Jakarta - Usaha kehutanan berskala kecil dan menengah semakin meminati Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) karena sistem tersebut terbukti mampu mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan menaikan daya saing produk yang dihasilkan.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rufiie di Jakarta, Selasa menyatakan, pihaknya menerima banyak permohonan dari kelompok-kelompok usaha kehutanan skala kecil dan menengah untuk mendapat dukungan dalam proses sertifikasi SVLK.

"Ini menunjukan bahwa masyarakat sangat antusias. Antusiasme UKM karena SVLK memberi manfaat besar untuk mendukung peningkatan usaha," kata dia di sela Indonesia Furniture Expo 2017 di Jakarta International Expo Kemayoran.

Baca Lainnya :

• Presiden tegaskan perbatasan harus dibangun jadi etalase bangsa0
• Kalsel tampilkan unggulan pada Penas Tani Aceh0
• FAO Dukung Upaya Kementan Wujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia0
• Pengembangan Pertanian Perbatasan di NTT0
• Limbah Sawit jadi Bahan Bakar, Warsi: Bukan Alasan Ekspansi Lahan0

Dia menyatakan, berkat SVLK banyak UKM yang tadinya hanya bermain di pasar lokal, kini bisa mengekspor produk yang dihasilkan.

Tak hanya itu, lanjutnya, mereka juga bisa melakukan ekspor secara langsung tanpa melalui pedagang perantara sehingga margin yang diperoleh bisa lebih optimal.

"Konsumen internasional menghargai produk yang produksinya memanfaatkan bahan baku kayu yang legal dan lestari," katanya.

Dia menyatakan, Kementerian LHK memang menyediakan anggaran untuk membiayai usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memperoleh sertifikat legalitas kayu (V-Legal) dan tahun ini besarnya sekitar Rp500 juta.

UKM yang dibiayai mulai dari hutan rakyat sampai usaha di hilir seperti furnitur.

Menurut dia, kementerian dan lembaga pemerintahan lain juga menyediakan anggaran untuk mendukung proses sertifikasi UKM. Selain itu ada juga anggaran sebesar Rp1 miliar yang berasal dari Multistakeholder Forestry Program III, program kerja sama Indonesia-Inggris.

"Beberapa lembaga sertifikasi juga menyediakan sertifikasi gratis sebagai bagian dari program CSR-nya," katanya.

Berdasarkan data Kementerian LHK, sampai Januari 2017, terdapat 1.392 industri primer, 1.615 industri sekunder (termasuk furnitur), 172 unit tempat penampungan terdaftar dan 85 unit pedagang ekspor yang telah memperoleh sertifikat legalitas kayu.

Di tempat yang sama, pemilik UD Romansa Jati Wibi Hananta mengungkapkan, pihaknya kini rutin mengekspor produk furnitur ke Maladewa, Tiongkok, dan Belgia.

Menurut dia, hal itu sejak usahanya memperoleh sertifikat legalitas kayu pada Desember 2013 berkat dukungan Kementerian LHK.

"SVLK mendorong kami untuk melengkapi semua dokumen legalitas, bukan hanya untuk kayu saja, tapi juga legalitas usaha," kata mahasiswa Universitas Merdeka, Malang itu.

Sumber: ANTARA