Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif, Presiden Prabowo Subianto melontarkan pesan yang tegas sekaligus sarat makna. Bagi Indonesia, negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, sudah saatnya berhenti menjadi sekadar pemasok bahan baku yang mengikuti aturan pasar luar negeri. Indonesia, menurutnya, harus menjadi penentu arah.

Pesan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI saat penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027. Di hadapan para anggota dewan, Presiden menyoroti sebuah paradoks yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, Indonesia memproduksi sawit terbanyak di dunia, tetapi harga komoditas tersebut justru banyak ditentukan oleh pihak di luar negeri.

Bagi Presiden Prabowo, kondisi ini tidak lagi dapat diterima. Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin mengubah cara pandang dalam mengelola sumber daya alam nasional. Indonesia tidak boleh terus berada dalam posisi pasif, menerima harga yang dibentuk pasar luar, sementara kekayaan alamnya menjadi penopang kebutuhan dunia.

“Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita dan kalau mereka tidak mau beli pakai harga kita ya tidak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri," tegas Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika ekonomi. Di baliknya tersimpan semangat besar untuk membangun kedaulatan komoditas nasional, sebuah gagasan yang menempatkan Indonesia sebagai aktor utama dalam menentukan nilai atas hasil buminya sendiri.

Dari Pemasok Menjadi Penentu

Kelapa sawit selama ini merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Dari perkebunan rakyat hingga perusahaan besar, jutaan orang menggantungkan hidup pada sektor ini. Sawit juga menjadi sumber devisa yang sangat penting bagi negara.

Pada 2025, nilai ekspor minyak sawit Indonesia mencapai sekitar USD 23 miliar atau setara Rp391 triliun. Angka tersebut menegaskan betapa strategisnya peran sawit dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat neraca perdagangan, sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan di berbagai daerah.

Di sisi produksi, Indonesia juga masih menunjukkan dominasinya. Total produksi sawit nasional mencapai sekitar 56 juta ton per tahun, sementara ekspor berbagai produk turunannya menembus 32 juta ton. Data itu memperlihatkan satu fakta yang sulit dibantah bahwa Indonesia adalah pemain utama dalam rantai pasok minyak sawit dunia.

Karena itu, Presiden Prabowo menilai sudah sewajarnya apabila bangsa ini memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan nilai komoditas yang dihasilkannya. Lebih jauh, ia bahkan menegaskan bahwa jika pasar internasional tidak bersedia menerima harga yang ditetapkan Indonesia, maka bangsa ini harus berani memanfaatkan sumber dayanya sendiri untuk kepentingan domestik.

Pandangan tersebut mencerminkan perubahan paradigma yang cukup mendasar. Selama ini, negara-negara penghasil komoditas kerap berada dalam posisi mengikuti mekanisme harga global. Kini, pemerintah ingin mendorong Indonesia menjadi negara yang mampu membentuk mekanisme tersebut.

Gagasan Presiden Prabowo ternyata tidak berhenti pada sektor sawit semata. Ia menginstruksikan agar seluruh komoditas strategis Indonesia dikelola dengan prinsip yang sama. Mulai dari sektor pertanian hingga pertambangan, pemerintah ingin memastikan bahwa nilai sumber daya nasional tidak lagi ditentukan sepenuhnya oleh kepentingan pasar luar negeri.

Bagi Presiden Prabowo, kekayaan alam Indonesia bukan sekadar barang dagangan yang harus segera dijual. Sumber daya tersebut merupakan aset bangsa yang harus dijaga nilainya, bahkan jika itu berarti sebagian cadangan disimpan untuk generasi yang akan datang. Pendekatan ini menempatkan aspek keberlanjutan dan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dibanding keuntungan jangka pendek.

Semangat yang disampaikan Presiden mendapat dukungan penuh dari jajaran pemerintah. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menilai sektor komoditas strategis, termasuk crude palm oil (CPO), terus menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, peningkatan ekspor sawit telah memberikan kontribusi penting terhadap kinerja ekspor pertanian nasional.

“Komoditas strategis terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya sawit yang mengalami peningkatan ekspor dan memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional,” ujar Mentan Amran.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melihat momentum saat ini sebagai titik balik dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Menurutnya, selama bertahun-tahun negara lain memiliki pengaruh besar dalam menentukan harga berbagai hasil bumi Nusantara. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan posisi Indonesia sebagai produsen utama sejumlah komoditas dunia.

Karena itu, arahan Presiden dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Tidak hanya sawit, tetapi juga nikel, batu bara, karet, hingga emas dipandang perlu memiliki mekanisme penentuan harga yang lebih berpihak pada kepentingan dalam negeri. Sudaryono menegaskan bahwa apabila pasar luar tidak bersedia menerima harga yang ditetapkan Indonesia, bangsa ini harus berani mengoptimalkan pemanfaatan domestik sekaligus menjaga cadangan sumber daya bagi masa depan.

Di balik seluruh pernyataan tersebut, terdapat satu pesan yang sangat jelas, Indonesia ingin naik kelas dalam tata kelola komoditas global. Sebagai negara yang menguasai produksi berbagai sumber daya strategis, Indonesia tidak lagi ingin sekadar menjadi pemasok bahan mentah. Pemerintah ingin membangun posisi yang lebih kuat, di mana bangsa ini memiliki kemampuan untuk menentukan nilai, arah perdagangan, dan masa depan sumber daya yang dimilikinya.

Sawit menjadi simbol paling nyata dari tekad tersebut. Komoditas yang selama puluhan tahun menjadi andalan devisa negara itu kini dipandang bukan hanya sebagai sumber pendapatan, melainkan juga sebagai instrumen kedaulatan ekonomi. Bagi jutaan petani, pekerja, dan pelaku usaha yang hidup dari industri sawit, kebijakan ini membawa harapan baru bahwa Indonesia tidak hanya menjadi penghasil terbesar dunia, tetapi juga memiliki kendali yang lebih besar atas hasil keringatnya sendiri.

Di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat, pesan pemerintah terdengar lantang, Indonesia adalah pemilik sumber daya itu. Sebagai tuan rumah di tanah sendiri, sudah waktunya bangsa ini ikut menentukan aturan main. (yans)