OJK Tindak Empat Pelaku Manipulasi Pasar Waran
JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) kembali unjuk gigi selaku pengawas pasar modal dengan
menindak para pelaku pasar yang diduga melakukan manipulasi pasar atas beberapa
waran dan waran terstruktur tercatat Bursa
Efek Indonesia (BEI).
Plt.
Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi
OJK, Wahyu Budi Satriyo menjelaskan
bahwa Penyidik Departemen Penyidikan Sektor
Jasa Keuangan telah menahan ketiga tersangka yang merupakan karyawan swasta
masing-masing berinisial JF alias O, FS, dan S pada Senin, (16/11) dan
selanjutnya ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Badan Reserse Kriminal
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) untuk kepentingan
penyidikan.
Penahanan
tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, termasuk adanya kekhawatiran bahwa para tersangka
tidak kooperatif sehingga dapat menghambat kelancaran proses penyidikan.
Baca Juga
Sementara
itu, satu tersangka lainnya, yaitu TGB alias T, selaku karyawan swasta pada
salah satu perusahaan sekuritas, saat ini sedang menjalani proses hukum dalam
perkara lain yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
(Polda Metro Jaya).
Keempat
tersangka diduga terlibat dalam praktik manipulasi pasar dengan menciptakan
gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar,
maupun harga efek di BEI.
Dugaan
tindak pidana tersebut terjadi pada perdagangan tanggal 29 Mei 2023 atas efek
Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media
Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan
INCODRCX3A.
Dalam
menjalankan aksinya, para tersangka diduga membeli identitas orang lain untuk
membuka dan mengelola sejumlah rekening efek, serta melakukan pendanaan
transaksi melalui rekening bank pihak lain, yang diduga mengakibatkan kerugian
sekitar Rp6,97 miliar.
Penanganan
perkara ini merupakan tindak lanjut dari proses pengawasan dan pemeriksaan OJK
di bidang pasar modal yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sejak Mei 2026.
Atas
dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto
Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 22
angka 34, angka 35, dan angka 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juncto Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
“OJK menegaskan bahwa
tindakan penahanan merupakan bagian dari proses penegakan hukum guna mendukung
kelancaran penyidikan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak
bersalah dan hak-hak para tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. OJK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak
hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik
Indonesia, untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan
berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten,” tegas Wahyu dalam keterangan resmi dikutip
Selasa(17/11/2026).
Ia melanjutkan, langkah
penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya reformasi OJK dalam memperkuat
efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal. Reformasi
tersebut diarahkan untuk mendorong penegakan hukum yang semakin tegas,
konsisten, dan berkelanjutan, serta memastikan terciptanya perdagangan efek
yang transparan, teratur, wajar, dan efisien.
