HUJAN yang mengguyur kota Jakarta dari siang hingga menjelang petang, pada Senin (17/2/2025) itu, tak menyurutkan langkah sejumlah wartawan menyambangi Gedung Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Hari itu, para kuli tinta sengaja diundang oleh Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (PT Taskin) untuk berdiskusi mengenai peran strategis media dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Hampir 4 jam, para wartawan yang hadir dalam pertemuan yang berlangsung santai itu, seperti terkesima menyimak pemaparan dari Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko. Dengan semangat 45, Budiman berbicara panjang lebar tentang upaya-upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh PT Taskin dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.

Baca Lainnya :

• Libur Kecil Kaum Kusam, Hangat Reuni Pemuda RW 08, Petamburan, Jakarta di Cigamea Bogor0
• Warmindo Teman Setia Depok, Tempat Nongkrong Asyik Tidak Membuat Dompet Tipis0
• KEHATI dan Eyang Memet Kembali Tanam 100 Pohon Endemik Jawa Barat0
• Mahasiswa Universitas Indonesia Raih Penghargaan Prototype Hydrogen Fuel Cell di Qatar0
• Bagaimana Menyusun Perlengkapan dalam Carrier Gunung0

“Pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya bicara data, mesti turun langsung melihat fakta-fakta di lapangan, untuk belanja masalah yang nantinya menjadi referensi dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan,” ujar Budiman.

Budiman Sudjatmiko, salah satu tokoh pergerakan masa Reformasi 1998, dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, ternyata bersama lembaga yang digawanginya (BP Taskin) sudah menghasilkan sejumlah hal penting dan strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat miskin. Salah satunya adalah merampungkan Data Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2024-2029.

Data ini akan dirilis setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dari Bappenas diterbitkan. Adapun data-data yang sudah disinkronisasi dalam Data Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2024-2029, di antaranya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan data pelanggan Pertamina.

Yang menarik, selama berlangsungnya diskusi bersama wartawan, dengan gaya nyentriknya Budiman nampak sangat lugas dan sesekali bersuara lantang memaparkan secara runut bahan diskusi yang disampaikannya. Sambil terus berbicara, beberapa kali Budiman berdiri dari tempat duduknya, hingga bermanuver memutari tempat duduk rombongan wartawan sehingga membuat suasana nampak intim dan sangat cair.

Kentara sekali, Budiman begitu menguasai dan memahami dengan detil persoalan kemiskinan yang dipaparkannya. “Waktu masih aktif menjadi aktivis mahasiswa saya memang kerap menyuarakan soal kemiskinan, dan saya memang fokus di situ. Itulah makanya, mungkin saya ditunjuk oleh Pak Prabowo menjadi Kepala BP Taskin,” seloroh Budiman.   

Ia menyampaikan, sebagai lembaga yang baru dibentuk, orientasi kerja BP Taskin saat ini masih berfokus pada penataan internal hingga menyerap dan memetakan seabrek kebutuhan untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. BP Taskin juga mengeluarkan peraturan guna memulai sejumlah intervensi program kerja pemerintah bidang pengentasan kemiskinan termasuk juga penerimaan staf/pegawai mulai dari paling bawah hingga sampai tingkat deputi.

Kendati dengan segala keterbatasan baik SDM maupun infrastruktur bahkan anggaran, ia menegaskan, bahwa sejak dilantik oleh Presiden Prabowo pada 22 Oktober 2024 lalu, dirinya bersama Wakil Ketua BP Taskin Nanik S Deyang dan Iwan Sumule, tetap secara intens melakukan orkestrasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah dan stakeholders lainnya untuk membahas skema pengentasan kemiskinan yang efektif dan efisien.

Dalam hal ini, BP Taskin memiliki sembilan pendekatan dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pendekatan tersebut melibatkan sembilan sektor utama, yakni pangan, hunian, perumahan, energi terbarukan, transportasi, pendidikan, kesehatan, industri kreatif, dan industri digital. Adapun sembilan sektor itu akan dikembangkan hingga dapat menjadi ekosistem baru yang fokusnya menjadikan masyarakat miskin bisa terlibat dan berperan sebagai wirausaha maupun sasaran investasi nantinya.

“Dari sembilan sektor utama tersebut, paling mungkin dilakukan (pendekatan dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan) adalah sektor pangan dan hunian. Dua sektor ini sudah ada ‘pelabuhannya’. Sektor pangan terkait program Makan Bergizi Gratis, dan sektor hunian soal target pembangunan hunian sebanyak 3 juta unit rumah,” kata Budiman, yang pada 2009 terlibat aktif mempelopori penyusunan Undang-Undang Desa.

