FOTO-FOTO pesisir Bali tercetak dalam lembaran kain putih yang tergantung di dinding dan pilar Graha Yowana Suci, Denpasar, Bali. Ada pantai yang terkikis abrasi, sungai yang meluap, nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut dan ritual adat yang menghormati laut.

Pengunjung bisa melihat foto sembari berjalan-jalan di area terbuka gedung. Dari lensa empat fotografer, Greenpeace Indonesia dan Penerbit Partikular mencoba mengajak publik, terutama anak muda Bali melihat dampak krisis iklim dan kerusakan lingkungan di Bali. Pameran dilakukan bersamaan dengan momentum konferensi iklim Persatuan Bangsa-Bangsa (COP) di Antalya Turki pada 9 – 20 November 2026.

Kurator pameran dan Fotografer Senior Lukman Bintoro mengatakan fotografer sudah lama mendokumentasikan persoalan lingkungan di Bali. Melalui pameran ini, mereka ingin mempertemukan cerita banjir, abrasi, dan perubahan ruang hidup masyarakat pesisir sebagai sebuah rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain.

“Fenomena ini tidak semua orang sadar. Saya sendiri kaget, sudah lama tidak ke Kuta, ternyata sudah sehancur ini,” ujarnya saat pembukaan pameran dan diskusi pada Senin, 9 November 2026.

PANTAI DAN RUANG HIDUP YANG HILANG

Kondisi garis pantai yang kian tergerus diceritakan fotografer Dicky Bisinglasi lewat seri foto “Laut yang Mencatat”. Ia memotret abrasi di Kuta dan kondisi hutan mangrove di sekitarnya. Di sepanjang garis pantai Bali, abrasi mengikuti satu pola: pembangunan infrastruktur mempengaruhi keseimbangan pesisir pantai. Pasir yang semula bertahan di satu wilayah terbawa ke tempat lain.

Seperti di Pantai Pebuahan, Jembrana, gelombang merusak rumah-rumah warga dan memotong jalan desa. Kajian Universitas Udayana menunjukkan kerusakan akibat Pelabuhan Perikanan Pengambengan yang menghambat aliran pasir di sepanjang pantai.

Sama halnya dengan Pulau Pudut di Teluk Benoa. Pulau yang dulu luasnya 10 hektar, kini menyusut menjadi 1 hektar setelah Serangan yang berada di sebelahnya direklamasi. Tak hanya garis pantai yang semakin hilang, Anggara Mahendra lewat seri foto bertema “Lautku Dulu (Tak Begini)” mencoba menangkap perebutan ruang di pantai.

Ia mengikuti nelayan di sekitar Serangan, menyadari dulu nelayan bebas melaut tanpa batas wilayah dan perizinan rumit. Namun keberadaan sejumlah proyek di pesisir terancam merebut sebagian besar ruang hidup nelayan.

Jika dulu Anggara hanya melihat pasir dan kapal nelayan di pantai, kini ada kapal tangki Liquefied Natural Gas (LNG) berupaya fasilitas regasifikasi gas bumi untuk memasok kebutuhan energi Bali di pesisir Benoa. Pemerintah Bali bahkan berencana menambah kapal tangki Floating Storage Regasification Unit (FSRU) 2,5 kalo lebih besar di pantai Serangan.

“Kalau kita lihat laut sekarang, memang begini. Tapi coba pinjam memori bapak atau kakek dulu. Bahkan saya waktu kecil, kalau ke Kuta, dari parkiran jauh sekali. Sekarang sudah se-abrasi itu,” kenangnya.

Anggara mengatakan wajah-wajah dalam bingkai fotonya adalah arsip visual dari keseharian yang mungkin sebentar lagi punah. Bisa jadi, tak lama lagi, lanskap ini tergerus abrasi atau tertutup besarnya kapal LNG. Masyarakat mungkin berhadapan dengan pagar besi dan birokrasi rumit untuk melihat laut. Sementara nelayan akan kehilangan pekerjaan dan ruang hidup sehari-hari.

PESISIR YANG KIAN TERANCAM

Kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir tidak bisa dilepaskan dari krisis iklim. Ketua Tim Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Yuyun Harmono mengatakan tenggelamnya wilayah pesisir salah satunya akibat memanasnya suhu bumi sehingga es di kutub mencair dan menyebabkan air laut naik. “Dalam konteks dampak krisis iklim, kita melihat lebih jelas pada area pesisir. Satu dampak langsung, yang kedua perlahan,” ujarnya.

