MENANDAI dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PT Binokular Media Utama (“Binokular”) memotret bagaimana kinerja kementerian, lembaga negara, dan program prioritas pemerintah diberitakan media massa serta diperbincangkan warganet di media sosial.

Hasilnya, media massa cenderung memberitakan secara positif, warganet banyak mengapresiasi program yang terasa langsung manfaatnya, sementara kritik terkonsentrasi pada beberapa isu besar.

Menggunakan alat kerja Big Data Analytics (Analis Data Besar) dan Artificial Intelligence (akal imitasi/AI) yang diolah dan diteliti kembali oleh sejumlah Analis dan Konsultan Data Monitoring, Binokular memantau pemberitaan media massa dan media sosial pada periode 20 Oktober 2024 hingga 14 Oktober 2026.

Data yang dipantau ini mencakup 49 kementerian, enam lembaga negara, dan delapan program prioritas pemerintah. Dua lensa ini dibaca bersama untuk melihat pemberitaan dan persepsi publik sejalan, dan yang mana keduanya berbeda.

Dari 49 kementerian dalam 5.461.704 berita di media massa, tiga kementerian dengan volume pemberitaan (Share of Voice) tertinggi adalah Kementerian Agama dengan 713.387 berita, Kementerian Keuangan dengan 699.258 berita, dan Kementerian Dalam Negeri dengan 489.033 berita. Sentimen positif ketiganya masing-masing 84 persen, 72 persen, dan 78 persen.

Isu terbesar yang menyertai adalah kesejahteraan guru dan penguatan madrasah-pesantren (Kemenag), kinerja penerimaan pajak (Kemenkeu), serta penguatan integritas kepala daerah (Kemendagri). Seluruh delapan kementerian teratas didominasi sentimen positif, berkisar 64 hingga 84 persen.

Kementerian Sosial dan Kementerian Agama mencatat porsi positif tertinggi (84 persen), disusul Kementerian Perhubungan (81 persen), Kementerian Dalam Negeri (78%), lalu Kementerian ESDM (77%). BGN menjadi yang terendah dengan 64 persen positif dan 34 persen negatif.

Pada lembaga negara, DPR RI menghasilkan 71 persen sentimen positif dan 27 persen negatif, dengan isu terbesar aksi demonstrasi dan tekanan publik (82.783 berita).

Bank Indonesia memperoleh 76 persen sentimen positif, terutama terkait penguatan nilai tukar rupiah (106.306 berita), sedangkan MPR RI dan DPD RI masing-masing mencatat 77 persen dan 80 persen.

Kejaksaan Agung menjadi satu-satunya lembaga dengan sentimen negatif dominan, yakni 62 persen negatif dan 33 persen positif dari 387.573 berita.

Pemberitaannya banyak berkaitan dengan penanganan perkara dan penegakan hukum, antara lain pengambilalihan dan penahanan tersangka TPPU Asabri, yakni eks Jampidsus Febrie Adriansyah (47.330 berita).

Manajer News Binokular Big Data Analytics (“Newstensity”), Nicko Mardiansyah, menilai pola ini memperlihatkan dua hal sekaligus. Pemberitaan yang dominan positif menunjukkan program dan kebijakan pemerintah mendapat ruang yang luas di media.

"Namun, sentimen negatif pada institusi penegakan hukum perlu dibaca sebagai sinyal bahwa publik menuntut kejelasan dan ketegasan dalam penanganan perkara,” kata Nicko.

Di media sosial, Manajer Media Sosial Binokular Big Data Analytics (Socindex), Danu Setio Wihananto mengungkapkan, Kementerian Sosial menjadi kementerian/lembaga yang paling banyak diapresiasi warganet selama dua tahun pemerintahan, dengan 436.127 percakapan positif.

"Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang paling banyak dipuji, bersama Program Keluarga Harapan dan Program Sembako. Badan Gizi Nasional berada di posisi kedua (301.668 apresiasi) lewat program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," tuturnya.

