TINGGINYA impor biji kakao fermentasi menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Lewat kanal YouTube-nya yang disiarkan pada Kamis (19/3/2026), Prabowo mengungkapkan selama ini Indonesia punya cokelat (kakao) terbaik, tapi tetap masih impor.

Berkaitan dengan perkembangan kakao global, Pusat Pengkajian Agraria & Sumber Daya Alam (PPASDA) melihat permintaan global terhadap biji kakao terus meningkat, sementara produksi biji kakao Indonesia justru menurun dalam lima tahun terakhir.

Pada sisi domestik, produksi biji kakao turun, namun kebutuhan bahan baku industri pengolahan tetap tinggi sehingga impor melonjak termasuk biji kakao fermentasi. Produksi biji kakao Indonesia hingga saat ini didominasi oleh biji kakao nonfermentasi. Disisi lain, produsen-produsen cokelat dalam skala usaha besar membutuhkan biji kakao fermentasi.

Direktur Eksekutif PPASDA, Irvan Mahmud menilai minimnya biji kakao fermentasi yang diproduksi petani disebabkan oleh kurang berpihaknya harga pada petani. Harga biji fermentasi dengan non fermentasi tidak berbeda jauh. Sementara untuk menghasilkan biji kakao fermentasi petani memerlukan waktu 7 – 14 hari waktu fermentasi.

"Mengatasi hal ini pemerintah perlu melakukan edukasi dan pendampingan terhadap petani kakao terutama pada aspek pascapanen," kata Irvan.

Irvan menyebut Indonesia sejatinya memiliki luas areal tanaman kakao yang mumpuni. Namun, kualitas biji kakao yang dihasilkan petani kita harus diakui belum memenuhi standar industri pengolahan, yang membuat pelaku industri dalam negeri bergantung pada bahan baku impor.

“Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kakao terbesar di dunia, tetapi di sisi lain industri dalam negeri justru mengimpor biji kakao fermentasi untuk menjaga kualitas produk. Ini sangat ironis,” ujarnya.

"Fermentasi merupakan proses kunci yang sangat menentukan, termasuk aroma dan cita rasa. Tanpa proses ini, kakao Indonesia sulit masuk ke segmen pasar premium," imbuh Irvan.

Ia juga menyoroti belum optimalnya peran penyuluh pertanian serta lemahnya integrasi program pengembangan kakao antara pemerintah pusat dan daerah, swasta serta perguruan tinggi.

“Petani membutuhkan pendampingan yang tepat, sistematis dan berkelanjutan. Sistem yang utuh dan terintegrasi dari hulu hingga hilir diperlukan dalam pendampingan yang dilakukan untuk petani," tukasnya.

Hal mendesak yang penting dilakukan pada sisi hulu, ujar Irvan, adalah peremajaan tanaman. Berdasarkan data, Kementerian Pertanian menargetkan pada 2027 akan terdapat 248.500 hektare tanaman kakao yang akan diremajakan.

Untuk itu, PPASDA mendorong penguatan edukasi berbasis desa melalui kelompok tani dan koperasi. Program tersebut harus mencakup pelatihan teknis fermentasi, hingga akses terhadap teknologi. PPASDA juga mengusulkan kebijakan afirmatif berupa insentif harga kakao fermentasi agar petani terdorong meningkatkan kualitasnya.

“Jika edukasi petani diperkuat dan didukung kebijakan yang tepat, Indonesia tidak hanya mampu mengurangi impor, tetapi juga meningkatkan posisi sebagai pemain utama dalam industri kakao global,” pungkasnya.

Dengan langkah strategis tersebut, PPASDA optimistis ketergantungan terhadap impor biji kakao fermentasi dapat ditekan secara drastis bahkan bisa nol, sekaligus peningkatan kesejahteraan petani di dalam negeri.