JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia berdasarkan hasil pemantauan Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB pada periode 19 Januari 2026 hingga 20 Januari 2026 pukul 07.00 WIB. Kejadian bencana yang tercatat masih didominasi bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan angin kencang.

Kejadian pertama dilaporkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang. Peristiwa bermula saat hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet sehingga air masuk ke permukiman warga pada Minggu (18/1) pukul 09.00 WIB.

Banjir tersebut berdampak pada 27 desa di 12 kecamatan dan satu kelurahan. Wilayah kecamatan yang terdampak meliputi Kecamatan Karawang Timur, Telukjambe Timur, Pangkalan, Telukjambe Barat, Karawang Barat, Jayakerta, Cilebar, Rawamerta, Rengasdengklok, Lemahabang, Cilamaya Wetan, dan Klari.

Petugas mencatat sebanyak 4.304 Kepala Keluarga (KK) atau 13.841 jiwa terdampak. Dari jumlah tersebut, terdapat 374 balita, 86 bayi, dan 77 lansia. Petugas di lapangan telah melakukan asesmen, evakuasi warga yang terjebak banjir, serta pendistribusian logistik.

Sebanyak 2.413 jiwa mengungsi dengan rincian 2.044 jiwa mengungsi di Kantor Kelurahan Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat, 250 jiwa mengungsi di Desa Jarang Kugar, Kecamatan Telukjambe Barat, dan 119 jiwa mengungsi di Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur. Hingga Senin (19/1), banjir masih merendam wilayah terdampak dengan Tinggi Muka Air (TMA) bervariasi antara 10 hingga 200 sentimeter.

Selanjutnya, hujan deras disertai angin kencang juga dilaporkan terjadi di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu (18/1). Kondisi tersebut memicu terjadinya banjir dan pohon tumbang di beberapa titik wilayah Kota Bekasi. Satu orang warga dilaporkan meninggal dunia akibat terseret banjir, sementara 197 warga lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Petugas melakukan asesmen di titik-titik lokasi banjir, mengevakuasi sembilan warga yang terjebak banjir, serta melakukan evakuasi pohon tumbang. Selain itu, dilakukan pendistribusian bantuan logistik di beberapa titik lokasi banjir dan distribusi air bersih di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara. Saat ini, kondisi banjir telah surut dan seluruh pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.

Beralih ke wilayah Provinsi Jawa Timur, hujan deras yang berlangsung selama lebih dari dua jam di Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, mengakibatkan longsor pada bahu jembatan di Desa Grogol pada Minggu (18/1) pukul 18.00 WIB. Longsor tersebut memiliki kemiringan sekitar 80 sentimeter, panjang lima meter, dan ketebalan 1,5 meter.

Tidak terdapat laporan korban jiwa, namun sebanyak 500 jiwa terisolasi akibat jembatan putus dan tidak dapat dilalui kendaraan. Warga di sekitar lokasi diimbau untuk tetap waspada mengingat masih terdapat potensi longsor susulan karena kondisi tanah yang labil serta adanya retakan pada badan jembatan.

Pada hari yang sama, hujan deras juga terjadi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Akibatnya, Sungai Jeratus Soluna meluap sehingga air masuk ke permukiman warga di Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo, serta Desa Sowan, Desa Bondo, dan Desa Batukali di Kecamatan Kedung.

Petugas mencatat sebanyak 582 KK atau 1.177 jiwa terdampak. Hingga saat ini belum terdapat laporan warga yang mengungsi. BPBD Kabupaten Jepara telah mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.

Menyikapi puncak musim hujan, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada dan siaga dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. Masyarakat diharapkan menyiapkan tas siaga bencana sebagai langkah kesiapsiagaan serta senantiasa memantau informasi dari sumber resmi dan terpercaya, seperti BNPB, BPBD, dan BMKG.

Penanganan Bencana di Sumatera Terus Dioptimalkan

BNPB juga melaporkan perkembangan terkini penanganan darurat dan pemulihan bencana hidrometeorologi basah yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga Senin (20/1). Upaya terpadu lintas sektor terus dioptimalkan guna memastikan keselamatan masyarakat terdampak serta mempercepat transisi dari fase tanggap darurat menuju pemulihan awal.

