Logo Porosbumi
Rabu,
18 November 2026
LIVE TV

Menjaga Masa Depan Badak Jawa: Belajar dari Dua Dekade Kajian Habitat Kedua

PorosBumi 18 Nov 2026, 15:59:04 WIB
Menjaga Masa Depan Badak Jawa: Belajar dari Dua Dekade Kajian Habitat Kedua

SELAMA hampir dua dekade, berbagai kajian mengenai habitat kedua bagi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) telah memberikan pelajaran penting bahwa upaya membangun populasi baru bagi hewan hampir punah ini tidak sekadar menyangkut kesesuaian ekologis kawasan, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat, kesiapan pengelolaan, dan pertimbangan ilmiah yang menyeluruh.

Pengalaman tersebut menjadi pijakan penting dalam menyikapi kembali wacana pengembangan habitat kedua bagi Badak Jawa, termasuk penjajakan Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Menjaga kelestarian Badak Jawa membutuhkan upaya konservasi jangka panjang yang didukung penelitian dan kolaborasi berbagai pihak.

Menurut Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Hendra Gunawan, wacana pengkajian Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, sebagai salah satu calon habitat kedua Badak Jawa merupakan momentum untuk memperkuat diskusi ilmiah mengenai masa depan konservasi satwa langka tersebut.

Hendra menjelaskan, habitat kedua bukan sekadar program pemindahan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Tujuan utamanya adalah membangun populasi tambahan untuk mengurangi risiko kepunahan, melalui strategi konservasi yang dikenal sebagai metapopulasi.

“Tujuan utamanya adalah membangun populasi tambahan untuk mengurangi risiko kepunahan Badak Jawa melalui strategi konservasi yang dikenal sebagai metapopulasi,” jelas Hendra dalam wawancara dengan Humas BRIN, Selasa (17/11).

Saat ini, seluruh populasi alami Badak Jawa terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi tersebut menimbulkan kerentanan apabila terjadi bencana berskala besar, wabah penyakit, kebakaran hutan, atau gangguan ekologis lain yang dapat berdampak terhadap seluruh populasi secara bersamaan.

Karena itu, pengembangan populasi di habitat lain menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan spesies dalam jangka panjang, tanpa mengurangi prioritas perlindungan habitat alaminya di Ujung Kulon. Dalam konsep metapopulasi, Ujung Kulon dapat berperan sebagai populasi utama (mainland), sedangkan populasi tambahan di habitat lain berfungsi sebagai islands.

Beberapa populasi yang dikelola secara terintegrasi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kelangsungan hidup spesies terhadap satu kawasan saja. Konektivitas genetik antarpopulasi juga perlu diperhatikan dan dapat dikelola melalui intervensi konservasi yang direncanakan berdasarkan kajian genetik dan demografi.

“Dengan demikian, istilah yang lebih tepat adalah pengembangan populasi tambahan melalui program konservasi trans-lokasi, bukan pemindahan populasi secara keseluruhan atau bedol desa,” tegas Hendra.

 

BELAJAR DARI KAJIAN HABITAT KEDUA

Hendra mengungkapkan, gagasan pengembangan habitat kedua Badak Jawa bukan hal baru dalam agenda konservasi nasional. Strategi tersebut telah tercantum dalam Strategy and Action Plan for the Conservation of Rhinos in Indonesia 2007–2017. Ia sendiri terlibat dalam sejumlah kajian kelayakan habitat kedua, khususnya untuk menilai aspek sosial ekonomi, sosial budaya, persepsi, dan penerimaan masyarakat di sekitar calon lokasi.

Pada 2009, kata Hendra, melalui program Second Habitat Assessment for the Javan Rhinoceros, kajian dilakukan di Kelompok Hutan Gunung Honje, Taman Nasional Ujung Kulon, dan kawasan sekitar Citorek di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap rencana pengembangan habitat kedua di sekitar Gunung Honje mencapai 46%, sedangkan di sekitar Gunung Halimun hanya 23%. Sebaliknya, penolakan masing-masing mencapai 24% dan 54%.

Temuan tersebut menurutnya, memperlihatkan bahwa kesesuaian ekologis suatu kawasan belum tentu diikuti penerimaan sosial yang memadai. Kondisi ekonomi masyarakat, ketergantungan terhadap sumber daya hutan, status penguasaan lahan, serta persepsi terhadap pengelolaan taman nasional turut memengaruhi dukungan masyarakat.

Kajian berikutnya dilakukan pada 2015 melalui program penelitian WWF di Suaka Margasatwa Cikepuh, Sukabumi, Jawa Barat, dan kawasan hutan Cikeusik di wilayah pengelolaan KPH Banten, Pandeglang. Survei melibatkan 540 responden dari 18 desa serta 54 responden kunci dari unsur pemerintah daerah.

Hasilnya menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat di sekitar Suaka Margasatwa Cikepuh mencapai 85,8%. Sementara itu, penerimaan di sekitar kawasan hutan Cikeusik hanya sekitar 24%, dengan 55% responden menyatakan sikap netral.

Salah satu temuan menarik adalah persepsi sebagian masyarakat mengenai Badak Jawa sebagai identitas Provinsi Banten. Sebagian responden di sekitar Cikeusik menyatakan keberatan apabila satwa yang selama ini menjadi kebanggaan daerah tersebut dipindahkan ke luar provinsi.

