SIMALUNGUN - Ratusan orang lintas iman bersama Masyarakat Adat LAMTORAS Sihaporas memperbaiki jalan menuju ladang mereka yang dihancurkan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) untuk memutus akses warga ke sumber penghidupannya.

Aksi gotong royong yang diiringi dengan doa bersama ini diinisiasi Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis Untuk Keadilan Ekologis Sumatera Utara sebagai bentuk seruan moral dan solidaritas lintas iman terhadap Masyarakat Adat yang terus berjuang mempertahankan tanah leluhur mereka.

Sekitar 300 peserta dari berbagai kalangan hadir: AMAN Tano Batak, KSPPM, BAKUMSU, STT HKBP Nomensen, HKI, para suster, frater, pastor, JPIC Fransiskan Keuskupan Agung Medan, JPIC Kapusin Medan, IAKN, hingga perwakilan komunitas adat se-Tano Batak. Mereka datang membawa doa dan juga amarah dan kepedulian.

Baca Lainnya :

• Ahli Waris Beberkan Bukti Kepemilikan, Eksekusi Rumah Mewah di Rosedale Batam Batal0
• Masyarakat Adat Masukih Tolak Penambangan Emas Ilegal di Hutan Adat Kalimantan Tengah 0
• Merawat Tradisi Penyembuhan Dayak Taboyan: Jaga Keseimbangan Alam, Roh, dan Manusia0
• Bea Cukai Batam Gulung Sindikat Penyelundupan Narkoba, Emas, dan Handphone0
• Masyarakat Adat Tolak Munculnya Organisasi Tongkonan Adat Sang Torayan0

Ketua Umum Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis Sumatera Utara Walden Sitanggang menyatakan kehadiran mereka dalam kegiatan ini bukan untuk menggantikan tugas negara, tapi karena negara lamban.

“Masyarakat Adat Sihaporas berjuang sendirian mempertahankan tanah dan sumber hidupnya. Perjuangan mereka menggugah hati, makanya kami turun tangan,” kata Walden Sitanggang disela aksi gotong royong memperbaiki akses jalan masuk ke perladangan Masyarakat Adat Sihaporas pada Sabtu, 18 Oktober 2025.

Walden menjelaskan beberapa waktu lalu, anggota Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah mempertemukan pihak TPL dan Masyarakat Adat LAMTORAS Sihaporas dalam rapat dengar pendapat. Dalam pertemuan itu, sebutnya, pihak perusahaan TPL berjanji menutup lubang besar yang mereka gali untuk memutus akses warga.

Namun, imbuhnya, janji itu tak lebih dari kata-kata kosong. Hingga saat ini, tak satu pun lubang yang telah mereka gali ditutup oleh TPL. Sebaliknya, Masyarakat Adat justru yang harus menutupnya sendiri dengan tangan mereka yang penuh luka dan harapan. “Janji TPL hampa. Kami yang turun memperbaikinya. Ini bukti lemahnya tanggung jawab perusahaan,” ujar Walden dengan nada kecewa.

Mersi Silalahi, salah seorang Perempuan Adat Sihaporas yang ikut dalam kegiatan ini menyatakan gotong royong lintas iman ini menjadi simbol perlawanan spiritual dan ekologis. Dikatakannya, perjuangan Masyarakat Adat dalam mempertahankan tanah leluhur bukan hanya soal hak milik, tetapi soal hidup atau mati.

“Kami hanya ingin bertahan hidup dan menyekolahkan anak-anak kami. Tapi semuanya dipersulit. Tanaman pangan kami diganti eukaliptus, jalan kami digali,” tutur Mersi Silalahi dengan mata berkaca-kaca.

Masyarakat Adat Sihaporas sedang bergotong royong memperbaiki jalan yang dirusak PT Tiba Pulo Lestari (TPL), Sabtu (18/10/2025). Dokumentasi AMAN

Dirusak TPL Lagi

Ironi, beberapa jam setelah Masyarakat Adat menimbun jalan yang dirusak TPL, sejumlah alat berat kembali merusak jalan yang ditimbun tersebut pukul 22.00 Wib. Masyarakat Adat menemukan jalan itu kembali dirusak TPL, sementara petugas keamanan perusahaan itu terus berjaga di sekitar lokasi.

Minggu (19/10/2025) pagi, Masyarakat Adat menemukan ada tiga titik jalan yang baru diperbaiki kembali digali oleh TPL menggunakan alat berat. Ketiga titik yang dirusak kembali itu semuanya mengarah ke jalan menuju ladang Masyarakat Adat. “Kami baru saja menimbun jalan itu kemarin, tapi malamnya langsung dihancurkan lagi oleh TPL,” ujar Putri Ambarita dari Sihaporas.

Putri meminta pemerintah dan aparat penegak hukum segera menindak pihak TPL yang terlibat pengerusakan jalan menuju akses perladangan Masyarakat Adat Sihaporas. Putri mengatakan negara tidak boleh berpura-pura buta atas penderitaan yang dialami oleh Masyarakat Adat Sihaporas di Tano Batak.

“Ketika negara diam, solidaritas rakyat harus berbicara. Ketika pemerintah lamban, iman harus bekerja. Karena keadilan ekologis dan kemanusiaan tidak boleh ditunda,” ujarnya.

Putri menegaskan bagi Masyarakat Adat Sihaporas, tanah bukan sekadar ruang hidup, tetapi napas kebebasan dan martabat. “Sayangnya di negeri ini, kebebasan Masyarakat Adat di Tano Batak terus digerus oleh perusahaan TPL yang berlindung di balik izin negara,” pungkasnya. (maruli simanjuntak)