Berdasarkan laporan terbaru, tercatat adanya penambahan satu korban meninggal dunia di Kabupaten Aceh Tengah. Dengan penambahan tersebut, total korban meninggal dunia secara keseluruhan mencapai 1.200 jiwa, sementara korban hilang tercatat sebanyak 143 jiwa.

Adapun jumlah penduduk terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian mencapai 113.903 jiwa. Data ini menunjukkan dinamika pergerakan pengungsi seiring dengan proses pembersihan wilayah, pemulihan kawasan permukiman, serta pembangunan hunian sementara yang terus berlangsung di wilayah terdampak.

Dalam rangka menciptakan kondisi wilayah yang semakin kondusif untuk dihuni kembali, percepatan pembangunan hunian sementara (huntara), pembukaan serta pembersihan akses jalan dan jembatan, dan pemulihan kawasan permukiman terus ditingkatkan. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim gabungan yang melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Laporan distribusi logistik yang dihimpun sejak 29 November 2025 hingga 19 Januari 2026, total bantuan logistik yang telah disalurkan kepada masyarakat terdampak mencapai 1.757,03 ton atau sebesar 99,76 persen dari total logistik yang tersedia. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui berbagai moda transportasi, meliputi 56 sorti pesawat charter BNPB, 64 sorti pesawat Hercules, 55 unit truk melalui jalur darat, serta 7 kapal laut.

Sementara itu, distribusi logistik harian yang dilaksanakan pada 19 Januari 2026 menunjukkan bahwa di Provinsi Aceh penyaluran melalui jalur udara dilakukan sebanyak 10 sorti dengan muatan 9,9 ton, serta melalui jalur darat menggunakan 3 truk dengan muatan 7,5 ton.

Dengan demikian, total logistik yang terdistribusi di Aceh pada hari tersebut mencapai 17,4 ton. Untuk wilayah Sumatra Utara, distribusi logistik dilakukan melalui jalur darat menggunakan 4 truk dengan total muatan 10,31 ton. Adapun di Sumatra Barat, bantuan logistik disalurkan melalui jalur darat sebesar 0,19 ton ke wilayah terdampak.

BNPB bersama pemerintah daerah juga terus mengakselerasi pembangunan hunian sementara dengan target utama penyelesaian sebelum bulan Ramadan. Dari total 50.974 unit rumah rusak berat, telah diajukan pembangunan sebanyak 27.946 unit huntara.

Hingga 20 Januari 2026, sebanyak 6.646 unit huntara masih dalam proses pembangunan, sementara 1.286 unit telah selesai dibangun dan siap dihuni. Selain itu, pengajuan pembangunan hunian tetap tercatat sebanyak 13.082 unit, dengan 648 unit di antaranya telah memasuki tahap konstruksi.

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak selama masa transisi menuju hunian tetap, skema bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) terus dioptimalkan. Hingga 20 Januari 2026, pengajuan DTH telah mencapai 18.953 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.585 rekening penerima telah dinyatakan siap, dan bantuan DTH telah disalurkan kepada 2.929 kepala keluarga.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan darurat, pemulihan, serta mitigasi risiko bencana hidrometeorologi basah dalam jangka pendek. BNPB juga melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Hingga 20 Januari 2026, OMC di wilayah Aceh telah dilaksanakan sebanyak 507 sorti dengan total penggunaan bahan semai mencapai 484.600 kilogram.

Di wilayah Sumatra Utara, OMC tercatat sebanyak 390 sorti dengan total bahan semai 342.600 kilogram, sementara di Sumatra Barat telah dilaksanakan 407 sorti dengan total bahan semai sebesar 404.325 kilogram. Operasi ini bertujuan untuk mengendalikan intensitas curah hujan serta mengurangi potensi terjadinya bencana susulan di wilayah rawan.

BNPB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, serta seluruh unsur masyarakat guna memastikan penanganan bencana berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Melalui sinergi yang solid tersebut, percepatan pemulihan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan hunian layak, serta penguatan langkah-langkah mitigasi risiko bencana diharapkan mampu mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak secara bertahap menuju kondisi yang lebih aman, tangguh, dan berdaya dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.