PEMADAMAN listrik bergilir menjadi permasalahan yang belum berakhir. Intensitas pemadaman lebih yang kerap terjadi pada beberapa minggu lalu. Pemerintah melalui PLN menyampaikan penyebab pemadaman bergilir akibat terbatasnya pasokan batu bara. Di sejumlah daerah di Yogyakarta pun turut mengalami hal demikian. Pemadaman yang terjadi kerap dilakukan dalam durasi lama.

Menanggapi kasus kebijakan pemadaman bergilir ini, Dosen Teknik Fisika UGM, Dr. Ir. Rachmawan Budiarto, S.T., M.T., IPU, menilai persoalan ini bukan hanya masalah ketersediaan batu bara dan teknis pembangkit saja, tetapi terdapat banyak faktor yang menjadi sebab dari permasalahan tersebut.

Ia menyebutkan fluktuasi dari harga energi dunia menjadi penyebab pemadaman bergilir tersebut dilakukan. Selain itu, tata kelola batubara terkait dengan penetapan harga, kuota atau target produksi, dan pembagian batubara yang digunakan untuk konsumsi listrik dalam negeri dan diekspor, serta volume dan spesifikasi batubara itu sendiri, bagi Rachamawan merupakan penyebab yang kompleks untuk permasalahan adanya pemadaman listrik bergilir.

“Teknis pembangkit, ketersediaan batubara yang bergantung pada volume, kemudian spesifikasi batubara, pengelolaan listrik dalam PLN terkait masalah subsidi dan kompensasi listrik, itu adalah hal yang kompleks,” terangnya, Selasa (7/7).

Soal kepastian batubara yang dialokasikan untuk PLN, serta kemampuan PLN dan negara untuk menyediakan batubara yang sesuai dengan spesifikasi PLTU milik PLN, Rachmawan menegaskan pasokan listrik yang dimiliki oleh PLN merupakan sinergi antara pemerintah dengan salah satu pemangku kepentingan, yaitu para pengusaha batubara.

Pada saat PLN belum memiliki kepastian pasokan batubara, baik dari segi volume, spesifikasi (tingkat kalori), maupun soal waktu, PLN harus membeli batubara dengan cara lain. Misalnya, jika diperbolehkan membeli dengan harga pasar, tantangannya adalah kondisi arus kas yang memungkinkan PLN untuk menggunakan cara itu.

“Kepastian pasokan batubara yang memiliki spesifikasi tertentu, kemungkinan membuat PLN harus membeli batu bara dengan cara yang lain. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri,” ungkap Rachamwan.

Rachmawan menyebutkan pemadaman bergilir ini bukan hanya disebabkan permasalahan volume pasokan batubara melainkan pada kualitas atau spesifikasi batubara. Meskipun Indonesia memiliki banyak pasokan batubara, namun spesifikas dan kualitas masih kurang.

Ia menegaskan bahwa terdapat tiga kategori batubara berdasarkan tingkat kalorinya, yaitu kalori rendah, kalori menengah, dan kalori tinggi. “Cadangan yang paling banyak tersedia di Indonesia adalah batubara kalori rendah,” sebutnya.

Sementara itu, konsesi PLTU secara umum masih kesulitan, untuk langsung menyerap atau memakai batubara kalori rendah tanpa adanya modifikasi pada sistem pembangkitnya. Meski memiliki cadangan batubara melimpah.

“Jika diminta untuk menyerap atau memakai batubara kalori rendah harus ada modifikasi. Meskipun cadangan batubara melimpah tapi permasalahannya adalah pada spesifikasi kualitas batubaranya itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rachmawan menerangkan bahwa fokus listrik harus pada keterjangkauan dan ketersediaannya untuk menjaga kepentingan masyarakat kelas bawah. Selain itu, listrik harus tersedia untuk aktivitas produksi agar dunia usaha bisa mendapatkan margin keuntungan yang sesuai. Jika tarif listrik terlalu mahal, hal itu tidak akan menguntungkan bagi iklim usaha.

Untuk menjaga agar dunia usaha tetap berjalan dengan baik, masyarakat menengah ke bawah terlindungi, dan lapangan pekerjaan bertambah, sementara pemerintah saat ini masih harus memberikan subsidi dan kompensasi energi baik listrik maupun BBM dalam jumlah anggaran yang sangat besar.

Rachmawan menyebutkan bahwa terdapat alternatif yang harus dilakukan ke depan, antara lain dengan meningkatkan kemampuan PLN untuk menyerap batubara kalori rendah. Hal ini memerlukan modifikasi tertentu pada pembangkit dan sistem PLN secara keseluruhan.  Kemudian dengan mempercepat transisi energi.

“Kejadian kemarin menggarisbawahi pentingnya mempercepat pertumbuhan pemanfaatan energi terbarukan agar kita tidak terlalu bergantung pada batubara untuk kelistrikan,” ujarnya.

Tidak hanya itu,  ia mendorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan dari ekspor batubara serta mengurangi kebutuhan batubara untuk listrik dalam negeri.

Sedangkan alternatif sumber energi terbarukan baseload yang dapat menggantikan batubara, ia mendorong pemerintah menggenjot pembangkit Panas Bumi atau Geothermal dan PLTN yang persiapannya mulai terlihat dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, PLTA juga memiliki karakteristik yang mendekati baseload dan harus dipercepat pengembangannya.

Sementara tenaga surya atau Photovoltaik, meskipun bukan baseload, tetapi akselerasinya juga sangat bagus untuk dilakukan. Ia menyebutkan bahwa tantangan utama dalam mempercepat pengembangan energi terbarukan ini adalah masalah dana.

“Sebenarnya masalah sebagian dari penghematan uang negara tersebut dapat dialokasikan untuk mempercepat pembangunan energi baru dan terbarukan. Dengan demikian, ketergantungan kita terhadap batubara dapat dikurangi dengan lebih cepat,” pungkasnya. (fatihah salwa rasyid)