Ketika tudingan “BBM oplosan” merebak, Pertamina Patra Niaga segera membantah dan menegaskan bahwa seluruh produk BBM telah memenuhi standar Direktorat Jenderal Migas (Uly & Djumena, 2025, Kompas.com). Namun, bantahan tersebut tidak serta-merta memulihkan kepercayaan konsumen.

Isu BBM menjadi reputasional karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, melibatkan BUMN strategis, dan berlangsung di tengah konteks dugaan tata kelola yang bermasalah. Survei Litbang Kompas bahkan menunjukkan mayoritas responden meragukan kualitas BBM Pertamina, sebuah indikator jelas erosi kepercayaan publik (Kompas.id, 2025).

Sebagai BUMN energi, Pertamina membangun corporate identity sebagai institusi yang amanah, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik. Nilai AKHLAK menjadi simbol komitmen budaya korporat. Namun, dalam krisis BBM, identitas ini tidak sepenuhnya terbaca oleh publik.

Tempo.co melalui laporan Francisca Christy Rosana (2024) mencatat bahwa penjelasan Pertamina sering kali bersifat teknis dan normatif, sementara keresahan konsumen bersifat emosional dan berbasis pengalaman sehari-hari.

Publik membutuhkan bukti yang independen, transparan, dan berulang, bukan sekadar pernyataan resmi. Langkah Pertamina untuk melibatkan pihak independen dalam pengujian kualitas BBM (ANTARA, 2025) sebenarnya sudah sejalan dengan prinsip kredibilitas Argenti, tetapi efektivitasnya bergantung pada bagaimana hasil tersebut dikomunikasikan secara terbuka dan mudah dipahami.

Pertamina perlu menjadikan transparansi rantai pasok BBM sebagai kebijakan permanen. Pertemuan Ombudsman RI dengan Pertamina Patra Niaga yang menekankan akuntabilitas pengadaan BBM (Ombudsman RI, 2024) menunjukkan bahwa reformasi tata kelola adalah prasyarat pemulihan reputasi jangka panjang.

Narasi media terbaru menunjukkan bahwa krisis kepercayaan terhadap Pertamina belum sepenuhnya selesai, bahkan ketika perusahaan berulang kali menegaskan bahwa kualitas BBM telah memenuhi standar pemerintah. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, secara terbuka mengakui bahwa tantangan utama perusahaan saat ini bukan semata persoalan teknis produk, melainkan pemulihan kepercayaan publik yang sempat tergerus akibat isu dugaan adulterasi BBM dan tata kelola (ANTARA News, 2025).

Pengakuan ini penting karena menandai pergeseran sikap korporasi: dari sekadar membantah tudingan menuju kesadaran bahwa reputasi adalah persoalan relasional, bukan administratif. Namun demikian, pengakuan saja tidak cukup. Dukungan dari Komisi VII DPR RI terhadap langkah Pertamina menggandeng lembaga independen untuk menguji kualitas BBM (ANTARA News, 2025) justru menegaskan satu hal penting: publik membutuhkan aktor penjamin kepercayaan di luar korporasi itu sendiri.

Kehadiran otoritas hukum sebagai “penyangga kepercayaan” menunjukkan bahwa krisis ini telah melampaui ranah komunikasi korporasi biasa dan masuk ke wilayah reputasi institusional negara. Dalam konteks ini, reputasi Pertamina tidak lagi berdiri sendiri, tetapi ikut membawa simbol kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan publik.

Meski demikian, data pasar menunjukkan paradoks yang patut dicermati. Di satu sisi, Pertamina masih menguasai sekitar 96 persen pangsa pasar BBM nasional (ANTARA News, 2025). Di sisi lain, sejumlah media melaporkan kecenderungan sebagian konsumen kelas menengah untuk beralih ke SPBU swasta, terutama untuk BBM nonsubsidi, sebagai bentuk kehati-hatian dan ekspresi ketidakpercayaan (Jakarta Daily, 2025).

Fakta ini menegaskan bahwa dominasi pasar tidak selalu identik dengan loyalitas reputasional. Dalam bahasa komunikasi korporat, trust yang rapuh belum tentu langsung menurunkan penjualan, tetapi perlahan menggerus legitimasi jangka panjang.

Temuan ini memperkuat tesis Argenti (2023) bahwa reputasi adalah aset strategis yang bekerja dalam jangka panjang dan sering kali baru terasa dampaknya ketika krisis berikutnya datang. Jika Pertamina tidak mampu mengonsolidasikan identitas korporatnya—sebagai BUMN yang amanah, transparan, dan responsif—ke dalam praktik komunikasi yang konsisten dan dialogis, maka setiap isu teknis di masa depan berpotensi kembali berubah menjadi krisis kepercayaan.

Dengan demikian, krisis BBM Pertamina bukan sekadar soal kualitas produk, melainkan ujian besar bagi kemampuan komunikasi korporasi negara dalam merawat kepercayaan publik. Di era keterbukaan informasi, reputasi tidak bisa lagi dijaga dengan klarifikasi satu arah. Ia menuntut keberanian untuk membuka data, melibatkan pihak independen, dan—yang paling penting—mengakui bahwa persepsi publik adalah realitas yang harus dikelola dengan empati dan konsistensi.