Logo Porosbumi
21 Nov 2026,
21 November 2026
LIVE TV

AMAN dan Hakim Adat Gugat KUHP ke Mahkamah Konstitusi, Minta Negara Akui Peradilan Adat

PorosBumi 20 Nov 2026, 19:51:43 WIB
AMAN dan Hakim Adat Gugat KUHP ke Mahkamah Konstitusi, Minta Negara Akui Peradilan Adat

ALIANSI Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Hakim Peradilan Adat dari Sulawesi Tengah mengajukan uji materiil sejumlah ketentuan hukum yang hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 19 November 2026.

Gugatan yang langsung didaftarkan oleh Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi bersama sejumlah pemohon ini bertujuan memastikan keberadaan hukum dan pranata peradilan adat mendapat pengakuan serta perlindungan konstitusional.

Para pemohon menilai sejumlah ketentuan KUHP berpotensi membatasi keberlakuan hukum adat karena menggantungkan pengakuannya pada Peraturan Daerah. Selain itu, KUHP juga dinilai belum memberikan pengakuan memadai terhadap pranata adat yang selama ini menjalankan fungsi penyelesaian perkara di komunitas Masyarakat Adat.

Kuasa hukum para pemohon, Yance Arizona mengatakan negara seharusnya tidak hanya mengakui norma hukum adat, tetapi juga menghormati pranata yang memiliki kewenangan menjalankan dan menegakkan aturan tersebut.

"KUHP mengakui hukum adat sebagai hukum yang hidup, tetapi sekaligus menggantungkan keberlakuannya pada Peraturan Daerah. Itu kontradiksi. Konstitusi memerintahkan negara untuk mengakui dan menghormati, bukan untuk menentukan hidup-matinya hukum adat," kata Yance usai mendaftarkan gugatan para pemohon ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (19/11).

Para pemohon turut hadir dalam pengajuan uji materiil ini yaitu Rukmini P. Toheke, Tina Ngata (ibu kampung), sekaligus penyelenggara peradilan adat Masyarakat Adat To Kulawi Moma di Ngata Toro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Yance menjelaskan pengakuan terhadap pranata adat penting agar hasil penyelesaian perkara melalui mekanisme adat memperoleh penghormatan dalam sistem peradilan pidana nasional. Menurutnya, peradilan adat selama ini mengedepankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam komunitas, bukan semata-mata pembalasan.

Yance juga menyoroti keberadaan mekanisme peradilan adat di Papua dan Aceh yang telah diatur melalui Undang-Undang kekhususan masing-masing daerah. Ia meminta agar pengaturan dalam KUHP tetap menghormati kewenangan dan mekanisme yang telah berjalan di kedua wilayah tersebut.

Yance menyebut objek gugatan yang diajukan ke MK meliputi Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), serta Penjelasan Pasal 2 ayat (3) KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disebutnya, ada dua masalah utama yang dipersoalkan para pemohon. Pertama, kewajiban mengatur hukum yang hidup dalam masyarakat melalui Peraturan Daerah dinilai menjadikan pengakuan negara seolah-olah sebagai syarat berlakunya hukum adat. Padahal, hukum adat telah tumbuh, hidup, dan dijalankan masyarakat jauh sebelum adanya pengaturan negara.

Kedua, ketentuan KUHP dinilai belum mengakui pranata adat sebagai penyelenggara hukum yang hidup dalam masyarakat. Kondisi ini dikhawatirkan membuat penyelesaian perkara melalui peradilan adat tidak memperoleh kepastian penghormatan sebagai bagian dari mekanisme keadilan restoratif.

Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi menjelaskan gugatan ini merupakan langkah konstitusional setelah berbagai masukan organisasi Masyarakat Adat tidak terakomodasi selama proses penyusunan KUHP.

Rukka mengungkapkan AMAN telah menyampaikan kritik, keberatan, dan sejumlah usulan kepada DPR, pemerintah, serta kalangan akademisi yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang tersebut. Namun, berbagai masukan itu tidak mendapat respons sebagaimana diharapkan.

"Selama proses penyusunan KUHP, banyak masukan, sanggahan dan kritik yang kami sampaikan kepada berbagai pihak. Bukan hanya kepada DPR, tetapi juga pemerintah dan akademisi yang terlibat dalam penyusunannya. Namun, tidak satu pun masukan AMAN yang diterima," kata Rukka di Mahkamah Konstitusi.

Ia mengatakan meski pun KUHP telah disahkan dan peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan, pengujian ke MK tetap diperlukan untuk memastikan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak Masyarakat Adat yang dijamin konstitusi.

"Karena Undang-Undang ini sudah disahkan dan peraturan pelaksanaannya juga sudah ada, sekarang saatnya kita memastikan terlebih dahulu apakah ketentuan ini selaras dengan hak-hak Masyarakat Adat yang dijamin dalam konstitusi atau tidak," tegasnya.

Rukka menekankan keberadaan Masyarakat Adat yang mampu mengatur dan menyelesaikan persoalannya sendiri merupakan kontribusi penting bagi negara dalam memperluas akses terhadap keadilan.

Menurutnya, tidak semua persoalan di tengah masyarakat harus diselesaikan melalui sistem peradilan negara. Mekanisme adat yang telah hidup dan dijalankan secara turun-temurun dapat menjadi bagian penting dalam penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan sosial.

"Negara harus berterima kasih kepada Masyarakat Adat yang masih bisa mengurus dan mengatur dirinya sendiri. Kalau seluruh kasus pidana, mulai dari pencurian ayam hingga pembunuhan, diselesaikan oleh sistem peradilan negara, maka negara ini tidak akan punya cukup aparat untuk mengurusi semua persoalan itu," ungkapnya.

Rukka menambahkan dalam hal ini, Masyarakat Adat justru membantu negara menghadirkan akses keadilan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Ia menegaskan gugatan yang mereka ajukan ini bukan bertujuan menghidupkan kembali pengadilan adat yang telah dihapus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 ataupun menempatkannya di bawah Mahkamah Agung.

”AMAN menginginkan pengakuan terhadap pranata adat yang masih hidup, termasuk para pemangku adat yang menjalankan fungsi penyelesaian perkara di komunitasnya,” tandasnya. (ridhoino kristo sebastianus melano/apg)

Topik Terkait

Komentar Pembaca ( 0)

Tulis Komentar
Tinggalkan Komentar
```