JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengembangkan model hilirisasi skala Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan melibatkan masyarakat pesisir untuk komoditas rajungan. Di Jepara, pilot project bantuan sarana pasca panen atau mini plant yang diinisiasi Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) telah memiliki kapasitas produksi hingga 50 kg rajungan utuh per hari.

"Alhamdulillah tentu ini jadi kabar baik di awal tahun, terutama dalam hal hilirisasi dan melibatkan masyarakat yang tergabung dalam lembaga usaha koperasi," terang Dirjen PDSPKP, Budi Sulistiyo di Jakarta, (13/1/2025).

Mini plant tersebut memproses bahan baku rajungan sebelum dijual ke unit pengolah ikan (UPI) dan diekspor ke Amerika Serikat. Dengan fasilitasi mini plant, pelaku usaha yang sekaligus anggota koperasi, dari mulanya hanya menjual rajungan segar dan rajungan rebus beralih menjual daging rajungan masak kupas.

Baca Lainnya :

• Bantuan Pangan Beras 2025 Disalurkan 6 Bulan0
• Pemberlakuan HPP Gabah 15 Januari 2025 untuk Jaga Keseimbangan Hulu Hilir0
• Pakar UGM: Kebijakan Stop Impor Pangan Harus Diikuti dengan Penguatan Infrastruktur Irigasi dan SDM 0
• Kerja Sama Kementan-Densus 88, Bina Ribuan Napi Terorisme Perkuat Swasembada Pangan0
• Wamentan Pastikan Investasi Peternakan Sapi Melibatkan Peternak Lokal0

Proses ini berdampak pada peningkatan nilai jual hingga 42,19% sekaligus produktifitas tenaga kerja yang berada di kisaran 3,3 kg produk rajungan masak kupas per orang. "Kami bersama Dinas Perikanan setempat telah melakukan fasilitasi kemitraan antara mini plant dengan UPI ekspor," terangnya.

Adapun fasilitas yang terletak di Desa Platar, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara tersebut merupakan mini plant rajungan portable pertama yang dikembangkan Ditjen PDSPKP. Budi memaparkan mini plant ini didesain mengacu pada kaidah-kaidah yang memenuhi persyaratan kelayakan dasar pengolahan. Dikatakannya, jajarannya telah melakukan pembinaan Penerapan GMP/SSOP dan hasilnya telah terbit Sertifikat Kelayakan Pengolahan “Peringkat B” dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).

Agregator Usaha Rajungan

Direktur Pengolahan, Ditjen PDSPKP, Widya Rusyanto merinci fasilitas yang diberikan berupa rumah pelindung berukuran 3,6 x 15 m, lengkap dengan instalasi air bersih, air kotor dan penerangan. Kemudian peralatan pengolahan seperti meja stainless, kursi plastik, kompor, dandang kukus, keranjang, cool box, standing freezer, chest freezer, loker karyawan dan pakaian kerja. Termasuk juga toilet, mesin RO, hingga IPAL.

Bantuan tersebut tidak hanya fisik, tapi juga memberikan kesempatan kepada calon operator mini plant untuk magang sehingga dapat memiliki kompetensi dalam menangani dan mengolah rajungan.

Kini, fasilitas tersebut telah diserahterimakan ke Forum Komunikasi Nelayan Rajungan Jepara dan dikelola oleh Koperasi Produsen Berkah Rajungan Nusantara. Widya menyebut pembentukan koperasi juga tidak lepas dari sinergi antara Ditjen PDSPKP, Dinas Perikanan setempat, dan mitra dalam upaya menguatkan kelembagaan usaha para pelaku.

Ke depan, dia berharap koperasi bisa menjadi agregator pengepul rajungan, pengolah kupas rajungan, sekaligus bermitra dengan Unit Pengolah Rajungan. "Tentu saja, hal ini dapat memangkas rantai bisnis proses, sehingga lebih efisien, dan berdaya saing. Dan Alhamdulillah mini plant telah dimanfaatkan dan dapat menyerap tenaga kerja secara langsung sebanyak 12 orang picker," tuturnya.

Widya menyebut mini plant rajungan portable di Jepara memiliki potensi untuk menjadi model pengembangan hilirisasi usaha produk perikanan unggulan ekspor berbasis komunal. Dia berharap Pemda dapat memberikan dukungan berupa regulasi daerah, infrastruktur pendukung, dan dukungan lainnya, sementara pengelola harus memastikan operasional yang profesional.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil menjadi prioritas dalam kebijakan dan program KKP. Menurutnya, lima program besar yang dicanangkan untuk menunjang blue economy atau ekonomi biru dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan. (rel)