Dalam kesempatan itu, Budiman juga menyampaikan mengenai gambaran keberhasilan pengentasan kemiskinan di China dan Brazil yang menggunakan pendekatan berbeda. Menurutnya, Pemerintah Indonesia tengah mempelajari keberhasilan Brasil dan China dalam mengentaskan kemiskinan untuk diterapkan dalam kebijakan nasional.

Budiman mengatakan kedua negara tersebut dianggap berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan berkat dua faktor utama, yakni data tunggal yang terintegrasi dan koordinasi yang solid antar-lembaga pemerintah. "Berkaca dari pengalaman dua negara yang baru saja dikunjungi Pak Presiden Prabowo, yaitu China dan Brasil, dua negara itu adalah negara yang dianggap berhasil atau sukses mengentaskan kemiskinan," ujar Budiman.

Di Brasil, kata dia, pengentasan kemiskinan lebih banyak mengandalkan perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) cash transfer maupun bantuan sosial (Bansos), yang memberikan dukungan langsung kepada masyarakat miskin. Sementara di China lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi dan pembangunan rakyat melalui program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Meskipun kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda, Budiman menekankan bahwa keduanya berhasil mengatasi kemiskinan karena memiliki satu kesamaan, yakni penggunaan data yang terintegrasi dan sinergi antara berbagai lembaga dari pusat hingga kabupaten/kota untuk mencapainya.

"Semangat yang kami ambil dari Brasil dan China adalah pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi dan keterpaduan antar-lembaga untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dan untuk kebutuhan data tunggal ini, kita sudah merampungkan Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2024-2029, yang akan segera dirilis," cetus Budiman.

Setali tiga uang, Wakil Kepala BP Taskin Nanik S Deyang menimpali bahwa dengan turun langsung dan melihat kondisi rill masyarakat terutama di kantong-kantong kemiskinan, pihaknya dapat menyerap banyak informasi dan mendapat gambaran jelas tentang bagaimana cara yang efektif mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.

“Salah satunya kami menemukan, ternyata ada sekitar 10 juta pemulung yang tidak memiliki identitas kependudukan dalam hal ini KTP. Sementara yang tercatat ada 4 juta pemulung, itupun hanya sebagian yang punya KTP,” ungkapnya.

Kepemilikan KTP, kata Nanik penting, karena masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki KTP tidak bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. "Karena tidak memiliki identitas kependukakan, akhirnya dia tidak memiliki hak mendapatkan fasilitas bantuan sosial. Yang miskin ekstrem ada empat juta orang (pemulung) yang tercatat. Yang tidak tercatat berarti ultra miskin ekstrem, karena sebagai warga negara, KTP saja tidak punya," kata Nanik.

Ia mencontohkan kondisi pemulung yang pada akhirnya mengadakan nikah massal, lantaran kesulitan untuk menikah karena tidak punya KTP. "Mereka mau nikah juga susah, karena tidak punya KTP. Untuk anak pemulung mengenyam pendidikan juga terkendala, karena tidak memiliki Kartu Keluarga,” tandasnya.

Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin di Indonesia per September 2024 sebesar 8,59 persen. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan itu turun sebesar 0,38 persen pada 2025, dan terus ditekan hingga menjadi di bawah 6 persen pada 2029.

Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan disingkat BP Taskin, selaku lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, secara khusus ditugaskan untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu. Berdiri pada 2024 melalui Peraturan Presiden No.163 Tahun 2024, BP Taskin merupakan pengembangan dari tim koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang dibentuk setiap periode Presiden untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan percepatan pengentasan kemiskinan secara sinergis dan terpadu.

Masih berdasarkan Peraturan Presiden No. 163 Tahun 2024 yang ditetapkan dan diundangkan pada 5 November 2024, BP Taskin memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan dukungan percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu; menyusun rencana induk dan[ts1] [ts2]  program percepatan pengentasan kemiskinan; dan menyelaraskan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di Kementerian/Lembaga.

Lalu, BP Taskin juga mengkoordinasikan dan menyinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di Kementerian/Kembaga; pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di Kementerian/Lembaga; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan percepatan pengentasan kemiskinan; pelaksanaan administrasi Badan; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. (hendri irawan)