Langkah Progresif Menko AHY Memacu Program 3 Juta Rumah dengan Konsep TOD di Stasiun

Di tengah hiruk pikuk kota metropolitan dan tantangan keterbatasan lahan, sebuah visi besar untuk mengatasi housing backlog di Indonesia mulai menemukan jalannya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), baru-baru ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat Program 3 Juta Rumah bagi rakyat, sebuah inisiatif ambisius dari Presiden Prabowo Subianto. 

Bukan sembarang pembangunan, namun hunian terintegrasi berbasis Transit Oriented Development (TOD) di kawasan stasiun menjadi tulang punggung strategi ini, menawarkan solusi cerdas untuk hidup perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dukungan penuh Menko AHY ini secara resmi digaungkan saat pencanangan pembangunan hunian terintegrasi di jantung kota Jakarta, tepatnya di kawasan Stasiun Manggarai, Senin (16/3/2026) lalu. 

Ini bukan sekadar seremoni, melainkan penanda dimulainya babak baru dalam upaya menghadirkan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program 3 Juta Rumah, seperti yang ditekankan Menko AHY, adalah jawaban atas kebutuhan dasar jutaan masyarakat Indonesia yang masih belum memiliki rumah sendiri atau tinggal di kondisi yang kurang memadai.

“Program pembangunan 3 juta rumah merupakan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi housing backlog, di mana masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri atau tinggal di hunian yang kurang layak,” ujarnya.

Namun, membangun rumah di kota-kota besar bukanlah perkara mudah. Keterbatasan lahan menjadi momok utama. Di sinilah konsep hunian vertikal berbasis TOD muncul sebagai jawaban. “Di kota-kota besar, tantangan terbesarnya adalah keterbatasan lahan. Karena itu pendekatannya melalui hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi publik agar mobilitas masyarakat lebih efisien dan kawasan perkotaan menjadi lebih tertata,”jelas Menko AHY. 

Ide ini brilian, menghubungkan tempat tinggal langsung dengan akses transportasi publik, mengubah perjalanan sehari-hari yang melelahkan menjadi lebih praktis dan hemat waktu.Tak hanya soal atap di atas kepala, program ini juga diproyeksikan memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian nasional. Pembangunan perumahan secara masif akan menggerakkan berbagai sektor industri, dari bahan bangunan hingga tenaga kerja, menciptakan efek domino yang positif.

Merajut Kehidupan Baru di Jaringan Kereta Api 

Pengembangan hunian terintegrasi ini tidak hanya berpusat di Jakarta. Secara simultan, proyek serupa juga digarap di Stasiun Kiaracondong Bandung, kawasan Dr. Kariadi Semarang, serta Lapangan Mendut Surabaya. Pemilihan kawasan stasiun bukan tanpa alasan. Lokasi-lokasi ini strategis, dekat dengan pusat aktivitas ekonomi dan memiliki konektivitas transportasi yang mumpuni.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) turut menjadi garda terdepan dalam inisiatif ini. Sebagai bagian dari ekosistem Danantara Indonesia yang berfokus pada investasi dan aset BUMN, KAI berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan lahan perkeretaapian yang luas untuk mendukung konsep TOD. 

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengungkapkan potensi besar yang mereka miliki. “KAI mengelola lebih dari 327 juta meter persegi lahan perkeretaapian yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pendekatan kawasan berbasis transportasi,” kata Bobby.

Bayangkan, di wilayah Jabodetabek saja, kawasan sekitar stasiun memiliki potensi pembangunan sekitar 131 ribu unit hunian yang terhubung langsung dengan jaringan transportasi publik. Ini adalah angka yang menjanjikan, membuka peluang besar bagi ribuan keluarga untuk memiliki hunian di lokasi premium dengan aksesibilitas tinggi.

Salah satu bukti nyata dari komitmen ini adalah proyek Rusun MBR Manggarai. Berlokasi di Jalan Manggarai Utara I dan II, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, proyek ini memanfaatkan lahan seluas 2,1 hektare. Pembangunannya akan digarap KAI Properti, anak usaha KAI yang memang bergerak di bidang pengembangan properti berbasis transportasi.

Rencananya, bangunan setinggi 12 lantai ini tidak hanya berisi unit hunian, melainkan juga area ritel dan kios di lantai satu dan dua, menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis di dalam kawasan. Tersedia unit tipe 45 dan 52, dengan harga yang disesuaikan agar tetap terjangkau.

Proyek Rusun MBR Manggarai akan dibangun secara bertahap. Blok G direncanakan mulai konstruksi pada Agustus 2026, diikuti Blok F pada Oktober 2026. Dengan estimasi durasi pembangunan 10 hingga 15 bulan, serah terima unit Blok G diperkirakan antara Mei–Agustus 2027, sementara Blok F menyusul pada Desember 2027 hingga Februari 2028.

Hunian ini tak main-main dalam fasilitas. Penghuni akan dimanjakan dengan akses langsung menuju Stasiun Manggarai dan halte TransJakarta, gedung parkir terintegrasi, ruang terbuka hijau yang menenangkan, hingga area olahraga untuk gaya hidup sehat.

Menko AHY melihat pemanfaatan aset strategis BUMN seperti KAI sebagai kunci utama dalam menghadirkan kawasan perkotaan yang lebih terintegrasi. “PT KAI memiliki aset lahan yang sangat strategis di berbagai kota besar. Jika dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan hunian berbasis transportasi publik, langkah ini tidak hanya menghadirkan solusi perumahan tetapi juga menggerakkan roda ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan,” tegasnya.

Stasiun Manggarai sendiri, sebagai simpul transportasi utama di Jakarta, menjadi lokasi yang ideal untuk proyek percontohan ini. Dengan lebih dari 770 perjalanan kereta api setiap hari dan jumlah pengguna yang terus meningkat — dari 5,14 juta pada 2023 menjadi 5,57 juta pada 2024, dan 5,45 juta pada 2025 untuk gate in — potensi kawasan ini sangat besar. 

Stasiun ini bahkan melayani lebih dari 200 ribu penumpang transit setiap hari. Tingginya mobilitas ini menjadikan kawasan stasiun sebagai magnet bagi pengembangan hunian yang mendukung pola hidup urban efisien. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di bawah kepemimpinan Menko AHY, berkomitmen untuk terus mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ATR/BPN. 

Tujuannya adalah memastikan program ambisius ini berjalan efektif dan berkelanjutan.Kolaborasi lintas sektor ini menjadi sinyal kuat bahwa Program 3 Juta Rumah bukan hanya mimpi, tetapi sebuah kenyataan yang sedang dibangun bersama, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. (yans)