MENTERI Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyoroti pentingnya kejujuran dalam pengelolaan data sebagai fondasi utama percepatan pengentasan kemiskinan, sebagaimana pesan Presiden Prabowo. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) terkait Evaluasi Capaian Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 di Plaza BP Jamsostek, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan dihadiri sejumlah menteri, di antaranya Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri P2MI Mukhtaruddin, dan Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya.

Lalu, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Kepala BGN Dadan Hindayana, serta pimpinan lembaga terkait lainnya. Rapat ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menekankan bahwa Presiden Prabowo sedari awal meminta seluruh pihak jujur terhadap kondisi riil di lapangan, termasuk dalam hal data.

“Presiden mengajak kita untuk jujur terhadap data. Kadang-kadang data-data yang terbaru itu sering tidak sesuai harapan kita, tapi Presiden mengajak itu harus diterima sebagai sebuah kenyataan dan kita perbaiki secara terbuka sehingga bantuan kita bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan, saat ini pemerintah telah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan bersama. Gus Ipul juga menjelaskan tiga mandat utama Presiden kepada Kemensos, yakni pemutakhiran DTSEN, penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Gus Ipul menjelaskan bahwa pendekatan penanganan kemiskinan saat ini tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat serta mencegah kemiskinan diwariskan ke generasi berikutnya.

“Untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, kita fokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam hal ini bansos, sembako, PKH, PBI-JK menjadi bagian dalam rangka mengurangi beban pengeluaran, kemudian kita dorong pemberdayaan, dan yang terakhir memutus transmisi kemiskinan dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini Gus Ipul juga memaparkan hasil uji coba digitalisasi bansos yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam ketepatan sasaran. “Dari uji coba di Banyuwangi, error data awal mencapai 77 persen. Setelah menggunakan DTSEN, turun menjadi 28 persen. Sekarang kita dorong melalui digitalisasi agar error bisa di bawah 5 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa upaya lintas sektor yang dilakukan pemerintah telah menunjukkan hasil positif.

Muhaimin menyampaikan kemiskinan ekstrem tercatat turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Secara jumlah, penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa atau sekitar 1,36 juta jiwa telah “naik kelas”.

Muhaimin juga menyoroti peran Sekolah Rakyat yang dijalankan oleh Kementerian Sosial. “Di bidang pendidikan, sebanyak 61,9 juta penduduk telah terjangkau berbagai program pendidikan, termasuk operasional 166 Sekolah Rakyat yang menampung 14.963 siswa dari keluarga miskin,” jelasnya.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu pijakan penting untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026. “Ini capaian yang patut kita syukuri bersama. Ke depan kita akan terus memperkuat sinergi agar target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 dapat tercapai,” tutupnya. (febiola aditya)