruh ancaman terhadap
keanekaragaman hayati, mengingat badak jawa (Rhinoceros sondaicus) adalah
spesies yang berstatus konservasi kritis menurut Daftar Merah International
Union for Conservation of Nature (IUCN) sejak tahun 1996.
Rencana relokasi hanya akan mengancam keberadaan badak jawa,
terutama jika dilakukan tanpa kajian ekologis yang komprehensif, kesiapan
habitat yang dituju, dan pelindungan jangka panjang.
Berkaca dari pengalaman sebelumnya, relokasi badak jawa
bukan perkara mudah dan justru berisiko mengancam keselamatan satwa, seperti
yang dialami seekor badak jawa bernama Musofa, yang mati pada 7 November 2025.
Badak jawa berusia lebih dari 45 tahun itu mati setelah
proses translokasi dalam program Operasi Merah Putih menuju Javan Rhino Study
and Conservation Area (JRSCA) yang masih berada di kawasan Taman Nasional Ujung
Kulon.
Greenpeace justru menyayangkan penetapan perairan di sekitar
Ujung Kulon, Pandeglang, Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang
diteken oleh Kementerian ESDM pada 12 Februari 2026. Peta Kawasan Terlarang
yang dihimpun oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa
wilayah tersebut sepenuhnya terlarang untuk pertambangan.
Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas,
menilai penetapan WUP di sekitar wilayah konservasi menunjukkan tidak adanya
komitmen pelindungan yang menyeluruh terhadap ekosistem, termasuk satwa
dilindungi yang hidup di dalamnya.
“Jika memang berkomitmen melindungi badak jawa, mengapa
wilayah di sekitarnya menjadi bagian dari perencanaan dan tata kelola mineral
nasional? Kita harus balik bertanya, apakah badak jawa terancam habitatnya
karena potensi tsunami dari aktivitas Gunung Anak Krakatau, atau terancam
habitatnya karena aktivitas eksktraktif seperti pertambangan yang diizinkan
pemerintah?”
