Menjaga Masa Depan Badak Jawa: Belajar dari Dua Dekade Kajian Habitat Kedua
SELAMA hampir dua dekade, berbagai
kajian mengenai habitat kedua bagi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) telah
memberikan pelajaran penting bahwa upaya membangun populasi baru bagi hewan
hampir punah ini tidak sekadar menyangkut kesesuaian ekologis kawasan, tetapi
juga memerlukan dukungan masyarakat, kesiapan pengelolaan, dan pertimbangan
ilmiah yang menyeluruh.
Pengalaman tersebut menjadi pijakan penting dalam menyikapi
kembali wacana pengembangan habitat kedua bagi Badak Jawa, termasuk penjajakan
Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Menjaga kelestarian Badak Jawa membutuhkan
upaya konservasi jangka panjang yang didukung penelitian dan kolaborasi
berbagai pihak.
Menurut Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi Badan Riset
dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Hendra Gunawan, wacana pengkajian Taman
Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, sebagai salah satu calon habitat kedua Badak
Jawa merupakan momentum untuk memperkuat diskusi ilmiah mengenai masa depan
konservasi satwa langka tersebut.
Baca Juga
Hendra menjelaskan, habitat kedua bukan sekadar program
pemindahan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Tujuan utamanya adalah
membangun populasi tambahan untuk mengurangi risiko kepunahan, melalui strategi
konservasi yang dikenal sebagai metapopulasi.
“Tujuan utamanya adalah membangun populasi tambahan untuk
mengurangi risiko kepunahan Badak Jawa melalui strategi konservasi yang dikenal
sebagai metapopulasi,” jelas Hendra dalam wawancara dengan Humas BRIN, Selasa
(17/11).
Saat ini, seluruh populasi alami Badak Jawa terkonsentrasi
di Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi tersebut menimbulkan kerentanan apabila
terjadi bencana berskala besar, wabah penyakit, kebakaran hutan, atau gangguan
ekologis lain yang dapat berdampak terhadap seluruh populasi secara bersamaan.
Karena itu, pengembangan populasi di habitat lain menjadi
salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan spesies dalam jangka panjang,
tanpa mengurangi prioritas perlindungan habitat alaminya di Ujung Kulon. Dalam
konsep metapopulasi, Ujung Kulon dapat berperan sebagai populasi utama
(mainland), sedangkan populasi tambahan di habitat lain berfungsi sebagai
islands.
Beberapa populasi yang dikelola secara terintegrasi
diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kelangsungan hidup spesies terhadap
satu kawasan saja. Konektivitas genetik antarpopulasi juga perlu diperhatikan
dan dapat dikelola melalui intervensi konservasi yang direncanakan berdasarkan
kajian genetik dan demografi.
“Dengan demikian, istilah yang lebih tepat adalah
pengembangan populasi tambahan melalui program konservasi trans-lokasi, bukan
pemindahan populasi secara keseluruhan atau bedol desa,” tegas Hendra.
BELAJAR DARI KAJIAN HABITAT KEDUA
Hendra mengungkapkan, gagasan pengembangan habitat kedua
Badak Jawa bukan hal baru dalam agenda konservasi nasional. Strategi tersebut
telah tercantum dalam Strategy and Action Plan for the Conservation of Rhinos
in Indonesia 2007–2017. Ia sendiri terlibat dalam sejumlah kajian kelayakan
habitat kedua, khususnya untuk menilai aspek sosial ekonomi, sosial budaya,
persepsi, dan penerimaan masyarakat di sekitar calon lokasi.
Pada 2009, kata Hendra, melalui program Second Habitat
Assessment for the Javan Rhinoceros, kajian dilakukan di Kelompok Hutan Gunung
Honje, Taman Nasional Ujung Kulon, dan kawasan sekitar Citorek di Taman
Nasional Gunung Halimun-Salak.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dukungan masyarakat
terhadap rencana pengembangan habitat kedua di sekitar Gunung Honje mencapai
46%, sedangkan di sekitar Gunung Halimun hanya 23%. Sebaliknya, penolakan
masing-masing mencapai 24% dan 54%.
Temuan tersebut menurutnya, memperlihatkan bahwa kesesuaian
ekologis suatu kawasan belum tentu diikuti penerimaan sosial yang memadai.
Kondisi ekonomi masyarakat, ketergantungan terhadap sumber daya hutan, status
penguasaan lahan, serta persepsi terhadap pengelolaan taman nasional turut
memengaruhi dukungan masyarakat.
Kajian berikutnya dilakukan pada 2015 melalui program
penelitian WWF di Suaka Margasatwa Cikepuh, Sukabumi, Jawa Barat, dan kawasan
hutan Cikeusik di wilayah pengelolaan KPH Banten, Pandeglang. Survei melibatkan
540 responden dari 18 desa serta 54 responden kunci dari unsur pemerintah
daerah.
Hasilnya menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat di
sekitar Suaka Margasatwa Cikepuh mencapai 85,8%. Sementara itu, penerimaan di
sekitar kawasan hutan Cikeusik hanya sekitar 24%, dengan 55% responden
menyatakan sikap netral.
Salah satu temuan menarik adalah persepsi sebagian
masyarakat mengenai Badak Jawa sebagai identitas Provinsi Banten. Sebagian
responden di sekitar Cikeusik menyatakan keberatan apabila satwa yang selama
ini menjadi kebanggaan daerah tersebut dipindahkan ke luar provinsi.
