BATAM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Transmigrasi Lokal di Rempang pada Selasa (18/3/2025) di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menegaskan bahwa pengembangan Rempang Eco-City harus dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Proyek strategis ini diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Batam, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui berbagai program pembangunan berkelanjutan. "Ingat, Batam dirancang sejak awal menjadi etalase ekonomi bangsa, dihadap-hadapkan dengan tetangga kita yang juga menjadi negara maju dalam sekian dekade," ujar Menko AHY.

Sebagai bagian dari transformasi ekonomi, Rempang Eco-City dirancang untuk menekan angka kemiskinan hingga 60,42% dan mengurangi tingkat pengangguran hingga 70,46%. Pengembangan kawasan ini akan berfokus pada industrialisasi berbasis pengolahan dan manufaktur, menciptakan peluang investasi, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

Baca Lainnya :

• Presiden Prabowo Resmikan 17 Stadion Berstandar FIFA di Berbagai Daerah Indonesia0
• AHY: Infrastruktur Berkelanjutan, Kunci Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan0
• Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Jalan Amblas di Lintas Jambi-Sumbar0
• Menko AHY: Proyek NCICD Krusial Lindungi Pesisir Utara Jawa0
• Ramai Bahas Efisiensi, Menko AHY Pilih Fokus Bekerja dan Cek Infrastruktur Berdampak Besar Untuk Rak0

Selain sektor industri, Menko AHY juga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan warga melalui pembangunan infrastruktur pendukung, khususnya bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.

Untuk mendukung keberlanjutan mata pencaharian nelayan, pemerintah akan membangun dermaga pelabuhan ikan di dekat permukiman baru. Dermaga ini akan dilengkapi dengan fasilitas pelelangan ikan, cold storage, serta penyediaan kapal nelayan berkapasitas 5 GT, 10 GT, dan 30 GT.

Selain itu, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) akan dibangun bekerja sama dengan Pertamina untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. "Misalkan masyarakat nelayan, nanti kita siapkan bantuan untuk kapal, kemudian pembangunan berbagai sarana perikanan seperti cold storage dan tempat ekosistemnya," ungkap Menko AHY.

Menko AHY juga menjelaskan bahwa pemerintah menawarkan skema relokasi dan transmigrasi dengan pendekatan yang lebih manusiawi. "Kalau relokasi hanya betul-betul memindahkan rumah tinggal, setelah itu terserah masing-masing dan sifatnya wajib. Kalau transmigrasi itu sifatnya sukarela, jadi harus ada kesediaan dari masyarakat. Kemudian ada pendampingan dari pemerintah pusat, ada insentif dari pemerintah pusat," jelas Menko AHY.

Sebagai langkah konkret, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp70 miliar untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat terdampak, melalui Kementerian Transmigrasi.

Selain itu, pemerintah juga terus mengoordinasikan berbagai dukungan tambahan, termasuk program bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bagi masyarakat pesisir. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Menko AHY menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.

"Intinya, pada saat ratas di Istana beberapa waktu lalu, beliau (Presiden) sangat ingin Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini bisa mengorkestrasi banyak urusan pembangunan dan pengembangan wilayah, termasuk di Kepri ini," ungkap Menko AHY.

Menko AHY optimistis bahwa dengan perencanaan matang dan partisipasi aktif masyarakat, Rempang Eco-City dapat menjadi contoh sukses dalam pembangunan kawasan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. "Kita ingin memastikan bahwa pembangunan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat, daerah, dan ekonomi nasional," pungkas Menko AHY.

Sertipikat Tanah untuk Warga Rempang

Masih dalam rangkaian kunjungan di Batam, Menko AHY ber kesempatan menyerahkan secara langsung Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada 68 Kepala Keluarga (KK) yang telah menempati hunian tetap di Tanjung Banun, Kepulauan Rempang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Hunian tipe 45 dengan luas lahan 500 m² ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas lahan bagi warga yang sebelumnya belum memiliki sertipikat kepemilikan tanah selama puluhan tahun.

"Sertipikat hak milik tanah ini memberikan kepastian sekaligus menghadirkan kepercayaan diri untuk mendukung program pemerintah dalam membuka ekonomi baru. Kita berharap industri akan semakin maju di Kepri, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, sekaligus mengurangi kesenjangan," ujar Menko AHY dalam keterangannya kepada awak media pada Selasa (18/3/2025).

Ia juga menegaskan bahwa program ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mengawal keberhasilan pengembangan kawasan transmigrasi dan penguatan ekonomi lokal. Menko AHY menekankan bahwa pengembangan kawasan transmigrasi yang terintegrasi di Batam, Rempang, dan Galang (Barelang) harus menghadirkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

"Selain kita berharap hadirnya kawasan transmigrasi yang modern, masyarakat lokal yang saat ini sudah sebagian menempati rumah-rumah baru yang telah dibangun, tadi baru saja kita serahkan," jelas Menko AHY.

Dalam rangka memastikan kelancaran program transmigrasi lokal ini, Menko AHY menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal pembangunan infrastruktur dasar. Termasuk di dalamnya pembangunan 961 unit hunian layak oleh Kementerian PU, Kementerian Transmigrasi, dan BP Batam, percepatan sertifikasi tanah bagi warga yang direlokasi, peningkatan akses jalan dan ketersediaan air bersih, serta penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Ia juga berpesan agar warga menjaga sertipikat tanah yang telah diberikan dengan baik dan tidak mudah tergiur oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab.

"Kita ingin Batam, Bintan, dan semua kabupaten/kota di Kepri semakin terintegrasi satu sama lain. Diperlukan konektivitas dan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan sumber daya lokal, yang nantinya juga didukung oleh sumber daya manusia unggul dan memiliki keterampilan yang memadai," pungkas Menko AHY.

Turut hadir dalam acara penyerahan sertipikat ini, Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Wali Kota Batam, Muhammad Rudi; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faisal; serta Staf Khusus Menko, Agust Jovan Latuconsina. (hendri irawan)