Capaian Kemendikdasmen untuk Guru: Anggaran Tunjangan Capai Rp90 T dan Percepatan Sertifikasi Guru
MENJELANG perayaan Hari Guru Nasional
Tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melalui
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) memaparkan
sejumlah capaian program prioritas yang berdampak nyata pada kesejahteraan,
peningkatan kompetensi, dan tata kelola guru di Indonesia.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK),
Nunuk Suryani, memaparkan bahwa capaian yang diraih Kemendikdasmen untuk para
guru di antaranya adalah penyaluran sejumlah tunjangan, pemenuhan kualifikasi
akademik, dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Dalam tiga tahun terakhir, kami berhasil melakukan
percepatan PPG, baik bagi guru tertentu maupun calon guru. Sehingga jumlah guru
yang sudah tersertifikasi hingga saat ini mencapai lebih dari 2,8 juta guru
atau sekitar 93 persen,” ungkap Dirjen Nunuk di Jakarta, Rabu (18/11).
Baca Juga
Dalam aspek kesejahteraan, Sekretaris Direktorat Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan, Temu Ismail, mengatakan bahwa pemerintah terus
melakukan pembenahan mekanisme penyaluran tunjangan bagi guru. Sementara itu,
dari sisi penganggaran pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran yang
signifikan untuk mendukung pemberian tunjangan guru.
Sepanjang tahun 2026, Temu menyebut Anggaran Tunjangan Guru
Non-ASN (Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru) tercatat mencapai Rp20,21
triliun yang tersalur kepada 916.075 guru. Sementara itu, untuk Tunjangan Guru
ASN (Tunjangan Khusus, Tunjangan Profesi, dan Dana Tambahan Penghasilan),
mencapai Rp70,64 triliun yang tersalur kepada lebih dari 1,7 juta guru.
“Dengan demikian, total anggaran untuk mendukung pemberian
tunjangan guru secara nasional mencapai sekitar Rp90 triliun. Tentunya ini
menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk memastikan kesejahteraan guru
tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan dan pemajuan pendidikan
nasional,” papar Temu.
Lebih lanjut, pada sisi Pemenuhan Kualifikasi Akademik
S-1/D-4, Kemendikdasmen telah melakukan dengan skema Rekognisi Pembelajaran
Lampau (RPL). Melalui program ini, Temu menuturkan sebanyak 61.777 guru telah
berhasil difasilitasi untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya ke jenjang
S-1.
Pelaksanaan program ini juga turut dilaksanakan melalui
kerja sama dengan 127 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang sejak
tahun 2025 dilaksanakan dalam tiga tahap pendaftaran.
Selanjutnya, pada sisi Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan
(PKB), Kemendikdasmen mencatat sebanyak 188.003 guru telah mendaftar dan
belajar Pembelajaran Mendalam (PM) – Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA).
Dengan rincian 52.085 guru aktif di Pelatihan Kelompok Kerja dan Diklat Bauran,
serta 135.918 guru belajar melalui pelatihan mandiri.
Sebanyak 1.858 guru juga sedang dalam masa pelatihan sebagai
fasilitator daerah pada bidang Science, Technology, Engineering, and
Mathematics (STEM). Capaian lainnya juga tercatat kepada 116.700 guru yang
telah mengikuti pelatihan Pendidikan Inklusif tingkat Dasar.
Sebanyak 14.976 fasilitator daerah telah dilatih untuk
bidang Bimbingan Konseling, 2.294 fasilitator daerah telah dilatih untuk
Matematika Gembira, dan 5.777 guru kelas SD sedang melakukan Program
Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI).
Dalam pelatihan secara daring melalui Ruang GTK, sebanyak
518.133 guru turut mengikuti pelatihan, dengan rincian yakni 377.145 guru
melalui kelompok kerja dan 140.988 dengan pelatihan mandiri. Dan terakhir,
sebanyak 15.848 kepala sekolah telah mengikuti pelatihan Bakal Calon Kepala
Sekolah (BCKS).
PERPANJANGAN PENUGASAN GURU NON-ASN TAHUN 2027
Sebagai langkah berkelanjutan tata kelola guru tahun
mendatang, Dirjen Nunuk Suryani turut menjelaskan terkait perpanjangan
penugasan guru non-ASN pada tahun 2027. Dijelaskannya bahwa sebanyak 173.323
guru non-ASN tercatat masih mengajar di sekolah negeri.
Dari perpanjangan penugasan tersebut terdapat beberapa
kriteria yang menjadi persyaratan, antara lain terdata di Data Pokok Pendidikan
(Dapodik) sebelum 31 Desember 2024, aktif mengajar dan memiliki perjanjian
kerja yang semula berakhir di Desember 2026, dan bertugas di sekolah yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Perpanjangan penugasan guru non-ASN juga mendapatkan
dukungan kesejahteraan yang terdiri atas Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi yang
bersertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja, insentif untuk guru yang belum
bersertifikasi, dan tambahan penghasilan yang dapat diberikan oleh pemerintah
daerah.
“Selain perpanjangan penugasan guru non-ASN, kami juga akan
menghubungkan para guru terbaik dengan seluruh murid di Indonesia melalui
Studio Guru. Semoga capaian yang telah diraih dan langkah kebijakan tahun
mendatang membawa kemajuan untuk guru dan mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk
Semua,” pungkas Dirjen Nunuk. (destian)
