DI tengah denyut nadi Jakarta yang tak pernah benar-benar berhenti, ada satu persoalan yang terus tumbuh tanpa jeda. Setiap hari, lebih dari 9.000 ton sampah dihasilkan. Angka yang terus berulang, hari demi hari, tanpa pernah benar-benar berkurang. Semua bermuara ke satu tempat, yakni Bantargebang.

Selama ini, Bantargebang menjadi penopang utama sampah Jakarta. Namun kini, daya tahannya kian menipis. Gunungan sampah terus meninggi, ruang semakin terbatas, dan tekanan terhadap lingkungan semakin nyata. Bantargebang tidak lagi sekadar tempat pengolahan, ia sudah berada di ambang batas.

Situasi ini semakin diperberat oleh fakta bahwa sebagian besar sampah Jakarta belum tertangani dengan optimal. Sekitar 87 persen sampah masih belum terkelola secara memadai. Ini berarti, persoalan sampah bukan hanya soal volume, tetapi juga soal sistem yang belum mampu mengimbangi laju timbulan yang terus meningkat.

Jika kondisi ini dibiarkan, Jakarta tidak hanya menghadapi persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan kota. Di tengah tekanan itu, percepatan pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) menjadi langkah yang tidak lagi bisa ditunda.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi penanda bahwa arah perubahan mulai ditegaskan. PSEL bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia adalah upaya untuk memutus ketergantungan pada pola lama, mengangkut dan menimbun.

Dengan teknologi yang tepat, sampah tidak lagi hanya menjadi beban, tetapi dapat dikonversi menjadi energi yang memberi manfaat. Lebih dari itu, PSEL adalah jawaban atas keterbatasan yang selama ini dihadapi Jakarta. Ketika ruang semakin sempit dan beban terus bertambah, pendekatan baru menjadi keharusan, bukan pilihan.

Jakarta tidak bisa terus bergantung pada Bantargebang. Kota ini membutuhkan sistem yang mampu mengolah, mengurangi, dan mengubah sampah secara signifikan. PSEL membuka jalan ke arah itu, mengubah krisis menjadi peluang, dan beban menjadi energi. Sebuah langkah penting agar Jakarta tidak hanya bertahan menghadapi tekanan, tetapi juga mampu bertransformasi menuju kota yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan.

Namun, perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. PSEL membutuhkan waktu untuk dibangun dan dipersiapkan, dengan estimasi operasional dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Artinya, dalam masa transisi ini, Jakarta tetap harus menghadapi realitas beban sampah yang ada hari ini.

Di sinilah peran masyarakat menjadi sangat penting. Pengelolaan sampah tidak bisa hanya bertumpu pada teknologi dan infrastruktur di hilir. Upaya dari hulu, mulai dari rumah tangga menjadi kunci. Memilah sampah, mengurangi timbulan, dan mengelola sampah organik secara mandiri adalah langkah sederhana, tetapi berdampak besar.

Karena pada akhirnya, persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama. PSEL akan menjadi bagian dari solusi, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh perubahan perilaku di tingkat masyarakat. Dari rumah, dari hal kecil, dari kesadaran bersama, penanganan sampah dapat berjalan dari hulu ke hilir. Dan dari situlah, masa depan Jakarta yang lebih bersih benar-benar bisa dimulai.

Fasilitas PSEL di DKI Ada Dua Lokasi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan, percepatan pembangunan fasilitas PSEL di DKI Jakarta mencakup dua lokasi, yakni Tanjung dan Bantargebang. Menurutnya, kesepakatan ini menjadi langkah penting sekaligus titik awal proses signifikan dalam penanganan kedaruratan sampah di Jakarta.

“Terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang saat ini telah jauh melebihi kapasitas,” ujarnya usai menandatangani MoU terkait percepatan pembangunan fasilitas PSEL di DKI Jakarta, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, pada Senin (4/5), disaksikan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan pejabat terkait lainnya.

Pramono mengatakan, percepatan pembangunan fasilitas PSEL di DKI Jakarta sejalan dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan penanganan sampah perkotaan menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Melalui regulasi itu, ia optimistis pembangunan PSEL dapat dipercepat melalui penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Danantara Indonesia, PLN, dan badan usaha.

“Pembangunan PSEL di Jakarta akan menjadi salah satu proyek yang diproses Danantara Indonesia pada batch berikutnya dan ditargetkan segera dimulai. Fasilitas tersebut nantinya menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan sampah di sektor hilir melalui kolaborasi dengan berbagai mitra strategis,” urainya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, dalam pelaksanaannya Danantara Indonesia berperan sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat kesiapan proyek.

“Termasuk penyiapan skema pembiayaan serta proses pemilihan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP), sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2025. Penanganan sampah di Jakarta menjadi prioritas pemerintah mengingat status Jakarta sebagai pusat aktivitas nasional dengan timbunan sampah mencapai sekitar 9.120 ton per hari,” ungkapnya.

Kehadiran PSEL diharapkan menjadi solusi modern dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, sekaligus mendukung komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat penanganan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. “Langkah ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2025,” kata Zulkifli.