- AHY: Indonesia Kaya Potensi Ekraf yang Bisa Tingkatkan Perekonomian
- Macan Tutul Jawa Puncak Predator di TN Ujung Kulon
- 5 Produk UMKM yang Punya Potensi Besar Ekspor ke Inggris
- Hub UMK Jakarta Raya Wujud Kontribusi PLN Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal
- Presiden Prabowo Dorong Swasembada Pangan dan Ekonomi Biru Lewat Perikanan Budidaya
- Manfaatkan Energi Matahari, Petani Kopi Cuan Jutaan
- Kaktus Duri Menyengat, Kulit Glowing Sehat Terlihat!
- Kembalinya Candi Lumbung ke Desa Sengi
- Susu: Sapi dan Sastra
- Liverpool vs Man City, Laga Bergengsi Tim Papan Atas Liga Inggris
Dewan Pakar GSN Ingatkan Kementan Jangan Masuk ke Bisnis
BUMN Pangan di Bawah Kementan
JAKARTA - Dewan Pakar Gerakan Solidaritas Nasional (GSN)
Muhammad Sirod yang mengasuh Taskforce Kewirausahaan mengkritik ambisi Kementerian
Pertanian (Kementan) untuk menguasai BUMN Pangan. Ia berpendapat, pemerintahan
Prabowo-Gibran justru ingin memisahkan urusan bisnis (pelaku) dengan regulator
(pemerintah) dengan mendirikan Danantara.
Jebolan HIPMI yang kini juga menjabat Ketua Himpunan
Pengusaha Pribumi Jakarta Timur ini juga mengkhawatirkan bila BUMN yang
dikuasai Kementan hanya akan menjadikan perusahaan berplat merah ini tidak
leluasa menjalankan fungsi sinerginya dengan kementerian dan lembaga lain.
"Pasti nanti ada perasaan ewuh-pakewuh dari kementerian lain yang ingin
kolaborasi dengan BUMN tersebut," ujar Sirod dalam keterangannya, Senin
(25/11/2024).
Sirod mengungkapkan, BUMN saat ini tengah coba dibenahi
secara strategik oleh Presiden Prabowo dan dibidani oleh tangan-tangan dingin
yang memang mumpuni di dunia bisnis dan sekaligus pemerintahan, semisal
Burhanudin Abdullah, Muliaman Hadad, Rosan Roslani, dll.
Baca Lainnya :
- Menurut United Stated Representatives, 25% Obat Beredar di Dunia adalah Palsu0
- Hutama Karya Terapkan AI Untuk Perencanaan Jalan Tol Trans Sumatera Yang Cepat, Tepat, Dan Efisien0
- Menko AHY: Bendungan Sidan, Proyek Strategis untuk Atasi Defisit Air di Wilayah SARBAGITA0
- Sejumlah Ruas Jalan Tol Trans Sumatera Tahap II Mulai Konstruksi0
- Pertamina Eco RunFest 2024 Salurkan Donasi Kemanusiaan untuk Palestina0
“Pak Prabowo saja tidak melibatkan unsur-unsur orang parpol
di dalamnya, benar-benar teknokrat bisnis dan kewirausahaan. Jadi Pak Mentan,
saya kira mesti tahan diri, jangan terlalu bersemangat untuk menjalankan amanah
swasembada pangan yang memang berat ini," ujar Wasekjen HKTI ini.
Diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir membuka diri
kemungkinan beberapa BUMN Pangan berada di bawah Kementerian Pertanian. Ia pun
berkaca pada optimalisasi fungsi BUMN melalui restrukturisasi yang ia lakukan
selama ini. "Jadi ya, kalau BUMN BUMN ini sudah dianggap baik, banyak
pihak melihat ini bisa dimaksimalkan lebih baik, ya kita terbuka," jelas
Erick.
Menteri yang akrab dipanggil ET ini juga tetap menekankan
bahwa soal penunjukkan direksi dan komisaris, merupakan wewenang Presiden RI
Prabowo dan kepemilikan saham masih di bawah kementerian keuangan, kementerian
BUMN sejatinya hanya bertugas mengelola saja.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono
mengusulkan Pupuk Indonesia dan Perum Bulog berada di bawah Kementerian
Pertanian (Kementan). Dengan begitu, kata dia, koordinasi yang menyangkut kedua
BUMN itu dapat dilakukan dengan mudah, demi percepatan pembangunan pertanian
nasional.
Meski di bawah Kementan, Sudaryono mengatakan, tidak akan
mengubah organisasi perusahaan plat merah tersebut. "Kementan perlu
menjadi leading sector pangan, mulai dari hulu hingga ke hilir. Sebab, selama
ini lembaga-lembaga di bidang pangan terkesan berjalan sendiri-sendiri,"
katanya dalam keterangan resmi, Jumat (27/9/2024).
"Kita ingin bagaimana, ini kita tidak mengubah
organisasi. Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi 'Ketua Kelasnya'
adalah Menteri Pertanian. Karena selama ini pupuknya yang ngurus Menteri BUMN,
perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan. Kemudian si petani yang ngurus
pertanian. Begitu panen Bulog punya BUMN lagi. Kita tidak bisa perintah Bulog
untuk menyerap hasil panen petani," cetus Sudaryono.