Dikepung Zona Ekstraktif, Hentikan Normalisasi Eksploitasi di Sekitar Habitat Terakhir Badak Jawa
PERDEBATAN mengenai masa depan
Ujung Kulon mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi,
Hashim Djojohadikusumo, mengemukakan gagasan relokasi sebagian populasi Badak
Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke lokasi lain dengan dalih
mitigasi risiko bencana dan penyelamatan populasi.
Wacana ini memicu tanda tanya besar karena muncul hanya
berselang beberapa bulan setelah pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM
Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 pada Februari 2026 yang menetapkan hampir seluruh
daratan dan perairan Provinsi Banten sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Ironisnya, TNUK kini justru berdiri sebagai sebuah enklave
yang terkepung rapat oleh zona ekstraktif dari segala penjuru— baik dari
daratan sekitar maupun bentangan perairan strategis di Selat Sunda dan Samudra
Hindia.
Baca Juga
Alih-alih memberikan kepastian perlindungan di saat Badak
Jawa dinyatakan menghadapi ancaman serius, wilayah yang mengelilingi habitat
terakhir spesies tersebut justru semakin dibuka lebar bagi berbagai skema
pertambangan dan migas.
Pemerintah memang kerap berulang kali menegaskan bahwa
kawasan yang ditetapkan berada di luar batas administratif taman nasional.
Namun, argumentasi administratif ini mengabaikan fakta dasar bahwa ekosistem
tidak pernah bekerja tunduk pada garis-garis batas di atas kertas.
Berbagai data spasial menunjukkan bahwa bentang alam ini
semakin dikelilingi oleh beragam kepentingan ekstraktif yang terus berakumulasi
dari waktu ke waktu. Selama ini pemerintah berupaya meyakinkan publik bahwa WUP
di sekitar Ujung Kulon bukanlah izin tambang langsung dan lokasinya berada di
luar kawasan konservasi.
Namun, argumen tersebut sangat menyesatkan dan mengabaikan
realitas birokrasi perizinan. Penetapan WUP tidak boleh dibaca secara naif
sebagai sekadar garis di atas peta, melainkan sebagai instrumen hulu—tahapan
legal paling krusial—yang membuka jalan bagi lahirnya Izin Usaha Pertambangan
(IUP) di kemudian hari.
Dalam tata kelola sumber daya alam, proyek ekstraktif selalu
berproses secara sistematis: dimulai dari identifikasi potensi, pemetaan
wilayah, legalisasi WUP, hingga akhirnya obral izin operasional. WUP adalah
fondasi hukum yang memberikan legitimasi bagi negara untuk mengundang dan
memuluskan modal masuk ke suatu kawasan.
Berdasarkan data Geoportal Minerba, peta Geomigas ESDM,
serta dokumen resmi pemerintah, bentang wilayah di sekitar Ujung Kulon saat ini
telah dikelilingi oleh berbagai aktivitas dan prospek eksploitasi.
Di koridor timur laut taman nasional, tercatat Izin Usaha
Pertambangan milik PT Rajawali Octorys Sundari untuk komoditas andesit seluas
84,7 hektar serta IUP PT Batara Chaka Lestari untuk komoditas batu gamping
seluas 22,7 hektar. Data Minerba juga mengonfirmasi adanya potensi cadangan
emas dan perak di wilayah timur kawasan.
Di sisi perairan, peta Geomigas ESDM memperlihatkan
keberadaan Cekungan Migas Ujung Kulon, di mana sebagian besar perairan hingga
daratan sekitar TNUK masuk ke dalam Area Studi Bersama (Joint Study Area)
Forearc Sumatra Offshore yang dikaitkan dengan Komodo Energy, yang kemudian
disempurnakan oleh penetapan seluruh daratan dan perairan sekitar sebagai
Wilayah Usaha Pertambangan.
Joint Study serupa yang dilakukan beberapa universitas untuk
memberi rekomendasi kepada Komite Eksplorasi Nasional (KEN) bahkan telah
menyebutkan rencana survei umum Ujung Kulon Basin Forearc sebagai target
eksplorasi (play concepts) migas sejak tahun 2019. Setidaknya terdapat tiga
target eksplorasi yang hendak disurvei yakni carbonate buildup, unconventional
play, dan hydrate gas.
Selain itu, secara historis terdapat lelang Wilayah Kerja
(WK) Migas Ujung Kulon yang mencakup daratan dan lepas pantai Banten yang
dimenangkan oleh perusahaan asal Malaysia, M3nergy Berhad, pada 2007, dengan
jangka waktu kontrak awal selama 30 tahun hingga 2037. Wilayah kerja migas
tersebut dioperasikan oleh anak usahanya bernama M3nergy Gamma Sdn. Bhd.
