JAKARTA – Fungsionaris Kadin Pusat, Muhammad Sirod menyoroti maraknya aksi premanisme yang merugikan iklim investasi di Indonesia. Menurutnya aksi premanisme terutama yang dilakukan para oknum organisasi massa (ormas) menyebabkan kerugian mencapai ratusan triliun rupiah karena batalnya investasi di sejumlah kawasan industri.

Kondisi ini terjadi akibat enggannya investor menanam modal di tengah pungutan liar (pungli), intimidasi, hingga gangguan logistik yang dilancarkan oleh para oknum dari ormas. "Investor enggan berkembang karena ketidakpastian keamanan dan biaya tambahan yang tidak perlu," tegas Sirod dalam suatu kesempatan wawancara eksklusif Radio Elsinta, belum lama ini.

Kementerian Investasi/BKPM disebut berkomitmen menyelesaikan hambatan ini. Namun, Sirod menegaskan, upaya tersebut harus didukung penindakan tegas terhadap oknum ormas dan pejabat daerah yang terlibat oleh aparat berwenang. "Budaya premanisme dari tingkat atas hingga bawah menghambat industrialisasi. BKPM perlu memperkuat pengawasan keamanan dan pengelolaan kawasan untuk memulihkan kepercayaan investor," ujarnya.

Baca Lainnya :

• Selain Makan Siang Gratis, Prabowo Hadirkan Cek Kesehatan Gratis0
• Greenpeace Soroti Pernyataan Kontradiktif Menteri ESDM Soal Pembatalan Pensiun Dini PLTU0
• Negara0
• Peluang Besar Tembus SNBP 2025, Ini 10 Jurusan Kedokteran PTN Sepi Peminat0
• KIP Kuliah 2025 Resmi Dibuka, Simak Cara dan Syarat Daftarnya!0

Lebih lanjut, Sirod mengkritik praktik rekrutmen karyawan melalui oknum ormas serta pungli yang masih marak di sektor industri. Menurutnya, hal ini mencerminkan lemahnya teknokrasi dan meritokrasi dalam tata kelola bisnis. "Rekrutmen seharusnya berdasarkan kompetensi, bukan melalui ‘jatah’ dari ormas. Ini merusak produktivitas dan efisiensi," tambahnya.

Ia juga menyoroti dualisme peran ormas. Di satu sisi, beberapa ormas berfungsi membantu efektivitas aparat dinilai berkontribusi positif. Namun di sisi lain, sejumlah oknum justru menjadi parasit bagi dunia usaha. "Ormas bisa menjadi mitra negara jika diawasi ketat. Sayangnya, banyak yang dibina oleh figur berpengaruh, sehingga sulit diberantas meski melanggar hukum," papar Sirod.

Untuk mengatasi hal ini, Sirod menyarankan Indonesia mencontoh negara maju dalam mengatur ormas, sekaligus memperkuat pengawasan internal. "Pemerintah perlu mengevaluasi keberadan ormas-ormas yang mengganggu, memberantas pungli, dan meningkatkan transparansi. Media juga harus berperan aktif mengawasi, tanpa sensasi berlebihan," tegasnya.

Sementara itu, rencana Presiden Prabowo Subianto mengembangkan industri pangan dan pertanian dinilai sebagai langkah strategis. Namun, Sirod mengingatkan, hal itu harus dibarengi penegakan hukum. "Pembangunan sektor basic akan sia-sia jika premanisme masih menggerogoti rantai pasok kita," ucapnya.

Sirod juga mengungkapkan bahwa kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, dan mentalitas yang kurang baik turut memperparah masalah premanisme. "Kemiskinan yang memuncak dan mentalitas ‘minta jatah’ membuat praktik premanisme sulit diberantas. Ini adalah lingkaran setan yang harus diputus," tegasnya.

Ia menambahkan, negara idealis hanya ada di ruang kosong. "Kita hidup di ruang kenyataan dengan banyak ketidaksempurnaan. Tapi, dengan sistem yang efisien dan budaya kerja baik, Indonesia bisa menjadi rumah investasi yang aman dan menguntungkan," ujarnya.

Sirod juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak ragu menindak tegas ormas yang melanggar hukum. "Ormas sulit diberantas karena pembinanya orang-orang besar. Namun, jika ada pelanggaran hukum, harus ada tindakan tegas tanpa pandang bulu," tegasnya.

Sebagai penutup, Sirod menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. "Kita semua harus bersatu untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Tanpa itu, sulit bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam atau Filipina," pungkasnya.