DEPOK — Lebih dari 20 tokoh agama, penghayat kepercayaan, serta perwakilan organisasi keagamaan berkumpul dalam Lokakarya Sistem Pangan untuk Tokoh Agama dan Kepercayaan yang diselenggarakan oleh Yayasan KEHATI bekerja sama dengan Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) pada 7–10 Desember 2025 di Wisma Hijau, Depok. Kegiatan ini menghasilkan Deklarasi Bersama Tokoh Agama & Kepercayaan yang menegaskan komitmen lintas iman dalam mendorong transformasi sistem pangan nasional yang adil, berkelanjutan, serta berakar pada nilai-nilai spiritualitas nusantara.

Dalam lokakarya tersebut, para peserta menyoroti krisis sistem pangan yang ditandai oleh hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan fungsi lahan, ketimpangan akses pangan bagi kelompok rentan, hingga pola konsumsi yang semakin menjauh dari kearifan lokal.

Manajer Program Ekosistem Pertanian Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) Puji Sumedi menekankan bahwa pangan harus dipandang secara holistik. “Pangan adalah ruang spiritual, ekologis, dan sosial. Ia bukan sekadar komoditas. Transformasi sistem pangan tidak akan terjadi tanpa memulihkan relasi manusia dengan alam sebagai anugerah Tuhan,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• Indonesia Ekspor 10 Kontainer Udang Bebas Cesium 137 ke AS0
• Indef Ingatkan Pertanian Belum Pulih Dari Dampak Pandemi0
• Mentan: 40.000 Sawah Terdampak akan Dapatkan Bantuan Kementan, Termasuk Alsintan di Sumut0
• Pangan dalam Perspektif dan Tradisi Masyarakat Indonesia, Sejatinya Sudah Swasembada0
• Pengamat: Indonesia Swasembada Beras, Stok Dunia Tertinggi Sepanjang Sejarah, Harga Global Anjlok!0

Kepala Sekretariat KSPL, Gina Karina, menambahkan bahwa pendekatan teknokratik tidak cukup dalam menjawab krisis pangan. “Nilai agama dan kearifan lokal memberikan landasan moral yang kuat untuk menggerakkan perubahan. Tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku dan pilihan konsumsi masyarakat,” jelasnya.

Di acara yang sama, Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Jarot Indarto menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan komunitas iman. “Transformasi sistem pangan merupakan agenda besar dalam RPJMN, dan partisipasi tokoh agama sangat diperlukan agar kebijakan diversifikasi pangan serta perlindungan sumber daya lokal dapat berkembang menjadi gerakan luas di masyarakat,” ujarnya.

Beberapa perwakilan tokoh agama dan kepercayaan turut menyuarakan beberapa poin penting peran strategis agama dalam program pangan lokal berkelanjutan. Perwakilan tokoh Katolik dari JPIC, Sr. Maria Monika menyatakan bahwa dimensi spiritual harus tercermin dalam perilaku konsumsi umat, dan menurutnya bumi adalah rumah bersama sehingga memilih pangan lokal, mengurangi sampah, dan menjaga tanah merupakan bagian dari praktik iman sehari-hari.

Dari kalangan penghayat kepercayaan, Kento Subarman menekankan bahwa pangan memiliki keterhubungan erat dengan adat dan kosmos. Ia menyatakan bahwa merusak tanah sama artinya dengan merusak diri sendiri, sehingga regenerasi petani dan perlindungan lahan harus dipahami sebagai laku spiritual, bukan sekadar upaya teknis.

Deklarasi Bersama

Deklarasi yang disepakati para tokoh agama dan penghayat kepercayaan menegaskan komitmen untuk memperkuat pangan lokal dan kedaulatan benih dengan melindungi benih-benih lokal, mendorong diversifikasi pangan, dan mengembangkan inovasi olahan pangan yang dapat menarik minat generasi muda.

Deklarasi tersebut juga menekankan pentingnya integrasi spiritualitas ekologis dalam pendidikan dan kebijakan dengan mengarusutamakan ajaran agama dan kearifan lokal tentang rasa syukur, kesederhanaan, dan harmoni dengan alam dalam pendidikan formal, khutbah, ritual, serta perayaan keagamaan.

Selain itu, para tokoh menyatakan perlunya perlindungan lahan dan ekosistem melalui penolakan terhadap alih fungsi lahan subur, penguatan upaya restorasi lingkungan, dan penegakan hukum terhadap tindakan yang merusak alam.

Mereka juga mendorong regenerasi petani dengan membuka akses lahan, menyediakan pendidikan pertanian ekologis, dan membangun kemitraan yang dapat menarik anak muda untuk kembali bergerak di sektor pertanian.

Deklarasi tersebut turut menegaskan bahwa tata kelola sistem pangan harus dilakukan secara lintas sektor dan melibatkan kementerian terkait, lembaga agama, komunitas adat, serta organisasi masyarakat sipil secara setara dan kolaboratif.

Dengan menggunakan pendekatan system thinking, para peserta lokakarya merumuskan Teori Perubahan Sistem Pangan Berkelanjutan, menyusun rencana aksi yang berlandaskan nilai-nilai spiritualitas, dan menyepakati pembentukan Forum Lintas Agama dan Kepercayaan untuk Sistem Pangan Lestari.

Wakil Kementerian Agama, Deva Sebayang, memberikan apresiasi terhadap inisiatif ini dan menegaskan bahwa agama memiliki kekuatan moral yang besar, serta bahwa gerakan lintas iman untuk pangan berkelanjutan merupakan bukti bahwa spiritualitas dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan nasional.

Deklarasi penutup menegaskan bahwa pangan merupakan hak dasar sekaligus titipan Tuhan yang harus dijaga, konsumsi pangan harus dilakukan secara beragam, bergizi, seimbang, dan tidak berlebihan, serta komunitas agama, penghayat kepercayaan, dan masyarakat adat memiliki peran penting dalam mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat.

Para tokoh lintas iman sepakat bahwa transformasi sistem pangan merupakan gerakan spiritual kolektif yang perlu diwujudkan demi masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan. (fadlik al iman)