AMAN dan Hakim Adat Gugat KUHP ke Mahkamah Konstitusi, Minta Negara Akui Peradilan Adat
ALIANSI Masyarakat Adat Nusantara
(AMAN) bersama Hakim Peradilan Adat dari Sulawesi Tengah mengajukan uji
materiil sejumlah ketentuan hukum yang hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 19 November 2026.
Gugatan yang langsung didaftarkan oleh Sekretaris Jenderal
AMAN Rukka Sombolinggi bersama sejumlah pemohon ini bertujuan memastikan
keberadaan hukum dan pranata peradilan adat mendapat pengakuan serta
perlindungan konstitusional.
Para pemohon menilai sejumlah ketentuan KUHP berpotensi
membatasi keberlakuan hukum adat karena menggantungkan pengakuannya pada
Peraturan Daerah. Selain itu, KUHP juga dinilai belum memberikan pengakuan
memadai terhadap pranata adat yang selama ini menjalankan fungsi penyelesaian
perkara di komunitas Masyarakat Adat.
Baca Juga
Kuasa hukum para pemohon, Yance Arizona mengatakan negara
seharusnya tidak hanya mengakui norma hukum adat, tetapi juga menghormati
pranata yang memiliki kewenangan menjalankan dan menegakkan aturan tersebut.
"KUHP mengakui hukum adat sebagai hukum yang hidup,
tetapi sekaligus menggantungkan keberlakuannya pada Peraturan Daerah. Itu
kontradiksi. Konstitusi memerintahkan negara untuk mengakui dan menghormati,
bukan untuk menentukan hidup-matinya hukum adat," kata Yance usai
mendaftarkan gugatan para pemohon ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (19/11).
Para pemohon turut hadir dalam pengajuan uji materiil ini
yaitu Rukmini P. Toheke, Tina Ngata (ibu kampung), sekaligus penyelenggara
peradilan adat Masyarakat Adat To Kulawi Moma di Ngata Toro, Kabupaten Sigi,
Sulawesi Tengah.
Yance menjelaskan pengakuan terhadap pranata adat penting
agar hasil penyelesaian perkara melalui mekanisme adat memperoleh penghormatan
dalam sistem peradilan pidana nasional. Menurutnya, peradilan adat selama ini
mengedepankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam
komunitas, bukan semata-mata pembalasan.
Yance juga menyoroti keberadaan mekanisme peradilan adat di
Papua dan Aceh yang telah diatur melalui Undang-Undang kekhususan masing-masing
daerah. Ia meminta agar pengaturan dalam KUHP tetap menghormati kewenangan dan
mekanisme yang telah berjalan di kedua wilayah tersebut.
Yance menyebut objek gugatan yang diajukan ke MK meliputi
Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), serta
Penjelasan Pasal 2 ayat (3) KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Disebutnya, ada dua masalah utama yang dipersoalkan para
pemohon. Pertama, kewajiban mengatur hukum yang hidup dalam masyarakat
melalui Peraturan Daerah dinilai menjadikan pengakuan negara seolah-olah
sebagai syarat berlakunya hukum adat. Padahal, hukum adat telah tumbuh, hidup,
dan dijalankan masyarakat jauh sebelum adanya pengaturan negara.
Kedua, ketentuan KUHP dinilai belum
mengakui pranata adat sebagai penyelenggara hukum yang hidup dalam masyarakat.
Kondisi ini dikhawatirkan membuat penyelesaian perkara melalui peradilan adat
tidak memperoleh kepastian penghormatan sebagai bagian dari mekanisme keadilan
restoratif.
Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi menjelaskan
gugatan ini merupakan langkah konstitusional setelah berbagai masukan
organisasi Masyarakat Adat tidak terakomodasi selama proses penyusunan KUHP.
Rukka mengungkapkan AMAN telah menyampaikan kritik,
keberatan, dan sejumlah usulan kepada DPR, pemerintah, serta kalangan akademisi
yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang tersebut. Namun, berbagai masukan
itu tidak mendapat respons sebagaimana diharapkan.
"Selama proses penyusunan KUHP, banyak masukan,
sanggahan dan kritik yang kami sampaikan kepada berbagai pihak. Bukan hanya
kepada DPR, tetapi juga pemerintah dan akademisi yang terlibat dalam
penyusunannya. Namun, tidak satu pun masukan AMAN yang diterima," kata
Rukka di Mahkamah Konstitusi.
Ia mengatakan meski pun KUHP telah disahkan dan peraturan
pelaksanaannya telah diterbitkan, pengujian ke MK tetap diperlukan untuk
memastikan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak Masyarakat Adat
yang dijamin konstitusi.
"Karena Undang-Undang ini sudah disahkan dan peraturan
pelaksanaannya juga sudah ada, sekarang saatnya kita memastikan terlebih dahulu
apakah ketentuan ini selaras dengan hak-hak Masyarakat Adat yang dijamin dalam
konstitusi atau tidak," tegasnya.
Rukka menekankan keberadaan Masyarakat Adat yang mampu
mengatur dan menyelesaikan persoalannya sendiri merupakan kontribusi penting
bagi negara dalam memperluas akses terhadap keadilan.
Menurutnya, tidak semua persoalan di tengah masyarakat harus
diselesaikan melalui sistem peradilan negara. Mekanisme adat yang telah hidup
dan dijalankan secara turun-temurun dapat menjadi bagian penting dalam
penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan sosial.
"Negara harus berterima kasih kepada Masyarakat Adat
yang masih bisa mengurus dan mengatur dirinya sendiri. Kalau seluruh kasus
pidana, mulai dari pencurian ayam hingga pembunuhan, diselesaikan oleh sistem
peradilan negara, maka negara ini tidak akan punya cukup aparat untuk mengurusi
semua persoalan itu," ungkapnya.
Rukka menambahkan dalam hal ini, Masyarakat Adat justru
membantu negara menghadirkan akses keadilan yang lebih dekat dengan kehidupan
masyarakat. Ia menegaskan gugatan yang mereka ajukan ini bukan bertujuan
menghidupkan kembali pengadilan adat yang telah dihapus melalui Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1951 ataupun menempatkannya di bawah Mahkamah Agung.
”AMAN menginginkan pengakuan terhadap pranata adat yang
masih hidup, termasuk para pemangku adat yang menjalankan fungsi penyelesaian
perkara di komunitasnya,” tandasnya. (ridhoino kristo sebastianus melano/apg)
