JAKARTA — Lembaga riset dan advokasi ekonomi-lingkungan Transisi Bersih menilai sektor hulu industri kelapa sawit Indonesia menghadapi persoalan struktural serius, yaitu ekspansi lahan terus berlanjut, produktivitas perkebunan menurun, sementara kontribusi fiskalnya tidak sebanding dengan skala ekonomi yang dihasilkan.

Temuan ini disampaikan dalam peluncuran kajian “Dinamika Sektor Hulu Sawit di Indonesia: Ekspansi Lahan, Rendahnya Produktivitas, dan Kesenjangan Kontribusi Fiskal” di Jakarta, Rabu (10/12/2025). Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, mengatakan bahwa krisis ekologis yang ditandai dengan banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera tidak dapat dilepaskan dari pola pengelolaan sawit yang bertumpu pada perluasan lahan.

“Ekspansi sawit masih menjadi strategi utama industri, padahal dampak ekologisnya kian berat. Risiko lingkungan ditanggung masyarakat, sementara manfaat ekonominya terkonsentrasi ke kelompok-kelompok usaha,” ujar Rahman.  

Baca Lainnya :

• Tinjau Titik Terparah Aceh Tamiang, AHY Petakan Kerusakan Infrastruktur dan Salurkan Bantuan0
• Habitus Amran Sulaiman Merespon Cepat Bantuan Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera0
• Presiden: 200 Helikopter Perkuat Kesiapsiagaan Nasional Terutama Penanganan Bencana0
• Banjir dan Longsor di Sumatera: 12 Komunitas Masyarakat Adat di Tano Batak Terisolir 0
• Gakkum Kehutanan: Ada Indikasi Kerusakan di Hulu DAS yang Perparah Bencana di Hilir0

Kajian Transisi Bersih menunjukkan paradoks. meskipun moratorium sawit diberlakukan sejak 2018, deforestasi dan perluasan lahan perkebunan masih terus terjadi hingga 2024. Pada saat yang sama, produktivitas sawit justru menunjukkan tren penurunan sejak 2019. Penurunan ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor iklim, penuaan tanaman, mahalnya biaya replanting, serta lemahnya insentif kebijakan untuk intensifikasi kebun.  

Peneliti Transisi Bersih, Aimatul Yumna, menjelaskan bahwa struktur insentif ekonomi saat ini mendorong perusahaan membuka lahan baru ketimbang melakukan peremajaan kebun. “Biaya membuka lahan baru jauh lebih murah dibandingkan replanting yang mahal dan berisiko kehilangan pendapatan selama tiga hingga empat tahun. Akibatnya, ekspansi lebih dipilih daripada peningkatan produktivitas,” kata Yumna.  

Dari sisi ekonomi, kajian ini juga menyoroti ketimpangan distribusi nilai tambah industri sawit. Berdasarkan tabel input–output BPS, sekitar 74 persen nilai tambah sawit dinikmati sebagai surplus usaha perusahaan, sementara kompensasi tenaga kerja hanya sekitar 25 persen.

“Kontribusi pajaknyapun tercatat sangat kecil, yakni sekitar satu persen dari total nilai tambah. Ini menunjukkan industri sawit sangat menguntungkan, tetapi kontribusinya terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan pekerja masih terbatas,” tambah Yumna.

Rendahnya kontribusi fiskal tersebut, menurut Transisi Bersih, diperparah oleh praktik under-invoicing dan lemahnya pengawasan pajak dalam rantai ekspor sawit. Kondisi ini menyebabkan negara gagal menangkap economic rent secara optimal, meskipun keuntungan industri sawit sangat besar.  

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Next Policy Yusuf Wibisono mengungkapkan, sumber ekonomi terpenting negara selain ekonomi domestik yaitu ekspor, dan salah satu ekspor terbesar adalah sawit. Sawit pun menjadi hal yang krusial dalam pertumbuhan ekonomi.

Sayangnya, sawit boros lahan dan produktivitasnya kini rendah. ”Mengenai produktivitas, apa yang berlangsung di dalam industri sawit Indonesia itu bukan best practices. Mestinya bisa lebih besar hasil yang kita peroleh,” katanya.

Tata Mustasya, Direktur Eksekutif SUSTAIN, melihat pentingnya tata kelola industri sawit yang mempertimbangkan tiga aspek: ekonomi (termasuk lapangan kerja), lingkungan, dan sosial. Jika hanya pertumbuhan ekonomi yang dikejar, risikonya akan sangat berat. "Subsidi untuk biodiesel saja begitu besar, mestinya biaya untuk konservasi lingkungan dan kesejahteraan sosial lebih besar lagi," desaknya.  

Melalui kajian ini, Transisi Bersih merekomendasikan tiga agenda kebijakan utama: penguatan moratorium dan tata kelola perizinan untuk menekan ekspansi lahan, penurunan biaya dan risiko replanting melalui pembiayaan hijau dan insentif pajak, serta reformasi fiskal agar surplus ekonomi sawit dapat dibagikan lebih adil dan mendorong peningkatan produktivitas. “Tanpa pembenahan struktur insentif, industri sawit akan terus menghasilkan keuntungan privat dan risiko publik,” ucap Rahman.

Rahman juga menekankan pentingnya redistribusi lahan setelah terbukti tata kelola sawit yang tidak cukup adil bagi rakyat dan penerimaan negara dilihat dari bencana ekologis yang menimpa Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Lahan-lahan yang izinnya dicabut itu sebaiknya hanya diproyeksikan untuk reforestasi, atau jika harus dikelola sebagai lahan sawit pun harus diberikan pengelolaannya kepada rakyat. Ini penting agar biaya ekologis dan kesenjangan ekonomi yang berlangsung selama ini bisa direduksi. Agar tidak ada lagi bencana banjir bandang dan longsor yang mengerikan seperti di Sumatera,” ujarnya. (jaylani)