Di balik antrean tabung melon dan antrean solar di SPBU, ada aktivitas yang menggerus uang negara. Sepanjang 2025 hingga 2026, Bareskrim Polri membongkar rangkaian kejahatan penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi dengan potensi kerugian negara menembus Rp1,26 triliun. Angka itu bukan sekadar statistik. Subsidi yang seharusnya sampai ke dapur rakyat kecil, sopir angkot, dan nelayan, tapi justru dibelokkan ke kantong para pemburu cuan haram.

“Diketahui bahwa tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan elpiji subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai Rp1,2 triliun,” ungkap Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin, dalam konferensi pers di Lapangan Bhayangkara Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/4).

Rinciannya mencengangkan, penyalahgunaan BBM subsidi Rp516,8 miliar, dan elpiji subsidi Rp749,2 miliar. Totalnya Rp1,26 triliun — angka yang cukup untuk membangun ratusan sekolah atau puskesmas.

Lantas, mengapa subsidi energi begitu rawan diselewengkan? Nunung menunjuk satu biang kerok, jurang harga antara produk subsidi dan non-subsidi. Selisih itulah yang dimainkan. Solar subsidi dioplos, ditimbun, lalu dijual ke industri. Tabung melon 3 kg disuntik ke tabung 12 kg, atau diselundupkan ke restoran dan hotel. “Subsidi energi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan dan harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” tegas Nunung seraya menjelaskan, ketika subsidi melenceng, yang rugi bukan cuma negara, tapi rakyat kecil yang jatahnya dirampas.

Pertamina Angkat Bendera Perang, Sinergi dengan Polri dan TNI

Pertamina tidak tinggal diam. Direktur Pemasaran Retail Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, menegaskan komitmen perusahaan pelat merah ini untuk berperang bersama aparat. “Kami mengapresiasi langkah Polri dan TNI dalam memperkuat penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan elpiji subsidi yang tidak tepat sasaran. Upaya ini penting untuk menjaga distribusi energi tetap berjalan dengan baik serta memastikan ketersediaan bagi masyarakat yang berhak,” ujar Eko.

Hal senada diungkapkan VP Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, yangmenyebut sinergi ini krusial untuk tiga hal, memberi efek jera, menjaga stabilitas energi, dan menekan kerugian negara. “Pertamina mengapresiasi konsistensi Bareskrim Polri dalam menindak tegas praktik penyalahgunaan dan pengoplosan BBM serta LPG bersubsidi 3 kg,” kata Baron.

Namun perang melawan mafia energi tidak bisa hanya mengandalkan polisi dan Pertamina. Masyarakat diminta ikut turun gelanggang. “Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan indikasi penyalahgunaan melalui aparat penegak hukum maupun Pertamina Call Center 135,” tambah Baron.

Satu laporan warga bisa menyelamatkan miliaran subsidi. Satu foto tabung melon di restoran mewah bisa jadi pintu masuk pengungkapan jaringan. Polri juga menegaskan tidak akan kendor. Pengawasan distribusi energi nasional bakal diperketat dari hulu ke hilir. Tujuannya satu, memastikan subsidi tepat sasaran dan kebocoran anggaran negara berhenti.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah menjaga stabilitas harga energi. Sebab jika subsidi bocor, harga di pasar jadi liar, dan yang paling terpukul adalah rakyat kecil. Catatan penting, Rp1,26 triliun yang hilang adalah alarm keras. Di tengah upaya negara menjaga daya beli masyarakat, masih ada tangan-tangan nakal yang tega mencuri hak masyarakat kecil. Operasi senyap sudah dimulai. Kini giliran kita mengawal, agar subsidi benar-benar sampai ke mereka yang berhak. (yans)