JAKARTA - Pengentasan kemiskinan di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis budaya. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menekankan bahwa desa memiliki peran penting dalam proses ini karena pemahaman mereka terhadap budaya dan antropologi masyarakat setempat.

Menurut Budiman, desa bisa memberikan kontribusi pendekatan kebudayaan dalam meneliti dan mengurai permasalahan-permasalahan kemiskinan. Selama ini, kata dia, kemiskinan hanya diselesaikan dengan secara teknokratik, secara finansial.

”Sudah saatnya pengatasan kemiskinan harus diikati dengan cara budaya. Betul tidak? Nah, ini penting. Tapi juga kita tahu bahwa di dunia itu ada namanya standar universal Sejahtera,” kata Budiman seusai meresmikan Kantor DPP dan Rumah Singgah Desa Bersatu, kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

Baca Lainnya :

• Mudik Gratis PLN Bersama BUMN Dibuka, Begini Cara Daftarnya di Aplikasi PLN Mobile!0
• Penguatan Kemitraan Kunci Penanggulangan Bencana di Wilayah Aglomerasi Jabodetabekjur0
• Nelayan Migran Indonesia Gugat Raksasa Seafood AS atas Dugaan Kerja Paksa0
• Muhammad Sirod: Dorong THR untuk Mitra Ojol, Janji Kampanye Prabowo Menjelma Kenyataan0
• Terobos Genangan Banjir, Prabowo Tegaskan Pemerintah Senantiasa Hadir dan Membantu Masyarakat0

Menurut Budiman, definisi kemiskinan, kekayaan, dan kesejahteraan bisa berbeda-beda antar daerah dan suku di Indonesia. Oleh karena itu, tidak bisa ada standar tunggal dalam memahami dan mengatasi kemiskinan. Kepala desa dan perangkat desa memiliki pemahaman mendalam tentang perbedaan tersebut dan dapat menjembatani pemahaman antara standar universal dan kondisi spesifik di wilayah masing-masing.

Budiman mengungkapkan bahwa pendekatan utama pengentasan kemiskinan selama ini adalah yaitu afirmasi, advokasi, dan proteksi. Bentuk implementasinya di Indonesia terlihat dalam program bantuan sosial seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan).

Namun, BP Taskin ingin mengembangkan strategi lain yang lebih berkelanjutan, yakni melalui identifikasi kantong-kantong kemiskinan, investasi di dalamnya, serta kolaborasi dengan sumber ekonomi yang lebih kuat.

"Jika pendekatan sebelumnya seperti memberikan pelampung agar masyarakat miskin tidak tenggelam, maka pendekatan baru ini adalah menyediakan perahu agar mereka bisa bergerak menuju kehidupan yang lebih baik," ujar Budiman. Selama ini, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp500 triliun setiap tahun untuk bantuan sosial, tetapi tanpa strategi keluar dari kemiskinan, banyak penerima yang tetap berada dalam kondisi yang sama.

Sembilan Perahu Pengentasan Kemiskinan

Budiman menjelaskan, BP Taskin merancang strategi baru dengan menghadirkan sembilan sektor utama sebagai "perahu" bagi masyarakat miskin agar bisa keluar dari ketergantungan pada bantuan sosial. Sembilan sektor tersebut adalah Pangan, Energi baru dan terbarukan, Perumahan, Pendidikan, Teknologi digital, Industri kreatif, Kesehatan, Pengolahan, dan Transportasi.

Sejauh ini, kata Budiman, pemerintah telah membangun tiga pelabuhan untuk tiga sektor. Ketiganya yaitu program makan bergizi gratis untuk pangan, program pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk sektor perumahan, dan Sekolah Rakyat Miskin Berasrama untuk pendidikan.

Bagaimana dengan enam sektor lain? Budiman mengatakan hak itu perlu dikelola dengan strategi lebih lanjut dengan melibatkan peran desa sebagai ujung tombak. Desa memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan strategi ini.

”Melalui koperasi desa, BUMDes, dan perangkat desa, masyarakat miskin akan dibimbing agar dapat memanfaatkan sektor-sektor tersebut secara produktif. Dengan demikian, mereka tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berdaya secara ekonomi,” kata Budiman.