Pada awal 2016, M3nergy Gamma Sdn. Bhd. melakukan pengeboran
sumur eksplorasi lepas pantai Cula-1 dengan menunjuk PT Apexindo Pratama Duta
Tbk sebagai kontraktor pengeboran menggunakan jack-up rig Soehanah, dengan
nilai kontrak sebesar US$5,4 juta.
Pengeboran mencapai kedalaman 2.399 meter, tetapi tidak
berhasil menemukan hidrokarbon. Keberadaan sumur Cula-1 menunjukkan bahwa
kawasan perairan dekat dengan Ujung Kulon tidak hanya pernah menjadi objek
studi potensi migas, tetapi juga telah menjadi lokasi aktivitas pengeboran
eksplorasi secara nyata.
Apabila seluruh data tersebut dipetakan secara bersamaan,
terlihat pola yang jelas bahwa Ujung Kulon tidak lagi sekadar menghadapi
ancaman tunggal, melainkan berlapis-lapis kepentingan eksploitasi sumber daya
alam—mulai dari pertambangan batuan, potensi mineral logam, hingga prospek
eksplorasi migas di darat maupun lepas pantai.
Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena
pemerintah daerah sendiri telah lama memandang wilayah selatan Banten sebagai
kawasan yang kaya sumber daya mineral. Dinas ESDM Provinsi Banten telah
mengidentifikasi wilayah Pandeglang sebagai daerah yang memiliki potensi sumber
daya mineral logam, termasuk emas dan perak.
Pada saat yang sama, Provinsi Banten saat ini memiliki 139
IUP aktif dengan total luas mencapai 25.903,36 hektar. Dari jumlah tersebut, 84
izin di antaranya dikeluarkan pada periode 2017-2025 oleh gubernur, dan 55 izin
lainnya diterbitkan pada periode 2019-2022 oleh Kementerian ESDM.
Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap
sumber daya alam di sekitar Ujung Kulon bukanlah fenomena baru, melainkan
bagian dari proses yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Atas dasar
akumulasi ancaman tersebut, perdebatan mengenai WUP tidak boleh direduksi
sekadar menjadi dalih bahwa "belum ada izin tambang" atau bahwa
"lokasinya berada di luar taman nasional".
Dalam praktiknya, proyek-proyek ekstraktif selalu diawali
dengan identifikasi potensi, pemetaan sumber daya, penetapan wilayah,
pembentukan instrumen tata ruang, serta berbagai proses kajian dan perencanaan
lainnya. WUP merupakan fondasi dasar dari rangkaian proses tersebut.
Pertanyaan mendasar yang wajib dijawab pemerintah adalah
mengapa kawasan penyangga bentang konservasi paling vital di Indonesia ini
terus disusupi oleh perencanaan pertambangan dan migas? Di tengah kepungan
tersebut, bagaimana negara mampu menjamin bahwa akumulasi kepentingan
ekstraktif tidak akan merusak integritas ekologis Ujung Kulon serta mengancam
keselamatan masyarakat yang bergantung padanya?
Lebih jauh lagi, situasi ini mencerminkan watak
ekstraktivisme yang kian mendominasi paradigma pengelolaan ruang nasional, di
mana kawasan dengan nilai ekologis tinggi perlahan diperlakukan sebagai
cadangan komoditas yang sewaktu-waktu siap dikapitalisasi demi investasi.
Negara hadir melalui instrumen regulasi untuk melegitimasi
eksploitasi, sementara risiko ekologis dan bencana pada akhirnya harus
ditanggung oleh alam dan masyarakat lokal.
Ujung Kulon bukanlah ruang kosong yang dipersiapkan untuk
dikuras oleh sektor industri ekstraktif, melainkan bentang alam strategis yang
mengemban fungsi lingkungan, sosial, dan konservasi yang tidak ternilai
harganya.
Ketika zona-zona ekstraktif merangsek kian rapat, yang
dipertaruhkan bukan sekadar masa depan Badak Jawa, melainkan keselamatan ruang
hidup secara menyeluruh.
Tuntutan Sikap JATAM:
1. Menghentikan segala bentuk normalisasi eksploitasi dengan
meninjau ulang dan membatalkan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) serta
blok migas yang mengepung kawasan Taman Nasional Ujung Kulon dan wilayah
penyangganya.
2. Menolak segala upaya pelemahan perlindungan kawasan,
serta memastikan bahwa wacana mitigasi risiko bencana atau relokasi satwa tidak
dijadikan alat legitimasi untuk melonggarkan batas konservasi demi kepentingan
korporasi.
3. Menempatkan keselamatan ekosistem dan masyarakat sekitar
sebagai panglima tertinggi dalam setiap kebijakan tata ruang, serta
menghentikan perluasan aktivitas pertambangan darat maupun migas lepas pantai
di sekitar Banten selatan.
