JAKARTA-  Lembaga pemikiran, Indef menaksir pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 hanya 5 persen jauh dari target pemerintah sebesar 5,8 persen hingga 6 persen.

Direktur Program Indef, Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan  tingkat pertumbuhan ini lebih rendah dari target pemerintah dalam asumsi makro APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Karena Ketdakpastian global meningkat (geopolitikk, perlambatan China, fragmentasi perdagangan) sehingga menekan ekspor, arus modal, dan nilai tukar.

Alasan kedua, Eisha bilang pemulihan konsumsi domestik masih rapuh akibat tekanan harga pangan–energi dan daya beli yang belum pulih kuat. Terebih Investasi belum ekspansif dan kurang produktif, masih bertumpu pada proyek padat modal dengan efek pengganda kecil.

Baca Lainnya :

• Perry Warjiyo Dkk Tahan BI Rate di 4,75 Persen 0
• OJK Cap Dormant Bila Rekening Tak Aktif Lebih 1800 Hari0
• Genjot Nilai Tambah dan Manfaat, MIND ID Perkuat Tata Kelola Produksi dan Penjualan0
• BI Laporkan Utang Indonesia Menyusut 0,6% Pada Triwulan III 20250
• Pelaku Pasar Yakin Bank Indonesia Pangkas Suku Bunga Lagi0

“Apalagi pasar tenaga kerja rapuh (didominasi informal, skill mismatch), sehingga kenaikan pendapatan rumah tangga terbatas,” papar Eisha dalam keterangan resmi dikutip Jumat(21/11/2025).

 Pada sisi Inflasi pada 2026, dia dan rekan-rekannya di Indef menaksir  pada level 3,0 persen (yoy).

“Inflasi pada 2026 diproyeksikan akan lebih tnggi akibat permintaan yang membaik namun penawaran yang rigid, terutama dalam sektor pangan dan energi,” terang dia.

 Selain itu, dia menenggarai  ada beberapa hal yang ikut menyumbang peningkatan inflasi di 2026 seperti Program MBG diprediksi mulai berdampak pada 2026.

“Tanpa perbaikan kapasitas produksi, penguatan permintaan justru berpotensi menambah tekanan inflasi dalam jangka pendek,” tutur dia.

Faktor lainnya, dia menunjuk  komponen  makanan cepat laku menjadi pendorong utama lonjakan inflasi 2026 karena sistem distribusi pangan nasional yang panjang dan tdak efisien, sehingga harga mudah bergejolak.

Tak kalah penting perlu dicermati menurut dia, pemerintah dalam penyesuaian tarif listrik, BBM nonsubsidi, dan subsidi LPG akan menghasilkan inflasi dorongan biaya produksi, diperburuk oleh depresiasi Rupiah yang meningkatkan imported inflasi untuk energi dan bahan baku industri.

“Jika ingin pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen akan tercapai, jangan melupakan potensi daerah dan kapasitas daerah dalam mendorong pertumbuhan. Pemerintah harus mengatasi ketmpangan antar daerah, termasuk ketmpangan fiskal daerah, mendorong pemerataan akses di daerah, agar ekonomi tumbuh sejalan dengan peningkatan pendapatan Masyarakat secara merata,” papar Eisha.

Sementara itu,  Senior Ekonom Indef,  Aviliani-Ekonom menyatakan mendukung pertumbuhan tinggi. Tapi  sektor yang perlu menjadi prioritas seperti  sektor pariwisata karena kontribusi UMKM pada sektor ini besar, sehingga perlu membangun ekosistem pariwisata.

“Kami juga memandang sektor berbasis hilirisasi perlu ditingkatkan  karena mampu menyerap tenaga kerja, sehingga kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk menarik investor pada sektor prioritas tersebut,” harap dia.

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam mengatakan kolaborasi merupakan kata kunci, tanpa kolaborasi antar pihak, instansi pemerintah pusat, pemda, masyarakat dan dunia usaha, pencapaian ekonomi berkeadilan akan sulit dicapai.

Selain itu dia memandang  perlu didukung dengan debirokratisasi (deregulasi perizinan) merupakan kunci penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan memperoleh akses untuk menata ulang arah ekonomi berkeadilan.