BRASIL — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan tiga langkah konkret dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan krisis iklim global. Hal ini ia tegaskan dalam pidatonya di Forum Urbanisasi BRICS yang digelar di Brasilia, Brasil, Senin (23/6/2025) waktu setempat.

Berbicara untuk pertama kalinya sebagai perwakilan Indonesia di forum tersebut sejak menjadi anggota penuh BRICS di bulan Januari 2025, Menko AHY menekankan bahwa kota-kota yang berkelanjutan akan menjadi kunci masa depan rakyat di seluruh dunia.

"Hari ini, kita berkumpul sebagai wakil dari berbagai bangsa, namun dipersatukan oleh satu keyakinan: masa depan dunia akan ditentukan di kota-kota kita," ujarnya. Negara-negara anggota BRICS secara bersama-sama mewakili hampir separuh populasi dunia.

Baca Lainnya :

• Desakan Agenda Reforma Agraria Kepada Para Pemimpin Dunia dari Bogota0
• Greenpeace Dukung Kongres Dunia Pertama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dari Tiga Kawasan Hutan0
• Belum Tertandingi Hingga Kini, Rekor Dunia Ikan Tuna Sirip Biru Seberat 678,58 Kg Dipancing Manual 0
• Dampak Kebijakan Tarif Impor AS Terhadap Indonesia0
• Dari Tokyo, SBY Ajak Masyarakat Dunia Kembali ke Jalur Kerja Sama, Kemitraan, dan Kolaborasi0

Menko AHY menggarisbawahi bahwa urbanisasi dan perubahan iklim merupakan dua tekanan besar yang tengah dihadapi Indonesia dan banyak negara lainnya. Menurut Menko AHY, pertumbuhan kota tidak boleh hanya dilihat sebagai proses fisik, tetapi juga harus menjamin keadilan sosial dan ketahanan lingkungan.

"Kita tidak bisa menerima masa depan di mana kesempatan dibatasi oleh letak geografis atau tingkat pendapatan. Tidak boleh ada yang tertinggal," tegasnya. Untuk itu, Menko AHY menawarkan tiga langkah konkret sebagai arah kebijakan dan kerja sama global di bidang urbanisasi.

Pertama, pemberdayaan kewilayahan. Menko AHY mendorong agar pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di tingkat lokal lainnya dapat semakin berperan aktif dalam pembangunan perumahan berbasis kebutuhan rakyat. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa ketangguhan dimulai dari unit terkecil: rumah dan keluarga.

"Perkuat kapasitas kelembagaan, kewenangan dan perangkat kebijakan daerah untuk merancang rencana adaptasi iklim lokal yang mengintegrasikan rumah aman dan terjangkau dengan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi di wilayahnya," jelasnya.

Kedua, tingkatkan investasi pada infrastruktur berkelanjutan dan ramah iklim. Menurut Menko AHY, langkah ini bukan hanya mengurangi risiko dan menurunkan emisi, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota.

"Jaga keseimbangan ekosistem yang terintegrasi dengan pembangunan kota yang akan semakin pesat - mulai dari restorasi hutan mangrove di pesisir utara Jawa hingga koridor smart transport di kota-kota yang terus tumbuh," katanya.

Terakhir, membuka akses lebih luas terhadap pembiayaan transformatif. Menko AHY menekankan bahwa sistem pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance yang banyak didengungkan institusi keuangan global harus didesain untuk menjawab kebutuhan dan mendorong dampak nyata di negara-negara berkembang.

"Rancang pengelolaan anggaran publik, keterlibatan modal swasta, serta dukungan multilateral development partners—termasuk melalui New Development Bank—untuk memperluas pembangunan perumahan tahan iklim, infrastruktur net-zero, serta pemanfaatan digital technology untuk pemetaan dan mitigasi risiko perkotaan," ujar Menko AHY.

Menutup pidatonya, Menko AHY menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam kerja sama BRICS. "Indonesia siap berkontribusi melalui pertukaran data, proyek percontohan, dan kebijakan praktis. Bersama-sama, kita bisa membentuk masa depan perkotaan yang inklusif, tangguh terhadap iklim, dan berakar pada prioritas serta inovasi dari negara-negara Global South," tutup Menko AHY. (rel)