DI bawah langit Kota Depok, Jawa Barat yang siang itu terasa menyengat, persisnya di Sancaya Art Space, Kompleks Belleveu Mall, Cinere, sejumlah orang terlihat asyik berdiskusi tentang banyak hal, mulai dari dinamika masyarakat Tanah Air terutama nasib petani, pangan lokal hingga berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dikelilingi banyak lukisan indah karya Sohieb Toyaroja dan sebuah meja kayu yang di atasnya tersaji aneka kue tradisional, makin memaksa orang-orang yang seru bercerita tadi seolah enggan bergeser dari tempat duduknya. Gelak tawa diseling senda gurau dan sesekali suasana berubah serius, makin menghangatkan pertemuan sederhana hari itu, yang membahas persiapan event Musyawarah Revitalisasi Pangan Lokal.

Yang menarik, di antara puluhan orang yang berdiskusi itu, terlihat Samsul Widodo yang saat ini menjabat sebagai direktur di Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

Lalu ada juga Direktur Kebudayaan Universitas Indonesia (UI), Ngatawi Al Zastrouw; peneliti senior BRIN, Prof Dr R Siti Zuhro MA; sejumlah seniman, jurnalis, para profesional, akademisi, aktivis pemuda dan mahasiswa, serta audiens lainnya.

Sayangnya pegiat AEPI dan KPP, Chudori; dan sejumlah tokoh lainnya yang dijadwalkan hadir untuk menyampaikan paparan, berhalangan hadir. "Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya kawan-kawan ini bisa datang. Karena gerakan ini (Musyawarah Revitalisasi Pangan Lokal) perlu kolaborasi banyak pihak," ujar Bambang Asrini, kurator dan pelukis yang menginisiasi pertemuan.

Sebagai pembuka pengantar pertemuan hari itu, Bambang menekankan bahwa Musyawarah Revitalisasi Pangan ini terkait erat antara budaya lokal, bahkan ada tafsir seni dalam mempertahankan identitas masyarakat. Maka nantinya dalam rangkaian acara musyawarah ada pameran seni rupa yang akan menampilkan tafsir seniman terhadap kekayaan pangan lokal.

"Ada juga pembacaan puisi bertema Sang Dewi Sri, yang akan dilakukan secara berulang sebagai bentuk apresiasi sastra. Lalu bazaar kuliner yang akan menyajikan aneka makanan berbasis pangan lokal dan banyak lagi rangkaian acara lainnya," kata Bambang.

Lebih detil Bambang memaparkan, bahwa Dewi Sri sebagai Simbol Ketahanan Pangan Lokal atau dikenal juga sebagai Shridevi dan Nyai Pohaci Sanghyang Asri, merupakan simbol sakral kemakmuran dan kesuburan dalam budaya Jawa, Sunda, dan Bali.

Dewi Sri dianggap sebagai dewi padi dan pelindung tanaman pangan, serta dihubungkan dengan Dewi Lakshmi dalam tradisi Hindu-Jawa. Keberadaannya dijaga melalui ritual agraris seperti Mapag Sri dan penyediaan Pasren (tempat pemujaan) di rumah tradisional.

"Dewi Sri menjadi representasi dari Ketahanan Pangan Lokal, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat melalui produksi dan optimalisasi bahan pangan lokal seperti singkong, sagu, jagung, dan talas. Hal ini mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan keberagaman pangan berbasis kearifan lokal," kata Bambang.

Menurutnya, pangan lokal menawarkan banyak keunggulan, pertama kearifan lokal yang berakar pada budaya dan ekologi setempat. Lalu kemandirian, yakni mengurangi ketergantungan pada beras atau gandum sebagai pangan pokok tunggal.

Pangan lokal juga memiliki ketahanan ekologis, dimana tanaman lokal lebih tahan terhadap perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir, dengan risiko gagal panen lebih rendah. Karena bersumber dari umbi-umbian dan sagu, pangan lokal memiliki kandungan gizi tinggi dan aman untuk dikonsumsi

"Direncanakan Musyawarah Revitalisasi Pangan Lokal ini berlangsung di Makarta Art Centre, UI, Jakarta, secara tentatif dan bertepatan dengan Hari Pangan Dunia pada 26 Oktober 2026. Acara terdiri dari Seminar dan Orasi Budaya/Akademik, Jumpa Pers, Pameran Lukisan, Pembacaan Puisi, Seni Pertunjukan (tradisional dan modern), dan Bazaar Kuliner Lokal," ungkapnya.

Direktur Kebudayaan UI, Ngatawi Al Zastrouw memaparkan bahwa isu pangan bukan hanya soal ketahanan pangan, gizi, atau logistik, tetapi juga persoalan kultural, identitas, dan tradisi. "Pangan dijadikan studi kasus untuk kembali menghidupkan rasa, kultur, dan kearifan lokal. Kembali ke kultur sebagai dasar dari demokrasi dan ekonomi yang berkeadaban," kata dia.

Ia mengkritisi modernitas yang diterapkan dalam isu pangan sering serampangan, arogan, dan terburu-buru, didorong target dan standar buatan. Sistem modern cenderung mengukur segalanya secara kuantitatif, padahal aspek budaya tidak selalu terukur.

