JAKARTA-WRI Indonesia dan Institute for Development of Economics and Finance Green Transition Initiative (INDEF GTI) menilai perlu adanya peta jalan bertahap dan terukur dalam membangun ekosistem  kendaraan listrik nasional.

Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF GTI, Andry Satrio Nugroho, mengapresiasi rencana pemerintah menerapkan pajak karbon pada kendaraan bermotor sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi menuju ekosistem kendaraan listrik.

“Penerapannya perlu dilakukan secara bertahap dan disertai insentif bagi masyarakat yang beralih ke motor listrik, termasuk melalui skema trade-in,” tulis dia dalam keterangan resmi, Rabu(19/8/2026).

Ia meminta Kebijakan ini perlu dirancang secara hati-hati agar tidak menambah beban masyarakat berpendapatan rendah dan menengah yang mengandalkan sepeda motor sebagai moda transportasi utama.

Dia mengingatkan hasil Susenas 2025 yang diolah INDEF GTI, tingkat penggunaan kendaraan pada kelompok masyarakat desil bawah 4 mencapai 95 persen. Tingginya ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, membuat aspek kemampuan ekonomi masyarakat perlu menjadi pertimbangan utama dalam penerapan kebijakan tersebut.

“Sebagai alternatif instrumen, INDEF GTI merekomendasikan penerapan cukai emisi yang dikenakan berdasarkan tingkat emisi kendaraan, baik roda empat maupun roda dua. Pendekatan ini membuat beban fiskal lebih terkait dengan emisi yang dihasilkan kendaraan,” usul dia.

Bahkan dia telah menghitung potensi penerimaan cukai emisi dari kendaraan roda empat saja mencapai Rp40,4 triliun per tahun.

“ Nilai tersebut lebih besar dibandingkan gabungan potensi penerimaan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan,” ungkap dia.

Ia menambahkan, penerimaan tersebut dapat dialokasikan untuk memperluas transportasi publik serta memberikan insentif bagi masyarakat yang beralih ke mobil maupun motor listrik.

“Transisi menuju kendaraan listrik perlu dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Cukai emisi dapat menjadi langkah awal yang lebih adil karena beban dikenakan berdasarkan emisi kendaraan, sementara penerimaannya dapat digunakan untuk transportasi publik dan insentif kendaraan listrik,” ujar Andry.

Dia juga menilai peluncuran ekosistem Motor Listrik Nasional (MOLINAS) oleh Presiden Prabowo Subianto memang  menunjukkan arah sudah ditetapkan. Tapi belum tersedia a peta jalan yang mengikat arah itu ke kepastian jangka panjang bagi industri dan kepastian manfaat bagi masyarakat.

“Tanpa orkestrasi lintas kementerian, standar efisiensi di sisi produsen, dan stimulus permintaan yang konsisten, capaian MOLINAS berisiko berhenti sebagai program tunggal,” jelas dia.

Sementara itu berdasarkan kompilasi data WRI Indonesia, gejolak harga minyak dunia berulang kali diikuti lonjakan belanja subsidi dan kompensasi energi pemerintah. Pada 2008, realisasi belanja mencapai Rp223,1 triliun dari anggaran Rp116,8 triliun; pada 2011 mencapai Rp255,6 triliun dari anggaran Rp139,9 triliun; dan pada 2022 mencapai Rp551,2 triliun dari anggaran Rp152,5 triliun.

Senior Manager for Resilient Cities and Transport World Resources Institute (WRI) Indonesia I Made Vikannanda menilai pola ini menunjukkan pentingnya mengurangi kebutuhan BBM di sektor transportasi untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi kerentanan fiskal terhadap gejolak harga minyak global.

“Manfaat awal elektrifikasi juga mulai terlihat lewat analisis ICCT. Analisis ini memperkirakan pertumbuhan kendaraan listrik telah membantu mengurangi tekanan terhadap belanja energi pemerintah. Pada 2025, penghematan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar melalui penggantian sebagian konsumsi BBM dengan listrik yang diproduksi di dalam negeri.” Terang dia.