MEDIA Iran melaporkan adanya ledakan di sejumlah lokasi, termasuk di kota strategis Bandar Abbas dan kawasan Bushehr. Ledakan muncul setelah AS kembali melancarkan serangan ke Iran pada Minggu (12/07) malam.

Teheran menuding serangan Washington itu menggagalkan upaya diplomatik dan memicu kembali ketidakamanan di Selat Hormuz.

Gelombang serangan terbaru dilancarkan atas perintah langsung Presiden AS Donald Trump. Militer Amerika Serikat (AS) menyatakan telah melancarkan serangan terhadap Iran pada Minggu (12/07) malam.

Menurut Komando Pusat AS (CENTCOM), serangan ini bertujuan untuk terus melemahkan kemampuan Iran dalam menyerang kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling penting bagi perdagangan dunia.

CENTCOM mengatakan serangan diperintahkan langsung oleh Presiden AS Donald Trump, sebagaimana diumumkan melalui akun resminya di platform X.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Senin (13/07), CENTCOM menyebut telah menyelesaikan gelombang serangan terbaru terhadap Iran, dengan menghantam puluhan sasaran di berbagai lokasi menggunakan amunisi presisi.

Target yang diserang meliputi sistem pertahanan udara Iran, lokasi radar pantai, peralatan rudal dan drone, serta sejumlah kapal kecil.

CENTCOM juga menyatakan bahwa dalam operasi kali ini, untuk pertama kalinya AS menggunakan kombinasi pesawat tempur, kapal perang, drone udara serang sekali pakai (one-way attack drones), dan drone laut serang sekali pakai.

Militer AS menegaskan bahwa Iran tidak menguasai Selat Hormuz, meskipun negara itu berada di tepi jalur perairan strategis tersebut. "Selat Hormuz adalah koridor maritim yang sangat penting bagi perdagangan global. Iran tidak mengendalikannya," kata CENTCOM.

Dalam pernyataannya, CENTCOM juga menegaskan bahwa militer AS telah ditempatkan dan siap untuk memastikan kebebasan navigasi bagi kapal-kapal komersial tetap terjaga.

Hal itu dilakukan di tengah apa yang disebut Washington sebagai agresi berkelanjutan, tindakan intimidasi, ancaman, dan pernyataan sepihak yang tidak beralasan dari Teheran terkait aktivitas pelayaran di kawasan tersebut.

Sementara itu, Iran bereaksi keras terhadap gelombang serangan terbaru AS dengan menyatakan bahwa serangan itu telah membuat upaya diplomatik yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir menjadi sia-sia.

Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri yang dikutip AFP, serangan militer AS "telah mengembalikan ketidakamanan di Selat Hormuz dan mengganggu pelayaran dagang internasional."

Teheran juga menuding Washington "secara terang-terangan" mengintervensi proses "Iran dalam menerapkan pengaturan yang diperlukan" di Selat Hormuz.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqaei, pada Minggu (12/07) mendesak Sekretaris Jenderal PBB António Guterres untuk mendesak semua pihak yang terlibat dalam perang Iran berhenti mengizinkan AS menggunakan wilayah mereka sebagai apa yang ia sebut "landasan peluncuran agresi terhadap Iran."

Sebelumnya, Guterres merilis pernyataan yang mengungkapkan keprihatinannya atas "eskalasi serius dan konfrontasi militer yang kembali terjadi di kawasan Teluk," mencakup serangan Iran terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz, serangan AS ke Iran, serta serangan Iran ke target-target di negara-negara tetangga.

Baqaei menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa situasi yang terjadi bukanlah konfrontasi militer.

"Ini adalah kelanjutan dari tindakan agresi terang-terangan dan tanpa provokasi yang dimulai pada 28 Februari oleh Amerika Serikat dan Israel," tulisnya di X.

Juru bicara itu juga menegaskan bahwa Teheran tidak melakukan serangan tanpa alasan. "Serangan Iran terhadap pangkalan dan aset militer AS yang ditempatkan di kawasan selatan Teluk Persia merupakan pelaksanaan yang sah dan legal atas hak bela diri yang melekat berdasarkan hukum internasional," katanya.

Baqaei juga mengoreksi pernyataan Guterres soal penyebutan nama teluk. "Ngomong-ngomong, ini adalah 'Teluk Persia'; mohon patuhi pedoman PBB (terutama 18 Agustus 1994 dan 14 Mei 1999) yang mewajibkan penggunaan istilah lengkap 'Persian Gulf' dalam semua teks PBB," kata Baqaei.

Ia juga menyebut sikap Guterres tidak bertanggung jawab karena menyalahkan Teheran atas mempertahankan kedaulatannya sendiri, sementara gagal meminta pertanggungjawaban para agresor atas pelanggaran hukum internasional yang keji."