Kementerian Keuangan menyusul di posisi ketiga (227.041) berkat stimulus tiket transportasi Lebaran, diskon tarif listrik 50 persen, serta THR dan gaji ke-13 ASN,” jelas Danu.

Kementerian Pertanian (226.483) diapresiasi atas peningkatan produksi beras, kenaikan HPP gabah, dan penurunan harga pupuk bersubsidi. Posisi berikutnya ditempati Kementerian Agama (162.413) lewat revitalisasi madrasah dan sertifikasi halal gratis.

Kemudian, berurutan Kementerian Kesehatan (123.076) lewat Cek Kesehatan Gratis, Kementerian Ketenagakerjaan (95.203) lewat Magang Nasional dan pelatihan vokasi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (91.620) lewat digitalisasi pembelajaran dan Program Indonesia Pintar.

Secara umum, Kementerian Sosial, BGN, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan sama-sama masuk delapan besar di media massa dan di media sosial.

Kementerian Sosial positif baik di media massa maupun media sosial. Sementara itu, Kementerian Kesehatan memiliki sentimen positif terendah di media massa, tetapi tetap dipuji warganet lewat Cek Kesehatan Gratis.

Dari delapan program prioritas, Binokular menemukan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatat volume pemberitaan tertinggi, yakni 967.749 berita atau sekitar 44 persen dari seluruh pemberitaan delapan program, dengan 71 persen sentimen positif dan 27 persen negatif.

Isu positif terbesarnya adalah komitmen Presiden (151.333 berita). Sebaliknya, tiga isu negatif terbesar seluruhnya terkait MBG: insiden keracunan (48.942 berita), dugaan korupsi dan masalah hukum (46.359 berita), serta gejolak tata kelola Badan Gizi Nasional (22.366 berita).

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berada di posisi kedua dengan 289.796 berita, 86 persen positif dan 13 persen negatif, dengan sorotan negatif pada polemik anggaran Latsarmil dan gerai (32.157 berita).

Program Penguatan Pendidikan, Sains, Teknologi, dan Digitalisasi (283.549 berita) serta Program Tiga Juta Rumah (281.881 berita) masing-masing mencatat 90 persen dan 91 persen sentimen positif.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis (149.303 berita) dan Food Estate (108.109 berita) mencatat 91 persen dan 90 persen positif, sedangkan Reformasi Pajak (72 persen positif, 25 persen negatif) dan Rencana Kenaikan Gaji ASN (75 persen positif, 23 persen negatif) memiliki porsi negatif lebih besar.

Kritik Warganet Terpusat pada Tiga Topik: Tata Kelola MBG, Kopdes Merah Putih dan Karhutla

Di media sosial, VP Operations Binokular Big Data Analytics, Ridho Marpaung menginformasikan bahwa ada tiga program atau kinerja yang paling banyak mendapat kritik.

“Tiga isu terbesar di media sosial dalam periode dua tahun berjalan ini adalah Tata Kelola MBG dengan 2.605.576 sentimen negatif, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan 427.717 sentimen negatif, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan 390.966 sentimen negatif,” kata Ridho.

Kritik terhadap MBG menyasar banyak aspek pelaksanaan, mulai dari keamanan dan kualitas makanan, khususnya kasus keamanan pangan termasuk temuan keracunan makanan di beberapa daerah, higienitas dapur SPPG, kualitas pelaksana, hingga efektivitas penggunaan anggaran.

Untuk Koperasi Desa Merah Putih, warganet menyoroti kesiapan infrastruktur, kelayakan model bisnis, transparansi anggaran, potensi tata kelola bermasalah, serta persoalan latsarmil calon Manajer Kopdes dan penempatannya.

Sementara itu, penanganan karhutla di Sumatera dan Kalimantan pada Agustus hingga Oktober 2026 dinilai lamban dan belum memadai.

