DAVOS - Presiden Prabowo Subianto umumkan posisi Indonesia sebagai kekuatan baru pangan dunia dalam pidato kunci pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026, Kamis (22/1), di Davos, Swiss. Di hadapan para pemimpin global, Presiden Prabowo menegaskan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras dengan produksi nasional tertinggi sepanjang sejarah, menandai penguatan ketahanan pangan nasional.
 
“Kami juga telah mencapai swasembada beras. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, produksi beras kami adalah yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Target swasembada yang saya tetapkan empat tahun, berhasil dicapai hanya dalam satu tahun,” ujar Presiden Prabowo.
 
Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, produksi beras nasional periode Januari–Desember 2025 diproyeksikan mencapai 34,71 juta ton, meningkat 13,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menegaskan penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional di tengah dinamika global.
 
Kinerja produksi tersebut berdampak langsung pada penguatan stok beras nasional. Sepanjang 2025, stok beras Bulog mencapai 3,25 juta ton dan bahkan sempat menyentuh 4,2 juta ton pada Juni 2025, tertinggi sepanjang sejarah.
 
Sejalan dengan hal tersebut, produksi jagung nasional periode Januari–Desember 2025 mencapai 16,11 juta ton, meningkat 0,97 juta ton atau 6,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan surplus sebesar 0,46 juta ton, Indonesia tercatat tidak melakukan impor jagung pakan, mencerminkan penguatan kemandirian pangan dan pakan nasional.
 
Dari sisi makro, sektor pertanian juga mencatatkan kinerja historis. Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian pada Triwulan I-2025 tumbuh 10,52 persen, tertinggi sepanjang sejarah. Sementara kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional pada Triwulan III-2025 mencapai 14,35 persen, menjadi yang tertinggi kedua setelah industri pengolahan.
 
Keberhasilan sektor pertanian turut tercermin pada peningkatan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2025 mencapai 125,35, tertinggi sepanjang sejarah. Sementara rata-rata NTP tahun 2025 berada di angka 123,26, tertinggi dalam 33 tahun terakhir, menandakan daya beli dan posisi tawar petani yang semakin menguat.
 
Presiden Prabowo turut menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi regulasi untuk menghapus aturan yang menghambat keadilan dan menciptakan inefisiensi.
 
“Kami telah menghapus ratusan regulasi yang tidak masuk akal, regulasi yang menghambat keadilan, yang menciptakan budaya korupsi. Ratusan regulasi telah kami hapus hanya dalam satu tahun,” ujar Presiden.
 
Sejalan dengan arah reformasi tersebut, pemerintah melakukan penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, yang menyederhanakan 145 regulasi dan memangkas rantai birokrasi panjang yang selama ini menghambat petani.
 
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa upaya memperkuat pangan nasional merupakan bagian dari visi besar Indonesia untuk keluar dari kemiskinan dan kelaparan.
 
“Indonesia memiliki visi yang jelas untuk menyediakan kualitas hidup yang baik bagi warganya, hidup bebas dari kemiskinan dan kelaparan,” ujar Presiden.
 
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyampaikan optimisme bahwa Indonesia akan mencapai swasembada komoditas pangan strategis lainnya, termasuk jagung, gula, dan protein.
 
“Saya yakin bahwa dalam empat tahun ke depan kita akan swasembada untuk produk pangan lainnya: jagung, gula, dan protein,” tegas Presiden Prabowo
 
Capaian swasembada beras dan penguatan produksi pangan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang semakin mandiri secara pangan, sekaligus memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan krisis pangan global dan perubahan iklim.


Pengamat Sebut Mentan Amran Kembalikan Kedaulatan Pangan ke Tangan Negara

Sementara dari Jakarta, pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu menegaskan bahwa langkah penghentian dan pembatasan impor pangan serta penertiban tata kelola beras menjadi titik balik penting dalam upaya merebut kembali kedaulatan pangan nasional. 
 
Menurutnya, kebijakan ini memang tidak menguntungkan kelompok tertentu, namun mutlak diperlukan untuk melindungi kepentingan negara dan petani.
 
“Kebijakan penghentian dan pembatasan impor beberapa komoditas pangan jelas ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan menjaga kedaulatan pangan. Kebijakan ini merugikan oligarki yang selama ini menikmati keuntungan dari impor pangan,” ujar Said Didu ketika memberikan keterangan, Sabtu (24/01/2026). 
 
Presiden secara khusus menugaskan Menteri Pertanian Amran Sulaiman (Mentan Amran) untuk berdiri di garda depan menjalankan kebijakan tersebut. Melibas praktik-praktik serakahnomics dengan menindak keras sejumlah pelanggaran. “Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman ditugaskan oleh Presiden untuk pasang badan melaksanakan kebijakan ini,” tegasnya.
 
Lebih lanjut, Said Didu juga menyoroti langkah tegas pemerintah dalam menertibkan praktik manipulasi kualitas beras serta dominasi penggilingan padi skala besar dengan menindak 212 dari 268 merek milik pelaku usaha yang menjual beras tidak sesuai mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET).
 
“Monopoli beras terjadi melalui manipulasi kualitas. Beras medium dikemas dan dijual sebagai beras premium, dengan selisih keuntungan sekitar Rp5.000 per kilogram atau hampir 40 persen. Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman sangat keras mengawasi kebijakan ini untuk menghindari monopoli pengolahan dan perdagangan beras oleh oligarki,” ungkap Said Didu.
 
Penegasan tersebut kini diperkuat oleh capaian konkret sektor pertanian nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga internasional menunjukkan bahwa kebijakan penguatan produksi dan pengendalian impor mulai membuahkan hasil signifikan.
 
Dengan capaian tersebut, Said Didu menilai sektor pertanian kini menjadi bukti bahwa keberanian menata ulang kebijakan pangan mampu menghadirkan kemandirian dan keadilan. Data produksi, stok, stabilitas harga, hingga kesejahteraan petani menunjukkan bahwa kedaulatan pangan Indonesia mulai kembali ke tangan negara dan rakyat. (rel)