Di tengah hiruk pikuk upaya mewujudkan swasembada pangan nasional, sebuah suara lantang kembali menegaskan fondasi utama pertanian, air. Bukan sekadar faktor pendukung, melainkan penentu hidup-matinya panen. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, atau akrab disapa Mas Dar, dalam sebuah seminar ketahanan pangan di Universitas Pertahanan (Unhan) Bogor, dengan tegas menyoroti irigasi sebagai kunci yang tak bisa ditawar lagi.

Dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, serta akademisi dan mahasiswa, seminar ini menjadi platform penting untuk membahas masa depan pangan Indonesia. Mas Dar membuka pemaparannya dengan lugas. “Agar panen lebih banyak, maka yang harus dilakukan adalah menanam lebih banyak. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan produktivitas di lahan yang sama serta meningkatkan frekuensi tanam dalam satu tahun,”ujarnya.

Peningkatan produktivitas, menurutnya, adalah jalan utama. Karena itu Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong kebijakan yang mampu menggenjot hasil panen per hektare jauh melampaui rata-rata. Tak hanya itu, optimalisasi indeks pertanaman juga dikejar, agar lahan tak tidur panjang dan dapat ditanami lebih sering dalam setahun.

Namun, semua upaya intensifikasi itu akan sia-sia tanpa ketersediaan air yang memadai.Mas Dar kemudian menunjuk pada fakta krusial. “Petani bisa membeli benih dan pupuk sendiri, tetapi tanpa air, mereka tidak dapat menanam. Karena itu, irigasi menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono (kedua dari kiri) dalam sebuah seminar ketahanan pangan di Universitas Pertahanan (Unhan) Bogor. (dok Kementan)

Ia mengambil contoh pembangunan 61 bendungan di era sebelumnya. Sebuah langkah monumental, namun belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kewenangan dalam membangun jaringan irigasi hingga tingkat tersier yang langsung menyentuh sawah petani. Kini, berkat Instruksi Presiden terkait irigasi, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menutup celah ini. Dengan anggaran fantastis mencapai Rp12 triliun pada tahun 2025, perbaikan irigasi bukan lagi janji, melainkan investasi vital untuk memastikan air mengalir deras ke setiap lahan pertanian.

Selain air, Mas Dar juga menggarisbawahi reformasi kebijakan pupuk. Dulu, distribusi pupuk bersubsidi seringkali terhambat rantai birokrasi yang berbelit. Kini, melalui penyederhanaan regulasi, pupuk diharapkan sampai lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan pendataan oleh penyuluh, verifikasi Kementan, hingga penyaluran langsung oleh produsen ke kelompok tani, harapan efisiensi dan transparansi terangkai.

Tidak hanya itu, untuk menjaga semangat dan kesejahteraan petani, pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini menjadi jaring pengaman, memastikan harga tetap stabil saat panen raya dan memberikan kepastian pendapatan bagi mereka yang mengolah tanah.

“Dengan kebijakan yang tepat, meskipun lahan dan jumlah petani tidak bertambah, bahkan anggaran belum meningkat signifikan, target swasembada tetap bisa dicapai,” ungkap Mas Dar optimistis. 

Ini adalah bukti bahwa strategi cerdas dan sinergi kebijakan bisa melampaui keterbatasan sumber daya. Mas Dar juga tak lupa menyentuh tema yang relevan bagi masa depan,bagaimana menarik generasi muda ke sektor pertanian. Ia mematahkan stigma bahwa pertanian adalah sektor “kotor” dan “miskin” dengan menyoroti komoditas berdaya ekonomi tinggi di pasar global, salah satunya kelapa sawit.

“Sering muncul pertanyaan, bagaimana anak muda bisa kaya dari sektor pertanian. Salah satunya melalui komoditas seperti sawit yang tidak diatur secara ketat dan mengikuti harga pasar dunia,” jelasnya. 

Dengan Indonesia menyumbang sekitar 60 persen pasokan sawit global, potensi ekonomi komoditas ini tak terbantahkan. Efisiensi sawit juga luar biasa, satu hektare sawit dapat menghasilkan minyak nabati setara dengan sekitar 15 hektare bunga matahari.

Produk turunannya pun sangat luas, dari minyak goreng hingga kosmetik. Ini menegaskan bahwa pertanian bukanlah sektor usang, melainkan lumbung inovasi dan nilai tambah ekonomi yang menunggu sentuhan generasi penerus.

Pada kesempatan yang sama, Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI, menguatkan narasi ini. Ia menegaskan bahwa capaian sektor pangan bukan hanya tentang produksi, tetapi juga tentang kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang tepat, dan sinergi lintas pihak. Penguatan sektor pangan harus dilakukan secara terstruktur, dari modernisasi pertanian, perbaikan tata kelola pupuk, penguatan penyuluh, hingga perlindungan harga bagi petani.

Integrasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci, memastikan sistem pangan nasional berjalan efektif dari hulu ke hilir. Komisi IV DPR RI pun terus mendorong regulasi berbasis kedaulatan pangan, agar Indonesia mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya.“Pangan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga bagian dari strategi pertahanan bangsa,” tegas Titiek.  

Menurut Titiek, generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan bangsa, dan memandang pangan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam berpikir strategis ke depan.

Melalui seminar ini, terkuaklah benang merah antara tetes air di sawah, kebijakan di meja birokrasi, inovasi di perkebunan, dan masa depan bangsa. Irigasi, sebagai nadi utama pertanian, kini mendapatkan kembali tempatnya sebagai prioritas nasional yang tak terelakkan, memastikan bahwa setiap bulir beras yang kita makan adalah simbol ketahanan dan kedaulatan. (yans)