Kabut asap yang makin meluas pada September–Oktober 2026 mulai berdampak pada kesehatan dan aktivitas warga, bahkan dikeluhkan oleh beberapa negara tetangga.

Mengomentari sejumlah temuan di atas, Ridho mengungkapkan bahwa media sosial menjadi arena publik melalui warganet dalam menyampaikan aspirasi, pandangan kritis termasuk kritik, kepedulian, dan pertemuan opini pro-kontra untuk sejumlah topik-topik aktual di masyarakat.

Ridho melanjutkan, tiga topik besar seperti Tata Kelola MBG, Kopdes Merah Putih dan Karhutla bisa menjadi perhatian serius pemerintah dalam mendengarkan suara-suara masyarakat. Tingginya sentimen negatif dalam topik-topik tersebut mesti bisa disikapi dengan tindak lanjut serius oleh pemerintah.

"Pers dan warganet menyampaikan fakta dan data yang bisa muncul lebih cepat karena tanpa prosedur “birokrasi”. Pemerintah bisa mengumpulkan fakta dan data ini sebagai bahan yang melengkapi informasi lain yang sudah dikumpulkan dan diproses dalam sistem kerja pemerintah untuk mengambil keputusan dan kebijakan,” ujar Ridho.  

Berdasarkan temuan media monitoring, Binokular menilai  pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal berikut.
Pertama, Pemerintah perlu tetap konsisten menjaga empat pilar kebangsaan Indonesia.

Empat pilar itu, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, tetap menjaga dengan baik empat pilar demokrasi, yakni Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Pers.

Kedua, menargetkan keberhasilan semakin banyaknya program-program pemerintah dan tetap melanjutkan keberhasilan program-program yang bisa terasa langsung kepada masyarakat, seperti bantuan sosial, gizi masyarakat, stimulus fiskal, dan pangan, penguatan kepada sektor pendidikan, sains dan teknologi. 

Ketiga, Tata Kelola MBG perlu terus diperbaiki dengan menjaga standar keamanan pangan, higienitas dapur SPPG, penanganan kasus-kasus keracunan makanan, pertanggungjawaban anggaran, komunikasi BGN kepada masyarakat, dan lain-lain.

Keempat, kesiapan dan transparansi Koperasi Desa Merah Putih, termasuk kejelasan anggaran serta penempatan Manajer Kopdes perlu dikomunikasikan lebih baik agar tingginya sentimen positif di media massa tidak berjarak lebar dengan kritik–kritik yang muncul di media sosial. 

Kelima, respons terhadap karhutla memerlukan komunikasi yang cepat dan jelas kepada publik, juga penanganan konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat terdampak, karena kabut asap menyentuh langsung kesehatan warga dan menarik perhatian lintas negara.

Keenam, penanganan perkara hukum oleh lembaga penegak hukum perlu disampaikan secara terbuka dan konsisten, mengingat Kejaksaan Agung termasuk lembaga penegakan dengan sentimen negatif dominan terkait kasus yang melibatkan oknum di Kejaksaan Agung.

Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) bisa terus menunjukkan penegakan hukum yang tegas dan juga tetap melakukan perlindungan hukum dan penegakan keadilan kepada wong cilik yang lemah dan tidak berdaya.

Ketujuh, pemerintah perlu lebih melibatkan dan mendorong Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah sebagai salah satu unsur penting dalam keterlibatan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan pemimpin serta dalam menyampaikan keputusan dan kebijakan tersebut kepada masyarakat, serta dalam merespons hal-hal termasuk masalah aktual yang berkembang di masyarakat.

Kedelapan, Pemerintah bisa lebih melibatkan pakar-pakar dan praktisi komunikasi juga insan pers dalam menangkap pesan-pesan dari masyarakat dan menerima fakta-fakta juga data-data di lapangan, menerima masukan-masukan tentang komunikasi, juga selanjutnya untuk ikut menjadi jembatan komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat.