TEMUAN Badan Meteorologi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut bahwa fenomena El Nino kemungkinan besar akan terjadi pada Juni-Agustus 2026. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), El Nino adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudera Pasifik yang umumnya berlangsung antara sembilan hingga 12 bulan.

El Nino bisa memicu kenaikan suhu di berbagai belahan dunia, meningkatkan curah hujan di sejumlah wilayah, sekaligus menyebabkan kekeringan di wilayah lain. El Nino juga dapat mendorong terbentuknya badai tropis dan angin topan di kawasan Pasifik tengah dan timur.

WMO membeberkan temuan bahwa ada 80% kemungkinan El Nino terjadi pada Juni-Agustus 2026. Selain itu ada pula probabilitas “mendekati atau bahkan melebihi 90 persen” El Nino akan berlanjut setidaknya hingga November 2026.

“Meski masih ada ketidakpastian mengenai waktu dan puncak kekuatan El Nino, sebagian besar model prakiraan menunjukkan fenomena ini setidaknya akan berkategori sedang, dan kemungkinan bisa mencapai tingkat kuat,” kata WMO.

Pejabat tertinggi WMO mengatakan langkah paling bijaksana saat ini adalah bersiap menghadapi skenario terburuk. “Kita perlu bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya El Nino yang kuat, yang dapat memperparah kekeringan dan hujan ekstrem serta meningkatkan risiko gelombang panas, baik di daratan maupun di lautan,” kata Celeste Saulo, Sekretaris Jenderal World Meteorological Organization.

Risiko lain yang terkait dengan fenomena tersebut mencakup meningkatnya penyebaran penyakit yang ditularkan serangga, seperti nyamuk dan kutu, serta berkurangnya ketersediaan pangan dan air. Tanaman yang rentan terhadap perubahan iklim, seperti kakao, juga berpotensi mengalami gagal panen atau hasil panen yang jauh di bawah normal.

Tanah kering yang retak. Terlihat juga sedikit tanaman hijau dan bunga putih kecil yang tumbuh di daerah kekeringan tersebut. Tanah kering yang retak. Terlihat juga sedikit tanaman hijau dan bunga putih kecil yang tumbuh di daerah kekeringan tersebut.

Indikasi kemunculan periode El Nino telah diamati dan dicatat oleh WMO serta lembaga lainnya selama beberapa bulan terakhir, sebagian besar dipicu oleh tingginya suhu lautan. Periode El Nino terakhir pada 2023 hingga 2024 turut menyebabkan 2024 menjadi tahun terpanas dalam sejarah global.

"El Nino akan memperburuk kondisi Bumi yang kian memanas," kata Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB dalam sebuah pernyataan video. "Dampaknya akan lebih keras, menyebar lebih jauh, dan melintasi batas negara."

Ia menyatakan bahwa "satu-satunya respons efektif adalah aksi iklim yang setara dengan krisis tersebut," misalnya menghentikan ketergantungan pada bahan bakar fosil, mempercepat peralihan ke energi terbarukan, melindungi kelompok paling rentan, dan menyediakan sistem peringatan dini untuk semua pihak.

Peringatan ini muncul tidak lama setelah gelombang panas awal musim panas membawa rekor suhu tertinggi pada bulan Mei di beberapa wilayah Eropa barat. Kondisi ini juga bertepatan dengan lonjakan suhu tinggi yang biasa terjadi di sebagian wilayah Asia, seperti India dan Cina.

WMO menyatakan bahwa pada akhir April hingga pertengahan Mei lalu, suhu permukaan laut di bagian tengah sampai timur Pasifik Ekuatorial mulai mendekati ambang batas El Nino. Sedangkan suhu di bawah permukaan laut tercatat lebih dari 6 derajat Celsius atau di atas rata-rata. Untuk periode Juni hingga Agustus 2026, prakiraan cuaca memproyeksikan, "dominasi suhu di atas normal yang terjadi hampir merata di hampir seluruh belahan dunia".

Tanda-tanda Godzilla El Niño Semakin Nampak, Solusi Iklim di Hulu Harus Jadi Prioritas

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dalam rilis terbarunya menyampaikan, perkembangan kondisi iklim global menunjukkan tanda-tanda menguatnya fenomena El Niño ekstrem atau yang dikenal sebagai “Godzilla/Super El Niño” di kawasan Samudera Pasifik.

Rilis yang dikeluarkan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (14/05/2026) menunjukkan bahwa El Niño akan segera muncul pada Mei-Juli 2026 dengan peluang terjadi sebesar 82%. Sejumlah pemantauan suhu permukaan laut juga memperlihatkan anomali panas yang terus meningkat di wilayah Pasifik tengah dan timur, yang berpotensi memicu dampak cuaca ekstrem di berbagai negara, termasuk Indonesia.

BMKG sendiri mempredisksi El Niño mulai aktif pada Juni 2026 dengan intensitas moderat hingga kuat. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia mengalami puncak kemarau pada Agustus-September 2026. Pengampanye Iklim dan Isu Global WALHI, Patria Rizky Ananda mengatakan, fenomena ini tidak bisa dipisahkan dari krisis iklim global yang semakin nyata akibat model pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam yang rakus.

“Sejumlah kajian menunjukkan bahwa bencana dan cuaca ekstrem yang dulu dianggap langka kini terjadi semakin sering—dari yang sebelumnya berulang dalam rentang 100-200 tahun, kini dapat muncul hanya dalam siklus 20-50 tahunan. Situasi ini menegaskan bahwa krisis yang dihadapi bukan lagi sekadar anomali alam, melainkan konsekuensi sistemik dari krisis ekologis yang terus diproduksi dan dibiarkan berlangsung,” kata  Patria.

Ia menjabarkan, bahwa Godzilla/Super El Niño sudah seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat langkah mitigasi dan adaptasi krisis iklim, terutama melalui perlindungan ekosistem-ekosistem penting seperti hutan, gambut, karst, dan mangrove sebagai upaya pencegahan dampak El Niño di kawasan hulu.

Fenomena El Niño ekstrem tidak hanya mengancam sektor pertanian dan ketahanan pangan, tetapi juga memperbesar risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak serius terhadap kesehatan publik. Hal tersebut sebagaimana pernah terjadi dalam tragedi karhutla besar tahun 1997 dan 2015 yang meninggalkan kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi dalam skala luas.

“Bagi kami, dampak El Niño dapat memburuk selama pemerintah tetap membiarkan deforestasi, perusakan gambut, ekspansi tambang, dan perkebunan monokultur berlangsung, karena kerusakan kawasan hulu membuat alam kehilangan kemampuan menyimpan air dan memperbesar risiko kekeringan, gagal panen, krisis air bersih, serta karhutla,” kata Patria.

“WALHI juga menilai pemerintah masih terjebak pada penanganan darurat tanpa menyentuh akar persoalan berupa model pembangunan ekstraktif, termasuk melalui kebijakan seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dapat berisiko mengganggu siklus hidrologi dan menciptakan rasa aman semu dalam menghadapi krisis iklim,” sambungnya.

Untuk itu, alih-alih berfokus pada respons darurat, WALHI mendesak pemerintah untuk segera menghentikan izin-izin yang merusak kawasan hutan dan gambut, memperkuat perlindungan wilayah kelola rakyat, memastikan pemulihan ekosistem di daerah tangkapan air, serta membangun sistem mitigasi krisis iklim yang berpihak pada keselamatan warga.

“Tanpa perubahan arah kebijakan lingkungan dan pembangunan, Indonesia akan terus berada dalam kondisi rentan menghadapi bencana iklim yang semakin ekstrem akibat krisis iklim global,” tutup Patria.