Perlahan tapi pasti, kenaikan air laut akan membuat pantai hingga pulau kecil menghilang. Pembangunan pesisir secara serampangan ikut  mempercepat dampak krisis iklim di pesisir. Nelayan dan masyarakat yang menggantungkan hidup dan ekonominya di laut akan mengalami dampak paling berat seperti kehilangan akses terhadap laut.

Yuyun menyoroti rencana pembangunan FSRU di Serangan. Pembangunan ini berpotensi mengganggu jalur tangkap nelayan tradisional sejak proses pembangunan. Dalam dua tahun pembangunanya, nelayan akan terhalang pagar pembatas proyek dan kehilangan akses wilayah tangkap yang diwariskan turun-temurun.

Selain menjadi “dapur”, laut bagi warga Serangan adalah ruang sekala dan niskala. Laut menjadi tempat hidup sehari-hari sekaligus tempat bersemayamnya kekuatan yang mereka hormati. Johannes P. Christo merekamnya dalam seri foto “Segara Niskala” ketika umat Hindu Pulau Serangan menggelar melasti dan pekelem. Prosesinya tidak berhenti di bibir pantai. Doa dan persembahan diantar sampai ke tengah laut.

Masyarakat serangan meyakini di bawah laut bersemayam Labak Batu Dewa, kawasan laut yang di dasarnya terdapat arca-arca suci. Tidak ada pagar atau papan nama di atasnya, tetapi warga tahu persis di mana letaknya dan bagaimana harus memperlakukannya.

“Ketika batas itu dilanggar yang datang biasanya bukan berkah, melainkan abrasi, tangkapan yang menyusut, dan bencana yang tak pernah dibayangkan sebelumnya,” tulis Christo dalam narasi fotonya.

HULU DAN HILIR YANG SALING TERKAIT

Pada 9 September 2025, banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Bali. Hujan ekstrem selama dua hari berturut-turut meningkatkan debit sungai hingga meluap dan merendam jalan, pertokoan, serta permukiman warga di Denpasar.

Banjir tidak hanya merusak bangunan dan fasilitas publik, tetapi juga merenggut 18 nyawa dan melumpuhkan aktivitas ekonomi warga. Fauzy Chaniago merekam peristiwa itu dalam seri foto “Setahun Setelah Banjir, Apa yang Berubah di Jantung Dewata?”.

Setahun berlalu, persoalan lingkungan di lokasi terdampak belum banyak berubah. Pemulihan seharusnya tidak berhenti pada perbaikan bangunan dan pembersihan sisa banjir. Pemerintah juga perlu membenahi tata ruang, menjaga sungai, dan memulihkan lingkungan agar bencana serupa tidak terus berulang.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Rezky Pratiwi, menilai banjir tersebut bukan bencana yang datang tanpa tanda. Menurutnya, bencana itu merupakan akumulasi dari pembiaran pemerintah terhadap berbagai persoalan lingkungan.

Salah satunya alih fungsi lahan yang berlangsung cepat. Kawasan Sarbagita kehilangan sedikitnya 6.522 hektare sawah sepanjang 2019-2024. Betonisasi yang masif juga mempersempit ruang hijau dan area resapan air.

Bersama Koalisi Pulihkan Bali, mereka menggugat 14 pejabat dan lembaga negara. Mereka meminta pemerintah menghentikan sementara penerbitan izin usaha. Salah satu persoalan yang mereka soroti adalah rencana pembangunan FSRU LNG di Serangan, yang dinilai akan memperpanjang ketergantungan Bali pada energi fosil.

Yuyun Harmono dari Greenpeace Indonesia mengingatkan bahwa penggunaan LNG juga berisiko melepaskan metana melalui kebocoran selama proses penyimpanan, pengolahan, hingga penyaluran gas ke pembangkit. Metana memiliki daya pemanasan sekitar 80 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida dalam periode 20 tahun.

Menurut Yuyun, Bali seharusnya mulai mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memanfaatkan sumber energi terbarukan, terutama matahari. “Bali tidak membutuhkan energi fosil ini untuk mandiri energi. Ada panel surya yang lebih bersih,” ujarnya. (rafi/debora sinambela)