JAKARTA - Seiring dengan pengetatan koordinasi antara kantor imigrasi dan catatan sipil di Indonesia pada tahun 2025, penduduk asing didesak untuk memperbarui dokumen kependudukan penting yang menentukan status hukum dan akses mereka terhadap layanan sehari-hari.

Dua dokumen, yakni Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan e-KTP Orang Asing (KTP-OA), kini menjadi faktor penting dalam pengakuan penduduk asing setelah menerima KITAS (Izin Tinggal Sementara) atau KITAP (Izin Tinggal Tetap).

Bagi banyak orang asing, mendapatkan KITAS atau KITAP dianggap sebagai langkah terakhir dalam melegalkan izin tinggal mereka. Namun, menurut hukum Indonesia, izin ini harus diikuti dengan pendaftaran ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat. Tanpa langkah ini, warga negara asing berisiko terkena denda administratif dan kesulitan mengakses layanan seperti perbankan, utilitas, dan layanan kesehatan.

Pemerintah daerah di seluruh Indonesia telah meningkatkan penegakan kewajiban pelaporan kependudukan. Pemegang KITAS harus mendaftar ke Disdukcapil dalam 7–14 hari setelah izin diterbitkan untuk mendapatkan SKTT—kartu izin tinggal sementara yang terkait dengan masa tinggal pemegangnya.

Sementara itu, pemegang KITAP diwajibkan untuk memiliki e-KTP Orang Asing, sebuah KTP berbasis chip yang sama dengan KTP warga negara Indonesia, tetapi hanya berlaku selama masa berlaku KITAP.

Sistem ini dirancang untuk menyelaraskan data imigrasi dengan basis data kependudukan nasional Indonesia, yang dikenal sebagai Dukcapil Nasional. Baik SKTT maupun e-KTP menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK)—nomor identifikasi unik yang digunakan untuk pendaftaran pajak, asuransi kesehatan (BPJS), dan proses administratif penting lainnya.

Pejabat pemerintah mencatat bahwa tingkat kepatuhan di kalangan ekspatriat telah membaik, tetapi masih belum konsisten, terutama di luar kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, dan Batam. Dorongan untuk koordinasi yang lebih ketat bertujuan untuk menutup kesenjangan ini dan mendukung pengelolaan data kependudukan yang lebih transparan.

Bagi penduduk asing, SKTT dan e-KTP bukan sekadar formalitas birokras. Keduanya menentukan akses ke berbagai kebutuhan sehari-hari. Bank kini secara rutin meminta SKTT atau e-KTP beserta dokumen imigrasi sebelum membuka rekening. Pemilik properti dan penyedia utilitas mewajibkan mereka untuk memverifikasi identitas dan alamat.

Bahkan penyedia telekomunikasi pun sering kali meminta KTP yang sah untuk mengaktifkan layanan pascabayar.
Kegagalan mengamankan dokumen-dokumen ini dapat menyebabkan kendala yang tidak terduga. Misalnya, ekspatriat tanpa nomor identitas terkait NIK dapat menghadapi masalah dengan pendaftaran BPJS, pelaporan pajak daring, atau dokumentasi properti. Pindah ke kota lain tanpa mendaftar ulang ke otoritas lokal yang baru juga dapat mengakibatkan pembatalan SKTT atau KTP-OA seseorang.

“Sistem NIK telah membuat pengelolaan kependudukan Indonesia jauh lebih terintegrasi,” ujar seorang perwakilan dari CPT Corporate, sebuah perusahaan yang berbasis di Jakarta yang menyediakan layanan pendaftaran perusahaan dan visa bagi investor asing. “Namun, ini juga berarti orang asing perlu lebih memperhatikan sisi catatan sipil, bukan hanya keimigrasian.”

Perubahan prosedur terbaru oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menambahkan langkah baru bagi pemegang KITAS dan KITAP. Mulai tahun 2025, perpanjangan KITAS dan KITAP kini mewajibkan verifikasi biometrik secara langsung—pengambilan foto dan wawancara—sebelum persetujuan imigrasi.

Perubahan ini secara tidak langsung memengaruhi jadwal pencatatan sipil, karena kantor Disdukcapil seringkali menunggu data keimigrasian terbaru sebelum menerbitkan atau memperpanjang KTP. Oleh karena itu, ekspatriat didorong untuk menyinkronkan perpanjangan imigrasi dan aplikasi catatan sipil mereka.

Berkonsultasi dengan penasihat profesional atau agensi yang memahami kedua sistem tersebut dapat membantu menghindari penundaan yang merugikan atau tenggat waktu yang tumpang tindih. Meskipun sistemnya jelas, kesalahan umum masih terjadi di antara penduduk jangka panjang.

Kesalahan-kesalahan ini antara lain berasumsi bahwa KITAS atau KITAP secara otomatis memberikan status kependudukan lokal, tidak mengajukan SKTT tepat waktu, atau salah memahami perbedaan antara kedua jenis KTP tersebut. Masalah lain yang sering terjadi adalah perubahan alamat—banyak warga negara asing lupa bahwa pindah ke Indonesia mengharuskan mereka menyerahkan KTP lama dan mengajukan permohonan kembali di yurisdiksi baru.


Para ahli memperingatkan bahwa kelalaian semacam itu, meskipun seringkali tidak disengaja, dapat mengakibatkan denda administratif atau penolakan permohonan perbankan, transaksi properti, atau sertifikasi resmi. Bahkan kewajiban membawa kartu setiap saat, yang merupakan persyaratan hukum bagi warga negara Indonesia maupun penduduk asing, seringkali diabaikan.

Klarifikasi persyaratan residensi ini muncul di tengah meningkatnya jumlah profesional asing yang pindah ke Indonesia dari Singapura dan Malaysia, terutama di sektor-sektor seperti teknologi, manufaktur, dan energi terbarukan. Banyak pengusaha daerah juga menggunakan visa investor KITAS untuk mengelola operasional di pasar domestik Indonesia yang sedang berkembang.

Bagi kelompok-kelompok ini, memahami sistem ganda imigrasi dan pencatatan sipil menjadi sangat penting. Kepatuhan yang tepat tidak hanya menghindari komplikasi hukum, tetapi juga memperlancar operasional bisnis dan kehidupan keluarga. Bantuan yang andal dari firma seperti CPT Corporate dapat membantu Anda mengurus izin imigrasi dan dokumentasi sipil, memastikan keselarasan dengan peraturan nasional dan lokal yang berlaku.

Pada akhirnya, dorongan Indonesia untuk penegakan hukum SKTT dan e-KTP yang lebih ketat mencerminkan langkah yang lebih luas menuju tata kelola digital. Dengan sistem NIK yang menjadi tulang punggung administrasi publik—mulai dari perpajakan hingga jaminan sosial—pemerintah bertujuan untuk memastikan setiap penduduk resmi, termasuk warga negara asing, terdaftar dengan benar dan dapat dilacak dalam basis data nasional.

Bagi ekspatriat, hal ini mungkin berarti lebih banyak dokumen dalam jangka pendek, tetapi stabilitas yang lebih baik dalam jangka panjang. Mereka yang tetap patuh dapat mengharapkan akses yang lebih lancar ke layanan penting dan lebih sedikit kejutan birokrasi seiring Indonesia memodernisasi infrastruktur kependudukannya.