Sebaliknya, masyarakat sekitar Cikepuh menunjukkan antusiasme karena berharap kehadiran Badak Jawa dapat meningkatkan perlindungan hutan, membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan ekowisata. “Temuan ini mempertegas bahwa dukungan masyarakat merupakan salah satu prasyarat penting dalam keberhasilan pengembangan habitat kedua,” ungkapnya.

 

TIDAK SEMUA KAWASAN HUTAN SESUAI

Menurut Hendra, penentuan habitat kedua harus dilakukan secara hati-hati karena tidak semua kawasan hutan yang luas, hijau, dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi otomatis sesuai untuk kehidupan Badak Jawa.

Kajian pemerintah telah menetapkan 13 kriteria penting, antara lain riwayat sebaran Badak Jawa, kesesuaian habitat, ketersediaan sumber air sepanjang tahun, status kawasan konservasi, luas kawasan, kapasitas pengelolaan, dukungan eksternal, komitmen pemerintah daerah, serta potensi pendidikan dan ekowisata.

Selain kriteria tersebut, kajian terkini perlu mencakup daya dukung ekologis, ketersediaan pakan alami, tempat berkubang, ruang jelajah, kondisi kesehatan satwa, risiko penyakit, keamanan kawasan, hingga potensi interaksi dengan manusia dan satwa lainnya.

Aspek sosial budaya juga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam perencanaan. Masyarakat di sekitar calon habitat harus dilibatkan sejak awal melalui komunikasi dan konsultasi agar kepentingan konservasi satwa dapat berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat.

“Program konservasi yang baik tidak seharusnya menempatkan kepentingan satwa dan kepentingan masyarakat sebagai dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya perlu dibangun secara sinergis,” jelas Hendra.

Terkait wacana Taman Nasional Alas Purwo, Hendra menegaskan bahwa kawasan tersebut perlu dinilai melalui kajian tersendiri. Alas Purwo belum termasuk empat lokasi yang menjadi objek kajian dalam penelitian yang ia ikuti pada 2009 dan 2015.

Oleh karena itu, hasil penelitian di Gunung Honje, Gunung Halimun-Salak, Cikepuh, dan Cikeusik tidak dapat digunakan secara langsung untuk menyimpulkan kelayakan ataupun ketidaklayakan Alas Purwo.

 “Alas Purwo perlu dinilai melalui kajian tersendiri dengan menggunakan kriteria yang relevan dan perkembangan metodologi konservasi terkini. Hasilnya juga perlu dibandingkan secara objektif dengan alternatif lokasi lainnya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penjajakan Alas Purwo sebagai kemungkinan habitat kedua masih memerlukan pendalaman ilmiah. Hingga saat ini, belum ada keputusan mengenai penetapan lokasi, jumlah individu yang akan dipindahkan, metode, maupun waktu pelaksanaan. Perlindungan populasi Badak Jawa di Ujung Kulon tetap harus menjadi prioritas dan berjalan beriringan dengan penjajakan habitat kedua.

 

RISET DAN KOLABORASI UNTUK MASA DEPAN BADAK JAWA

Selain kajian habitat, pengembangan teknologi reproduksi dan konservasi genetik juga berperan penting dalam mendukung keberlanjutan populasi Badak Jawa. Salah satu upaya yang patut diperhatikan adalah pembangunan Laboratorium Assisted Reproductive Technology (ART) dan Bio-Bank di Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB untuk mendukung konservasi badak dan satwa liar terancam punah melalui teknologi reproduksi berbantu serta penyimpanan material biologis.

Pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam kawasan TNUK juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan, penelitian, dan pembelajaran konservasi.

Hendra menekankan bahwa penyelamatan Badak Jawa membutuhkan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan ekologi, genetika, kedokteran hewan, teknologi reproduksi, sosial ekonomi, antropologi, dan kebijakan konservasi.

Karena itu, keputusan mengenai habitat kedua harus didasarkan pada hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata pertimbangan praktis atau persepsi sesaat.

“Kita perlu melihat wacana habitat kedua sebagai kesempatan untuk memperkuat kembali diskusi ilmiah mengenai masa depan Badak Jawa,” kata Hendra.

“Perdebatan publik hendaknya tidak terjebak pada dikotomi setuju atau tidak setuju terhadap pemindahan satwa, tetapi diarahkan pada pertanyaan yang lebih mendasar, bagaimana memastikan Badak Jawa memiliki peluang bertahan hidup yang lebih besar dalam jangka panjang?” pungkasnya.

Menurutnya, pengalaman berbagai kajian habitat kedua sejak 2009 menjadi modal penting untuk memastikan kebijakan konservasi dibangun berdasarkan pengetahuan yang telah tersedia. Kolaborasi para ahli, pemerintah pusat dan daerah, pengelola kawasan konservasi, lembaga penelitian, organisasi konservasi, serta masyarakat diperlukan agar strategi penyelamatan Badak Jawa dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Membangun habitat kedua bukan berarti meninggalkan Ujung Kulon. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan upaya memperkuat jaminan masa depan Badak Jawa dengan mengurangi ketergantungan terhadap satu populasi dan satu kawasan. (ugi)

Topik Terkait

Komentar Pembaca ( 0)

Tulis Komentar
Tinggalkan Komentar
```