KOMISI III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran untuk menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus tindak pidana penyadapan, akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik.

Komisi III menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan makar sehingga perlu ditangani secara serius melalui proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Penegasan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar oleh karena itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman.

Lebih lanjut, Habiburokhman menyampaikan pihaknya mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Namun, Komisi III menegaskan agar penanganan perkara tidak berhenti pada pengungkapan para tersangka, melainkan juga mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut juga mengungkapkan Komisi III DPR RI menekankan pentingnya penanganan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel agar seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setali tiga uang, Anggota Komisi III DPR RI lainnya, Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong Polri membuka secara transparan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, dan ke mana informasi yang diperoleh oleh para tersangka dialirkan.

“Saya ingin bertanya secara tegas, hasil sadapan itu larinya ke mana? Apakah informasi tersebut hanya berhenti di tangan para tersangka, atau diberikan kepada kelompok politik maupun orang-orang tertentu di republik ini? Atau justru dikirim ke luar negeri? Siapa saja yang menikmati dan menggunakan data hasil sadapan tersebut?” ujar Habib Aboe.

Selain itu, Politisi Fraksi PKS ini juga mengapresiasi keberanian Kapolri dalam mengungkap dan menangkap para tersangka. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari semangat Bhayangkara yang harus didukung.

“Tetapi jangan berhenti pada pelaku yang sudah ditangkap. Bongkar sampai ke akar-akarnya, telusuri siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut,” tegasnya.

Menurut Habib Aboe, penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan stabilitas pemerintahan. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi pihak mana pun untuk secara melawan hukum mengintervensi, memata-matai, atau mengendalikan informasi strategis milik Presiden dan negara.

Menutup pernyataannya, Habib Aboe pun lantas mengingatkan Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian agar memegang teguh nilai Satya Haprabu, yakni kesetiaan kepada pimpinan yang sah, konstitusi, dan kedaulatan negara.

“Jangan pernah ragu dan jangan gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Pastikan proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Marwah Kepala Negara serta kedaulatan hukum Republik Indonesia harus berdiri tegak,” pungkasnya.

Habib Aboe menegaskan, Komisi III DPR RI akan mengawal langkah-langkah Polri dalam menuntaskan perkara tersebut demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.

Adapun kesimpulan lainnya, Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana penyadapan dan atau illegal acces dan atau penghilangan data elektronik dan meminta penanganan dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel. (pun/rdn)