Indonesia Bawa Bukti Aksi Iklim ke Antalya, Tegaskan Ambisi Harus Seimbang dengan Dukungan Nyata
INDONESIA membawa bukti kerja
nyata pengendalian perubahan iklim ke forum dunia, persisnya dalam 2026 Annual
High-Level Ministerial Roundtable on Pre-2030 Ambition pada Konferensi
Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Selasa (17/11/2026).
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai
Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
(KLH/BPLH), Ary Sudijanto, memaparkan langkah Indonesia memperkuat kebijakan
iklim. Langkah itu mencakup komitmen Nationally Determined Contribution (NDC),
laporan transparansi pertama, regulasi nilai ekonomi karbon, hingga penyiapan
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Iklim.
Indonesia juga menegaskan bahwa ambisi iklim global menuju
2030 hanya akan efektif jika diiringi dukungan nyata bagi negara berkembang,
yaitu pembiayaan, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas. “Penyempurnaan
program kerja ke depan harus mencakup langkah-langkah yang secara efektif
menyeimbangkan ambisi dengan implementasi,” tutur Ary.
Baca Juga
“Kebijakan iklim Indonesia berpijak pada NDC dan First
Biennial Transparency Report (BTR), yaitu laporan transparansi dua tahunan
pertama Indonesia kepada dunia. Keduanya sejalan dengan target global membatasi
kenaikan suhu bumi pada 1,5 derajat Celsius,” jelas Ary.
Komitmen itu dikukuhkan melalui regulasi. Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Instrumen Nilai
Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional sebagai dasar
tata kelola karbon nasional.
Pemerintah juga tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan Iklim yang memadukan mitigasi, adaptasi, dukungan
pelaksanaan, nilai ekonomi karbon, dan transparansi dalam satu payung hukum.
Di tingkat implementasi, Indonesia terus mengoptimalkan
mitigasi di berbagai sektor, termasuk karbon biru, yaitu pemanfaatan ekosistem
pesisir dan laut seperti mangrove dan padang lamun sebagai penyerap karbon
alami.
Meski kerja di dalam negeri terus berjalan, pencapaian
target hingga 2030 masih membutuhkan dukungan internasional yang mudah diakses
negara berkembang, khususnya dalam pembiayaan, alih teknologi, dan peningkatan
kapasitas.
Indonesia juga menyampaikan posisinya terkait Mitigation
Work Programme (MWP), program kerja di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB
tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) untuk mendorong peningkatan ambisi dan
implementasi mitigasi emisi secara global.
“Indonesia menekankan pentingnya menjaga mandat dan prinsip
MWP agar tetap non-preskriptif, non-punitif, dan berorientasi pada fasilitasi.
Dengan kata lain, program ini hadir untuk membantu, bukan menghukum.
Pelaksanaannya harus menghormati kedaulatan dan kondisi nasional setiap negara,
serta tidak memaksakan target baru di luar komitmen NDC,” pungkas Ary.
Indonesia mendukung perpanjangan MWP hingga 2030 agar
selaras dengan siklus pertama NDC. Program ini kemudian dievaluasi pada 2030
untuk menentukan arah hingga 2035 mengikuti siklus NDC 3.0.
Agar efektif, keberlanjutan program ini perlu disertai
dukungan terarah bagi negara berkembang dalam memperkuat sistem Pengukuran,
Pelaporan, dan Verifikasi (Measurement, Reporting and Verification/MRV), yang
menjadi fondasi agar setiap penurunan emisi tercatat secara akurat dan
kredibel.
Melalui forum ini, KLH/BPLH menegaskan peran Indonesia
sebagai negara berkembang yang memberi contoh. Indonesia bekerja nyata di dalam
negeri sambil memperjuangkan agar peningkatan ambisi iklim dunia berjalan
seiring dengan dukungan pelaksanaan yang adil dan memadai bagi setiap negara.
