JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah segera menyalurkan subsidi pangan untuk 1,4 juta masyarakat penerima secara non tunai.Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial mengatakan, saat ini sudah ada 9.782 e-warung dan agen yang siap melayani pembelian kebutuhan masyarakat penerima bantuan tersebut.

Jumlah tersebut, melebihi 1.400 e-warung yang menjadi kebutuhan minimal untuk menunjang pemanfaatan subsidi pangan bagi 1,4 juta keluarga kurang mampu. "Sudah banyak," katanya di Jakarta, Senin (6/2/2017).

Meskipun sudah banyak, pemerintah berencana menambah kembali jumlah agen penyalur. Upaya tersebut sebagai antisipasi atas peningkatan penyaluran subsidi pangan pada 2018. Khofifah mengatakan, dalam rencana kerja pemerintah tahun 2018 jumlah penerima bantuan subsidi pangan akan ditingkatkan menjadi 10 juta keluarga penerima.

Baca Lainnya :

• Sri Mulyani: Jangan Biarkan Orang Lain Hina Republik Ini0
• Harga cabai di Malang tembus Rp140 ribu/kg0
• Produksi ubi kayu lebak meningkat0
• Dibanding Jagung dan Padi, Swasembada Kedelai Paling Berat0
• Lahan Bertambah, RI Akan Kelebihan Produksi Jagung0

Muliaman D Haddad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pemerintah juga memberdayakan para pedagang di pasar untuk ikut serta menjadi agen. Mereka akan diberi pendampingan agar bisa menjadi agen untuk menjadi tempat pemanfaatan subsidi pangan.

Selain itu, pemerintah juga akan bentuk agen baru. "Itu akan dilihat syarat administrasinya, tapi poinnya akan dipermudah," katanya.

Pemerintah memutuskan untuk mengubah penyaluran bantuan beras untuk masyarakat kurang mampu. Bantuan yang dulu diberikan dalam bentuk beras, sekarang secara bertahap akan diubah menjadi dalam bentuk subsidi pangan yang disalurkan secara non tunai.

Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan mengatakan, langkah tersebut untuk mengatasi masalah ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran tersebut. "Selama ini dari hasil kajian KPK memang banyak masalah, dari sisi jumlah, kualitas, dan lain sebagainya, makanya diperbaiki," katanya.

Khofifah mengatakan, selain memperbaiki penyaluran langkah tersebut juga dilakukan untuk memberdayakan masyarakat. "Untuk e-warung penerima program keluarga harapan misalnya, saat pengepakan satu bungkus beras misalnya dapat Rp 300 per bungkus dari Bulog, dengan upaya ini diharapkan mereka bisa lebih berdaya," katanya.