Arogansi modernisasi, lanjut dia, membuat masyarakat yang sudah modern, misalnya yang sudah makan hotdog dan hamburger bingung harus kembali ke nilai-nilai tradisional. Contoh lainnya, penggusuran dan ketahanan pangan sering dibenarkan dengan standar pembangunan, tanpa mempertimbangkan aspek sosio-kultural.

"Tugas budayawan adalah mewadahi keberagaman, termasuk generasi milenial yang modern. Diperlukan gerakan kebudayaan yang melibatkan institusi seperti kampus dan lainnya. Gerakan ini harus istiqomah (konsisten) dan berjangka panjang, karena kerja kebudayaan adalah kerja dekade, bukan hasil instan 1–4 tahun.

Sementara itu, Direktur PPDT Kemendes PDT, Samsul Widodo dalam pemaparannya mengarahkan sistem pangan lokal terintegrasi pedesaan sebagai strategi utama untuk mencapai kemandirian pangan, mengentaskan kemiskinan, dan mendukung ekonomi sirkular di daerah tertinggal. 

"Saat ini, ada dua daerah yang pangan lokalnya paling mungkin masih bisa diselamatkan, yakni NTT dan Papua. Dua daerah ini punya potensi pangan lokal berupa sagu dan umbi-umbian, dan itu masih banyak dikonsumsi masyarakatnya," katanya.

Gerakan Strategis Mengembalikan Kedaulatan Bangsa

Masih di kesempatan yang sama, Peneliti Senior BRIN, Prof Siti Zuhro berpandangan, revitalisasi pangan lokal bukan sekadar upaya meningkatkan produksi pangan, melainkan gerakan strategis untuk mengembalikan kedaulatan bangsa melalui penguatan sistem pangan lokal yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis budaya.

"Dalam perspektif kritis, problem pangan Indonesia hari ini tidak hanya terletak pada rendahnya produksi, tetapi juga pada ketergantungan terhadap impor, homogenisasi konsumsi, melemahnya petani lokal, serta hilangnya identitas pangan daerah akibat dominasi pasar modern dan kebijakan yang terlalu berorientasi pada komoditas tertentu," tutur perempuan yang akrab disapa Mbak Wiwik ini.

Ia melanjutkan, secara historis Nusantara memiliki kekayaan pangan yang sangat beragam. Sagu di Papua dan Maluku, sorgum di Nusa Tenggara, jagung di Madura, talas di Jawa Barat, hingga berbagai umbi dan rempah-rempah merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia sejak lama memiliki sistem pangan yang adaptif terhadap kondisi ekologis masing-masing daerah.

Namun modernisasi pembangunan sering kali memusatkan pangan hanya pada beras. Akibatnya, terjadi penyempitan makna ketahanan pangan menjadi sekadar ketersediaan beras nasional, sementara keragaman pangan lokal semakin terpinggirkan.

Dalam perspektif ekonomi-politik, revitalisasi pangan Nusantara harus dibaca sebagai kritik terhadap model pembangunan yang terlalu sentralistik dan kapitalistik. Petani sering ditempatkan hanya sebagai objek produksi, bukan subjek utama kebijakan.

Distribusi lahan yang timpang, rantai pasok yang dikuasai tengkulak dan korporasi besar, serta lemahnya perlindungan harga hasil pertanian membuat kesejahteraan petani tetap rendah.

"Karena itu, revitalisasi pangan harus mencakup reformasi kelembagaan agraria, penguatan koperasi pangan, akses teknologi tepat guna, serta keberpihakan anggaran negara kepada petani kecil dan masyarakat adat," tandasnya.

Masih kata Prof Siti, dari sisi sosial-budaya, pangan Nusantara sesungguhnya merupakan identitas peradaban. Hilangnya pangan lokal berarti hilangnya memori kolektif, tradisi, dan pengetahuan lokal masyarakat. Generasi muda semakin jauh dari budaya bertani karena sektor pertanian dipersepsikan tidak menjanjikan.

"Oleh sebab itu, revitalisasi pangan juga memerlukan transformasi budaya melalui pendidikan, literasi pangan lokal, inovasi kuliner, dan digitalisasi pemasaran produk pangan daerah agar pangan tradisional memiliki nilai ekonomi dan prestise sosial yang lebih tinggi," kata dia.

Di tengah ancaman krisis iklim dan geopolitik global, revitalisasi pangan Nusantara menjadi semakin relevan. Ketergantungan pada impor pangan membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dunia dan konflik internasional.

Diversifikasi pangan lokal dapat menjadi strategi nasional untuk memperkuat resiliensi bangsa. Pendekatan pembangunan pangan masa depan harus berbasis keberlanjutan ekologis dengan menjaga tanah, air, benih lokal, dan ekosistem pertanian tradisional yang selama ini terbukti lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

"Dengan demikian, revitalisasi pangan Nusantara bukan hanya agenda pertanian, tetapi agenda kebangsaan. Ia membutuhkan sinergi negara, akademisi, komunitas adat, perempuan, generasi muda, dan pelaku usaha untuk membangun sistem pangan yang mandiri, adil, dan bermartabat. Pangan harus dipandang bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan hak dasar rakyat dan fondasi kedaulatan Indonesia," tuntasnya.