Sebaliknya, masyarakat sekitar Cikepuh menunjukkan
antusiasme karena berharap kehadiran Badak Jawa dapat meningkatkan perlindungan
hutan, membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan
ekowisata. “Temuan ini mempertegas bahwa dukungan masyarakat merupakan salah
satu prasyarat penting dalam keberhasilan pengembangan habitat kedua,”
ungkapnya.
TIDAK SEMUA KAWASAN HUTAN SESUAI
Menurut Hendra, penentuan habitat kedua harus dilakukan
secara hati-hati karena tidak semua kawasan hutan yang luas, hijau, dan
memiliki keanekaragaman hayati tinggi otomatis sesuai untuk kehidupan Badak
Jawa.
Kajian pemerintah telah menetapkan 13 kriteria penting,
antara lain riwayat sebaran Badak Jawa, kesesuaian habitat, ketersediaan sumber
air sepanjang tahun, status kawasan konservasi, luas kawasan, kapasitas
pengelolaan, dukungan eksternal, komitmen pemerintah daerah, serta potensi
pendidikan dan ekowisata.
Selain kriteria tersebut, kajian terkini perlu mencakup daya
dukung ekologis, ketersediaan pakan alami, tempat berkubang, ruang jelajah,
kondisi kesehatan satwa, risiko penyakit, keamanan kawasan, hingga potensi
interaksi dengan manusia dan satwa lainnya.
Aspek sosial budaya juga perlu ditempatkan sebagai bagian
penting dalam perencanaan. Masyarakat di sekitar calon habitat harus dilibatkan
sejak awal melalui komunikasi dan konsultasi agar kepentingan konservasi satwa
dapat berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat.
“Program konservasi yang baik tidak seharusnya menempatkan
kepentingan satwa dan kepentingan masyarakat sebagai dua hal yang saling
bertentangan. Sebaliknya, keduanya perlu dibangun secara sinergis,” jelas
Hendra.
Terkait wacana Taman Nasional Alas Purwo, Hendra menegaskan
bahwa kawasan tersebut perlu dinilai melalui kajian tersendiri. Alas Purwo
belum termasuk empat lokasi yang menjadi objek kajian dalam penelitian yang ia
ikuti pada 2009 dan 2015.
Oleh karena itu, hasil penelitian di Gunung Honje, Gunung
Halimun-Salak, Cikepuh, dan Cikeusik tidak dapat digunakan secara langsung
untuk menyimpulkan kelayakan ataupun ketidaklayakan Alas Purwo.
“Alas Purwo perlu
dinilai melalui kajian tersendiri dengan menggunakan kriteria yang relevan dan
perkembangan metodologi konservasi terkini. Hasilnya juga perlu dibandingkan
secara objektif dengan alternatif lokasi lainnya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penjajakan Alas Purwo sebagai
kemungkinan habitat kedua masih memerlukan pendalaman ilmiah. Hingga saat ini,
belum ada keputusan mengenai penetapan lokasi, jumlah individu yang akan
dipindahkan, metode, maupun waktu pelaksanaan. Perlindungan populasi Badak Jawa
di Ujung Kulon tetap harus menjadi prioritas dan berjalan beriringan dengan
penjajakan habitat kedua.
RISET DAN KOLABORASI UNTUK MASA DEPAN BADAK JAWA
Selain kajian habitat, pengembangan teknologi reproduksi dan
konservasi genetik juga berperan penting dalam mendukung keberlanjutan populasi
Badak Jawa. Salah satu upaya yang patut diperhatikan adalah pembangunan
Laboratorium Assisted Reproductive Technology (ART) dan Bio-Bank di Sekolah
Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB untuk mendukung konservasi badak dan satwa
liar terancam punah melalui teknologi reproduksi berbantu serta penyimpanan
material biologis.
Pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA)
di dalam kawasan TNUK juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan,
penelitian, dan pembelajaran konservasi.
Hendra menekankan bahwa penyelamatan Badak Jawa membutuhkan
pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan ekologi, genetika, kedokteran
hewan, teknologi reproduksi, sosial ekonomi, antropologi, dan kebijakan
konservasi.
Karena itu, keputusan mengenai habitat kedua harus
didasarkan pada hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan
semata-mata pertimbangan praktis atau persepsi sesaat.
“Kita perlu melihat wacana habitat kedua sebagai kesempatan
untuk memperkuat kembali diskusi ilmiah mengenai masa depan Badak Jawa,” kata Hendra.
“Perdebatan publik hendaknya tidak terjebak pada dikotomi
setuju atau tidak setuju terhadap pemindahan satwa, tetapi diarahkan pada
pertanyaan yang lebih mendasar, bagaimana memastikan Badak Jawa memiliki
peluang bertahan hidup yang lebih besar dalam jangka panjang?” pungkasnya.
Menurutnya, pengalaman berbagai kajian habitat kedua sejak
2009 menjadi modal penting untuk memastikan kebijakan konservasi dibangun
berdasarkan pengetahuan yang telah tersedia. Kolaborasi para ahli, pemerintah
pusat dan daerah, pengelola kawasan konservasi, lembaga penelitian, organisasi
konservasi, serta masyarakat diperlukan agar strategi penyelamatan Badak Jawa
dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
Membangun habitat kedua bukan berarti meninggalkan Ujung
Kulon. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan upaya memperkuat jaminan masa
depan Badak Jawa dengan mengurangi ketergantungan terhadap satu populasi dan
satu kawasan. (ugi)
