KEMENTERIAN Kehutanan bersama unsur TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat menertibkan 88 hektare kebun sawit ilegal di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kalimantan Tengah. Tim juga berhasil menumbangkan 11.180 pohon sawit.

Sebanyak 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan secara ilegal bersedia menghentikan aktivitasnya secara sukarela. Selain itu, 28 pondok kerja dibongkar secara mandiri oleh pihak yang menggunakannya.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengapresiasi kesediaan para pelaku menghentikan penguasaan dan pemanfaatan kawasan secara sukarela, serta dukungan masyarakat dan tokoh adat setempat dalam proses penertiban.

Menurutnya, perkembangan positif tersebut harus diikuti pengawasan yang konsisten untuk mencegah penguasaan kembali kawasan konservasi secara ilegal. “Kesediaan para pelaku menghentikan aktivitasnya secara sukarela patut kita hargai. Ada nilai yang lebih besar dari penumbangan 11 ribu pohon sawit, yaitu tumbuhnya kesadaran untuk menghormati hukum dan menjaga alam," katanya.

Dukungan masyarakat dan tokoh adat juga menunjukkan bahwa perlindungan hutan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Kesadaran dan dukungan tersebut harus dijawab dengan kesungguhan.

"Kami mendorong pengelola kawasan bersama seluruh unsur terkait untuk memastikan pengawasan berjalan secara konsisten, mencegah penguasaan kembali, dan mempercepat pemulihan ekosistem. Jangan sampai iktikad baik dan dukungan masyarakat berakhir sia-sia karena lemahnya pengawasan dan adanya pembiaran,” ujar Januanto

Apabila ditemukan unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan dan pembiaran yang memenuhi ketentuan hukum, proses pertanggungjawaban akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Kawasan konservasi adalah amanah negara untuk melindungi kehidupan, dan amanah itu tidak boleh dikompromikan,” sambung Januanto.

Operasi melibatkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan melalui Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan dan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) melalui BKSDA Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kodim 1014/Pangkalan Bun, Polres Sukamara, Kejaksaan Negeri Sukamara, KPHP Sukamara-Lamandau, serta masyarakat Desa Kartamulia dan tokoh adat setempat.

Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut penanganan perkara kebakaran hutan di SM Lamandau oleh Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan. Dalam proses penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan telah memeriksa 43 penggarap ilegal untuk memperoleh keterangan terkait perkara tersebut.

Pelaksanaan penertiban turut mengedepankan pendekatan persuasif dengan melibatkan masyarakat setempat dan Demung sebagai pemangku adat Dayak, guna membangun kesadaran bersama untuk menghentikan penguasaan dan pemanfaatan kawasan secara ilegal.

Pendekatan tersebut diperkuat melalui kearifan lokal dan nilai-nilai penghormatan terhadap alam dalam tradisi masyarakat Dayak, termasuk Kaharingan. Keterlibatan pemangku adat dan dukungan masyarakat setempat berperan penting dalam mendorong kesediaan para penggarap menghentikan aktivitasnya secara sukarela, sehingga proses penertiban dapat berlangsung tertib dan tanpa menimbulkan konflik baru.

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menegaskan pentingnya menghentikan aktivitas perkebunan ilegal untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada ekosistem gambut SM Lamandau.

“Peristiwa kebakaran hutan di SM Lamandau menjadi perhatian serius kami, mengingat kawasan ini memiliki ekosistem gambut yang rentan terhadap kerusakan dan kebakaran berulang," ujarnya.

Rudianto menegaskan aktivitas perkebunan ilegal harus dihentikan agar upaya pemulihan dapat berjalan dan fungsi konservasi kawasan kembali terjaga. Ia juga mengapresiasi dukungan Bupati Sukamara, tokoh adat, dan seluruh instansi terkait yang telah membantu kelancaran penertiban.

"Bersama Ditjen KSDAE, kami terus berkoordinasi untuk menyiapkan pemulihan ekosistem. Kami berharap langkah penghentian aktivitas secara sukarela ini juga diikuti pihak lain yang masih memanfaatkan kawasan konservasi secara ilegal," ungkap Rudianto.

"Bagi yang tetap melakukan pelanggaran, kami akan mengambil tindakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut penertiban, Kementerian Kehutanan melalui koordinasi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi, Ditjen Gakkum Kehutanan, serta pengelola kawasan menyiapkan pemulihan ekosistem pada areal seluas 88 hektare tersebut.

Tahapan pemulihan direncanakan melalui revegetasi menggunakan jenis tumbuhan asli setempat untuk mendukung perbaikan tutupan vegetasi, habitat satwa liar, dan fungsi hidrologis gambut. Pengawasan pascapenertiban menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan pemulihan tidak kembali terganggu oleh aktivitas ilegal.

Kementerian Kehutanan menempatkan perlindungan SM Lamandau sebagai bagian dari upaya menjaga kawasan konservasi dan memulihkan ekosistem yang telah mengalami tekanan akibat aktivitas manusia dan kebakaran hutan.

Hutan gambut Lamandau menyimpan kekayaan hayati, menjaga keseimbangan tata air, dan menjadi penyangga kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Menjaganya berarti memastikan warisan alam tersebut tetap memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang