MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau, seiring meningkatnya potensi kebakaran memasuki musim kemarau tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari konsolidasi nasional untuk memastikan seluruh unsur pengendalian di daerah rawan berada dalam kondisi siap siaga penuh.

“Saya tegaskan, pengendalian karhutla harus mengedepankan deteksi dini dan respons cepat. Jangan menunggu api membesar. Begitu terdeteksi hotspot, harus langsung ditangani di lapangan. Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci utama,” tegas Menteri Hanif saat memimpin apel kesiapsiagaan karhutla di Lapangan Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Rumbai, Pekanbaru.

Menteri Hanif juga memimpin rapat koordinasi kesiapsiagaan pengendalian karhutla di Provinsi Riau bersama pemerintah daerah setempat, TNI/Polri, serta unsur dunia usaha. Konsolidasi ini menekankan penguatan sinergi lintas sektor dan kesiapan operasional seluruh pihak dalam menghadapi ancaman karhutla.

Diketahui, saat ini kondisi Provinsi Riau menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Hingga 23 April 2026, jumlah titik panas tercatat mencapai 840 titik, dengan 318 titik pada tingkat kepercayaan tinggi, meningkat enam kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Luas kebakaran juga melonjak signifikan hingga mencapai 8.555,37 hektare, atau meningkat 20 kali lipat dibandingkan tahun 2025.

Peningkatan tersebut terjadi di tengah prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan Indonesia tengah menuju fase El Niño lemah hingga moderat, yang berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan lebih kering, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Hal ini tentunya memperbesar risiko kebakaran, khususnya pada ekosistem gambut yang sangat rentan terhadap kekeringan.

Menteri Hanif menekankan bahwa kesiapsiagaan harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga Masyarakat Peduli Api dan dunia usaha, diminta untuk memperkuat patroli terpadu, meningkatkan pengawasan di wilayah rawan, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan setiap saat.

Perusahaan perkebunan dan kehutanan juga diingatkan untuk menjalankan tanggung jawabnya secara penuh, termasuk memastikan sarana prasarana pengendalian karhutla dalam kondisi siap pakai, menjaga tata kelola air di lahan gambut, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pemantauan hotspot dan sistem peringatan dini.

Sejalan dengan hal tersebut, General Manager PHR Zona Rokan, Andre Wijanarko, menegaskan bahwa stabilitas ekosistem lingkungan merupakan fondasi penting bagi keandalan produksi migas nasional. Ancaman karhutla dinilai sebagai risiko operasional nyata yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan infrastruktur energi dan keselamatan publik.

“Penurunan visibilitas, gangguan kesehatan pekerja, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat sekitar adalah risiko yang wajib kami mitigasi secara komprehensif sejak fase awal. Kesiagaan personel fire brigade dan formasi armada alat berat kami di lapangan hari ini merepresentasikan ketegasan PHR dalam melindungi aset negara sekaligus mengamankan ruang hidup masyarakat,” ujar Andre di hadapan ratusan personel fire brigade.

Pemerintah menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pembakaran lahan. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, termasuk evaluasi hingga pencabutan izin bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian.

Dengan meningkatnya jumlah hotspot, kerentanan gambut, serta ancaman kekeringan akibat El Nino, seluruh pihak dituntut untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sinergi. Upaya pengendalian karhutla tahun ini harus lebih responsif, terkoordinasi, dan konsisten agar Provinsi Riau tidak kembali mengalami bencana kabut asap yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan perekonomian.