KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar bencana musiman yang selesai ketika api berhasil dipadamkan. Karhutla yang tiap tahun berulang di berbagai wilayah Sumatera menunjukkan bahwa krisis ekologis belum ditangani hingga ke akar persoalannya.

Di balik peristiwa karhutla ada persoalan kerusakan ekosistem, tata kelola ruang, penguasaan lahan, lemahnya pengawasan korporasi, hingga hilangnya ruang hidup masyarakat dan satwa liar.

Melalui diskusi publik “Orang Muda Pulihkan Indonesia: Karhutla Berulang, Keadilan Ekologis Dipertaruhkan”, Desk Disaster dari berbagai wilayah Sumatera menyoroti pentingnya peran negara dalam pencegahan, penanganan, hingga pemulihan pasca karhutla.

Diskusi ini juga menegaskan bahwa pemulihan tidak boleh hanya berfokus pada wilayah hutan dan lahan yang terbakar, tetapi harus menjangkau seluruh dampak ekologis, sosial, ekonomi, dan kesehatan yang dirasakan masyarakat.

Abdul Hadi Lubis (Koordinator Desk Disaster Riau) menegaskan bahwa pemadaman bukanlah penyelesaian selama kerusakan tata air dan fungsi ekologis gambut belum dipulihkan. “Selama kerusakan tata air dan fungsi ekologis gambut tidak dipulihkan, pemadaman hanya akan menjadi solusi sementara dan ancaman kebakaran akan terus berulang,”.

“Pemerintah harus memastikan korporasi menjalankan tanggung jawab pemulihan lingkungan secara nyata, bukan justru membiarkan masyarakat terus menanggung dampak dari kerusakan yang sama setiap tahunnya,” kata Abdul Hadi Lubis.

Sementara itu, Muhammad Tsani (Koordinator Desk Disaster Jambi) menyoroti karhutla sebagai persoalan tata kelola ruang dan penegakan hukum. Menurutnya, penanganan karhutla harus menyasar tanggung jawab korporasi, bukan hanya berhenti pada penindakan terhadap individu.

“Karhutla Jambi bukan bencana alam, tetapi persoalan tata kelola ruang dan penegakan hukum. Negara tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka perorangan. Usut tanggung jawab korporasi, tegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan pastikan pemulihan lingkungan dilakukan,” ujarnya.

Dari Sumatera Selatan, Suci Indah (Desk Disaster Sumsel) menekankan bahwa masyarakat menjadi pihak yang turut menanggung dampak karhutla, mulai dari paparan asap, kehilangan sumber penghidupan, hingga kerusakan lingkungan.

“Masyarakat menanggung asap, kehilangan penghidupan, dan kerusakan lingkungan. Negara harus hadir bukan hanya saat api membesar, tetapi juga memastikan perlindungan masyarakat terutama perempuan,anak-anak dan kelompok rentan lainnya, juga pengawasan korporasi, dan keadilan penguasaan ruang. Sebagai orang muda, kita harus terus bersuara dan melawan ketidakadilan ekologis,” kata Suci.

Persoalan karhutla juga mengancam keberlangsungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati. Dedi Kurniawan (Desk Disaster Lampung) mengingatkan bahwa kebakaran berulang di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) memperlihatkan lemahnya perlindungan kawasan konservasi.

“Berulangnya karhutla di Taman Nasional Way Kambas menunjukkan lemahnya perlindungan kawasan konservasi. Kebakaran merusak habitat dan mempersempit ruang jelajah satwa, sehingga meningkatkan risiko konflik antara satwa liar dan manusia,” tutur Dedi.

Rifki Sya’ban (Desk Disaster Jakarta) menegaskan bahwa pemulihan pasca karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup ekosistem, masyarakat, dan satwa liar. Negara harus menjamin pemulihan ekosistem dan ruang hidup masyarakat yang terdampak karhutla, termasuk pemulihan sumber air, lahan pertanian, serta keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Pemerintah juga harus menjamin perlindungan satwa liar melalui upaya penyelamatan, rehabilitasi, dan pemulihan habitat. Seluruh upaya pemulihan harus diarahkan pada pengembalian keseimbangan dan fungsi ekologis hutan sebagai satu kesatuan ekosistem yang menopang kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati,” kata Rifki.

Menutup rangkaian pernyataan, Wahdan Lubis (Koordinator Desk Disaster Region Sumatera) menekankan bahwa kehadiran negara harus berlangsung dalam seluruh tahapan bencana, bukan hanya ketika kebakaran terjadi.

“Negara harus hadir sebelum, saat, dan setelah karhutla terjadi di Sumatera dan di beberapa wilayah lain di Indonesia. Kehadiran negara bukan hanya untuk memadamkan api, tetapi juga mencegah bencana Karhutla berulang, melindungi rakyat saat krisis, serta memastikan pemulihan menyeluruh setelahnya,” tegas Wahdan Lubis.

“Pemulihan tidak boleh berhenti pada hutan dan lahan yang terbakar, tetapi harus menjangkau kehidupan rakyat yang rusak, mulai dari kesehatan, sumber penghidupan, ruang hidup, hingga pranata sosial masyarakat. Ketika karhutla menghancurkan kehidupan rakyat, pemulihannya juga harus memulihkan seluruh sendi kehidupan mereka,” tandasnya.

Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa krisis karhutla tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemadaman dan penanganan darurat. Dibutuhkan perubahan tata kelola yang menjamin perlindungan ekosistem, penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab, pemulihan lingkungan, serta pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

Melalui diskusi publik ini, orang muda menegaskan bahwa masa depan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keadilan ekologis. Orang muda harus mengambil peran dalam mengawal tanggung jawab negara, mengkritisi tata kelola yang merusak lingkungan, dan mendorong pemulihan yang berpihak pada rakyat serta keberlanjutan ekosistem.