JAKARTA – Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi penentu harga nikel dunia dan meraup manfaat ekonomi besar, lantaran menguasai 42% cadangan nikel dunia dan menyumbang lebih dari 60% pangsa pasar global. Namun, strategi yang dijalankan pemerintah saat ini justru membuat Indonesia belum merasakan manfaat optimal pengelolaan cadangan dan hilirisasi nikel.

Laporan terbaru Transisi Bersih “Strategi Mengontrol Nikel: dari Price Taker ke Price Maker” mengungkapkan, derasnya arus investasi dan ekspansi produksi nikel Indonesia yang tidak terkendali justru menekan harga nikel dunia. Kondisi ini berdampak langsung pada merosotnya nilai ekspor nasional. Selain itu, ekspansi masif juga memicu dampak lingkungan serius, termasuk deforestasi puluhan ribu hektare di kawasan pusat produksi nikel.

“Selama ini Indonesia justru membanjiri pasar dengan produksi berlebihan, sehingga harga nikel jatuh dan nilai tambah nasional hilang. Padahal, secara ekonomi, Indonesia punya daya untuk mengatur pasar,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.

Baca Lainnya :

• AHY: Infrastruktur RDMP Balikpapan yang Diresmikan Presiden Tonggak Kemandirian Energi Nasional0
• Desa Wisata Sumberoto Kini Makin Menyala Dengan Tenaga Surya0
• Tetap Solid di Tengah Tekanan Global, Pertamina Catat Laba Positif USD2.05 Miliar pada Q3 20250
• Bobibos dari Jerami: Inovasi atau Ilusi Energi? 0
• Perkuat Ketahanan Energi, Tambahan Produksi Gas Medco dari Sumur Suban Jauh Lampaui Target 0

Menurutnya, kebijakan pengelolaan nikel seharusnya diimbangi oleh strategi implementasi yang tepat. Utamanya, diperlukan strategi yang jitu agar cadangan yang besar dan produksi nikel yang masif dapat bermanfaat bagi kemakmuran negara. “Masalah utamanya bukan pada hilirisasi itu sendiri, melainkan pada strategi yang tidak tepat,” Abdurrahman menambahkan.

Strategi yang direkomendasikan Transisi Bersih yakni ‘kontrol dan manfaatkan’ (KM). Dengan strategi ini, Indonesia berpeluang mengerek harga nikel dunia hingga dua kali lipat ke kisaran USD 26-36 ribu per metrik ton dalam tiga hingga lima tahun ke depan. Jika strategi tersebut mulai diterapkan pada 2026, kenaikan harga ini diperkirakan tercapai pada periode 2028-2030, dan Indonesia berpotensi memperoleh tambahan pendapatan mencapai Rp 369 triliun per tahun.

Untuk itu, Transisi Bersih merekomendasikan empat langkah strategis utama. Pertama, memperketat kuota produksi dengan menetapkan batasan produksi selama 3-5 tahun untuk menghilangkan surplus global dan menaikkan harga. Kedua, menerapkan pajak ekspor progresif 10-35% yang disesuaikan dengan pergerakan harga nikel dunia, guna meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong penguatan industri hilir di dalam negeri.

Langkah ketiga, menghapus insentif fiskal dengan mencabut fasilitas tax holiday dan tax allowance bagi proyek smelter baru. Menurut Transisi Bersih, dominasi pasar Indonesia sudah cukup kuat untuk menarik investasi tanpa perlu subsidi tambahan. Keempat, meningkatkan standar environmental, social, and governance (ESG) agar pengelolaan nikel tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial.

“Strategi ini bukan sekadar soal angka, tapi tentang menjalankan amanat UUD 1945 untuk memanfaatkan sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan,” Abdurrahman menegaskan.

Selain langkah jangka pendek dan menengah, Transisi Bersih juga mendorong strategi jangka panjang dengan menginisiasi pembentukan Organization of Nickel Exporting Countries (ONEC) bersama negara produsen lain seperti Australia, Brasil, dan Filipina. Wadah ini diharapkan berfungsi layaknya OPEC dalam mengkoordinasikan volume produksi global agar tercipta harga yang adil dan berkelanjutan bagi negara pemilik sumber daya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkapkan, Indonesia sejauh ini tidak bisa menjadi pengendali harga nikel lantaran China menjadi pembeli tunggal yang dominan (monopsoni). Kondisi ini didorong oleh kebijakan hilirisasi nikel yang saat ini berjalan tidak diimbangi dengan kebijakan industrialisasi yang tepat.

Akibatnya, produk hilirisasi nikel berbentuk olahan primer diekspor lantaran sektor industri tengah atau midstream tidak berkembang dan tidak dapat mengolah produk tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia perlu mencari pembeli alternatif produk hilirisasi nikel, guna mengurangi kekuatan China dalam menentukan harga.

“Kita butuh ganti pemain (pembeli) nikel, siapa? BUMN harusnya jadi champion. Nikel kita bisa diserap oleh BUMN seperti Krakatau Steel dan Inalum, termasuk PLN untuk membangun battery energy storage (BESS). Mereka kan juga butuh mineral kritis untuk baterai sejalan dengan kebijakan untuk mendorong transisi energi,” kata Bhima. (jaylani)