JAKARTA - Pada event Asia Land Reform 2025 yang berlangsung di Mercure Hotel Batavia, Jakarta, Rabu (19/2/2025), Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, yang menjadi salah satu nara sumber acara, mengatakan bahwa kemajuan sebuah negara pasti harus melewati reformasi agraria.

Reformasi agraria, kata Budiman, adalah hal yang harus dilakukan apabila Indonesia ingin menjadi negara industri besar. "Ibaratnya, kita harus menyelesaikan masalah kita dengan mantan apabila ingin mempunyai pacar baru. (Begitu juga masalah agraria) Selama reformasi agraria ini tidak selesai, maka kemiskinan akan sulit untuk lepas,” tegas Budiman.

Menurut Budiman, masa depan tidak akan selalu cerah karena terhantui masalah tanah. Untuk masuk ke industri maju, Indonesia butuh sumber daya alam yang memihak rakyat banyak terutama tanah. “Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan keseriusannya untuk mengentaskan kemiskinan, karena itu urusan reformasi agraria dimasukan ke dalam Asta Cita,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• Mapala Stacia UMJ Kembali Gelar Latihan Managemen Organisasi Pecinta Alam0
• Mahasiswa STIE Dharma Bumiputera Studi Banding Penanganan Kebencanaan ke Basarnas0
• Indonesia dan Makan(An)0
• RUU Minerba Disahkan, Bukti Senayan Panggung Sirkus untuk Berbisnis0
• 63 Ekor Ikan Predator di Jakarta Timur Dimusnahkan0

Di kesempatan yang sama, Ossy Darmawan, Wamen ATR/BPN juga mengatakan, bahwa reformasi agraria menjadi program penting kementeriannya. “Dikarenakan itu adalah interpretasi Kementerian ATR/BPN atas Asta Cita,” tukasnya.

Sayangnya, beberapa menteri yang didapuk jadi pembicara membatalkan kehadirannya. Acara ini sendiri mengusung topik "Aksi Bersama Percepatan Reforma Agraria, Pembangunan Desa dan Koperasi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan."

Selain Budiman Sudjatmiko dan Ossy Darmawan, tampil juga nara sumber lainnya, yakni Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal Konsorsium) dan Ida Nurlinda (Guru Besar Hukum Agraria Universitas Padjadjaran). Semua nara sumber sepakat bahwa presiden harus memimpin langsung reformasi agraria, karena masalah ini akan terselesaikan apabila partai politik, tentara, polisi, organisasi masyarakat, LSM, dan semua lapisan masyarakat mendukungnya.

"Kalau semua lapisan mendukung, maka urusan reformasi agraria ini bisa menggunakan dekrit. Karena, bila presiden mengeluarkan dekrit, tetapi banyak unsur masyarakat yang menolak, itu akan jadi bumerang. Akan banyak urusan tanah yang didistribusikan kepada rakyatnya bisa dicari-cari kesalahannya sebagai korupsi tanah,” kata Dewi Kartika.

Hal ini diamini pula oleh Ida Nurlinda yang mengatakan bahwa presiden harus turun langsung menangani reformasi agraria. Yang menarik, dalam acara yang diadakan oleh High Level Panel Asia Land Reform, mereka mengundang beberapa orang yang mengalami permasalahan tanah.

Masih dalam paparannya, Dewi Kartika menyampaikan, hampir semua masalah agraria merupakan masalah yang terkait dengan Kementerian Kehutanan. "Karena, masalah yang sering terjadi adalah masalah tanah adat. Benar seperti yang dikatakan Budiman Sudjatmiko, kalau tanpa dukungan penuh pemerintah, tanah negara yang dikembalikan menjadi tanah adat bisa dipelintir jadi kasus korupsi,” cetusnya.

Lebih lanjut Dewi mencontohkan, bagaimana kasus tanah pagar laut susah ditelusuri, karena terlalu banyak yang bermain. “Apabila presiden turun langsung, pasti masalah tanah langsung beres,” tandasnya. (hendri irawan)