- OJK Akan Tata Ulang Perijinan Perusahaan Gadai
- Jadi Pembina Kawasan Sungai Cipinang, MIND ID Komitmen Dukung Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan
- Wujudkan Ekonomi Kerakyatan, MIND ID Dorong 10.000 UMK Naik Kelas
- Masyarakat Adat Masukih Tolak Penambangan Emas Ilegal di Hutan Adat Kalimantan Tengah
- Cegah Tragedi Berulang, Kementerian PU Periksa Struktur Bangunan Dua Pesantren Besar di Jatim
- Survei Litbang Kompas: 71,5 Persen Puas dengan Kinerja Kementan
- Pertamina Wujudkan Transformasi Bisnis Berkelanjutan Melalui BBM Ramah Lingkungan
- Merawat Tradisi Penyembuhan Dayak Taboyan: Jaga Keseimbangan Alam, Roh, dan Manusia
- Mantan Bos BEI Minta Purbaya Jelaskan Definisi Saham Gorengan
- Israel Disebut Akan Tarik Mundur Pasukan Sepenuhnya Dari Gaza Dalam 24 Jam
Survei Litbang Kompas: 71,5 Persen Puas dengan Kinerja Kementan
(1).jpg)
JAKARTA — Hasil survei terbaru Litbang
Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kementerian
Pertanian (Kementan) mencapai 71,5 persen. Angka ini tergolong tinggi sekaligus
menunjukkan bahwa berbagai program Kementan di bawah kepemimpinan Menteri
Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat apresiasi luas dari masyarakat.
Peneliti Litbang Kompas, Agustina Purwanti, mengungkapkan
bahwa publik menilai Kementan berhasil menunjukkan keseriusan dalam memperkuat
ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil survei kepuasan terhadap kinerja
Kementan, sebanyak 71,5 persen responden puas.
“Kepuasan responden terhadap kinerja Kementerian Pertanian
di angka 71,5 persen. Ambang yang cukup lumayan. Ini karena banyak hal yang
sudah dilakukan Kementerian Pertanian berkaitan dengan pangan yang memang
diturunkan oleh program pemerintah,” kata Agustina pada Jumat (10/10/2025).
Baca Lainnya :
- Israel Disebut Akan Tarik Mundur Pasukan Sepenuhnya Dari Gaza Dalam 24 Jam0
- Porosbumi.com Lolos 50 Finalis MediaMIND 2025, Perkuat Kontribusi Ekonomi Pertambangan Berkelanjutan0
- Kejar Swasembada Pangan, Pandutani Pacu 21 Kanwil Akselerasi Kampung Patani di Seluruh Indonesia0
- AHY Tegaskan Pembangunan Infrastruktur Harus Tangguh dan Berkelanjutan Hadapi Risiko Bencana0
- Kolaborasi HIPPI DKI dan BPJPH Perkuat Ekosistem Produk Halal Nasional0
Agustina menambahkan, apresiasi publik terutama disebabkan
oleh keberhasilan Kementan dalam meningkatkan produksi padi/beras, menjaga
nilai tukar petani (NTP) di level 124,36 serta menjalankan berbagai program
bantuan, dan Petani Milenial.
“Publik menilai program-program itu nyata dan berdampak
langsung. Bahkan, tingkat keyakinan terhadap keberhasilan Kementan dalam
meningkatkan kesejahteraan petani mencapai 77 persen,” tambahnya.
Selain itu, Litbang Kompas juga merilis hasil survei
kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam program ketahanan pangan
nasional. Berdasarkan survei sebanyak 61,5 persen responden puas.
“Kami Litbang melakukan survei terkait dengan pangan. Angka
kepuasannya lumayan di angka sekitar 61,5 persen. Itu cukup bisa diapresiasi
karena publik pun melihat ada keseriusan dari pemerintah untuk menangani
program pangan. Memang tidak bisa dipungkiri masih ada yang tidak puas, ini
menjadi hal yang perlu ditingkatkan ke depan,” jelasnya.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM,
Prof. Lilik Sutiarso, menilai hasil survei ini selaras dengan capaian Kementan
yang semakin dekat dengan target swasembada pangan. “Kalau kita lihat, target
swasembada pangan yang semula ditetapkan empat tahun, kini direvisi menjadi
satu tahun oleh pemerintah, dan tren produktivitas menunjukkan arah yang
positif. Dukungan regulasi, infrastruktur, hingga sinergi antarlembaga semuanya
berjalan di koridor yang sama,” jelas Prof. Lilik.
Menurutnya, stok beras nasional yang pernah menyentuh 4,2
juta ton menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah menjaga ketersediaan
pangan. “Kita bisa melihat kerja Kementan tidak berdiri sendiri, tetapi
merupakan hasil kolaborasi lintas sektor dan daerah. Program cetak sawah,
perbaikan distribusi, dan penyaluran beras SPHP memperkuat sistem pangan
nasional kita,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Prof. Lilik menekankan dua tantangan utama
yang harus dijaga ke depan: mempertahankan status swasembada meski menghadapi
potensi anomali iklim, serta menyiapkan sistem pangan nasional menuju
kedaulatan pangan 2045. “Presiden telah menegaskan bahwa kedaulatan pangan
adalah bagian dari kedaulatan negara. Karena itu, kerja kolaboratif yang kini
dilakukan harus dijaga dan diperkuat,” ujarnya.
