JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menegaskan bahwa proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) akan menjadi prioritas utama pemerintah dalam upaya melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman banjir ROB dan penurunan tanah (land subsidence).

Pernyataan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya, di mana pernah menegaskan bahwa proyek NCICD harus segera dilanjutkan demi menjaga ketahanan wilayah pesisir Jakarta dan sekitarnya.

“Ini adalah suatu keharusan bagi kita untuk menjadikannya sebagai proyek utama. Presiden mengatakan, ini bukan hanya proyek, melainkan untuk menyelamatkan kelangsungan hidup rakyat kita, terutama mereka yang berada di pesisir utara, sepanjang pantai utara Jawa,” ujar Menko AHY pada Senin (3/3/2025).

Pada beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo menekankan agar proyek ini tidak hanya dirancang dengan baik, tetapi juga dijalankan dengan strategi yang matang dan berkelanjutan. Ini bukan hanya soal infrastruktur, melainkan menyangkut masa depan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana lingkungan.

Menko AHY juga menyoroti kompleksitas proyek ini, yang mencakup lima provinsi: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, maupun sekitar 30 kabupaten/kotamadya. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tantangan tersendiri. 

“Kita harus memastikan, mulai dari hari ini, kita bekerja sama, membuat strategi, dan tidak hanya mengandalkan satu pihak saja. Ini proyek besar, kompleks, tetapi jika berhasil, Indonesia bukan saja bisa melindungi masyarakat di sepanjang pesisir utara pulau Jawa, melainkan juga bisa mewujudkan proyek yang terbaik di masa depan dalam hal ukuran dan skala,” tegasnya.

Proyek NCICD menjadi perhatian utama pemerintah, koordinasi antara berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana, baik dalam aspek teknis, pembiayaan, maupun dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Langkah strategis yang diambil, termasuk pembentukan satuan tugas khusus dan rencana konferensi infrastruktur internasional, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan proyek ini sebagai solusi jangka panjang bagi ketahanan pesisir. Dengan visi yang jelas dan dukungan berbagai pihak, proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga warisan berharga bagi masa depan Indonesia.

Sebagai langkah konkret, Menko AHY akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelaraskan perencanaan dan implementasi proyek ini. Sinergi antara Kementerian dan Lembaga terkait akan memastikan pembangunan berjalan efektif, dengan mempertimbangkan aspek teknis, regulasi, serta kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Dalam pertemuan Rapat Pimpinan yang digelar di kantor Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koordinator, Ayodhia G.L Kalake, para Deputi, para Staf Ahli Menteri, dan para Staf Khusus Menteri.